Penyuap Nurdin Abdullah Sudah Sering Mengerjakan Proyek di Sulawesi Selatan

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri memberikan keterangan pers terkait kasus korupsi yang melibatkan Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah pada Ahad, 28 Februari 2021. Tempo|M Yusuf Manurung

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Firli Bahuri memaparkan kronologi kasus suap yang menjerat Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah dan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba, Agung Sucipto.

Menurut Firli, Nurdin telah kenal dekat dengan Agung sebagai kontraktor. Sebelum diberikan izin mengerjakan proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan untuk Tahun Anggaran 2021 yang akhirnya berujung suap, kata Firli, Agung juga telah menggarap sejumlah proyek lain.

"Pertama, peningkatan jalan ruas Palampang-Munte-Bontolempangan di Kabupaten Sinjai/Bulukumba Tahun Anggaran 2019 dengan nilai Rp 28,9 miliar," kata Firli saat konferensi pers di kantornya, Ahad, 28 Februari 2021.

Proyek kedua yang dikerjakan Agung adalah pembangunan jalan ruas Palampang-Munte-Bontolempangan Tahun Anggaran 2020 dengan nilai Rp 15,7 miliar. Ketiga, proyek pembangunan jalan ruas Palampang-Munte-Bontolempangan dari APBD dengan nilai Rp 19 miliar.

Selanjutnya, pembangunan jalan, pedestrian dan penerangan jalan Kawasan Wisata Bira dari Bantuan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan 2020 di Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2020 senilai Rp 20,8 miliar. Terakhir, rehabilitasi jalan parkiran 1 dan pembangunan jalan parkiran 2 di Kawasan Wisata Bira dari Bantuan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan 2020 ke Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2020 senilai Rp 7,1 miliar.

Baca juga: KPK Tetapkan Nurdin Abdullah Sebagai Tersangka

Setelah mengerjakan proyek-proyek tersebut, Agung ingin kembali mendapatkan beberapa proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan untuk Tahun Anggaran 2021. Untuk memuluskan niatnya mendapatkan jatah proyek itu, Agung berkomunikasi aktif dengan orang kepercayaan Nurdin, yakni Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulawesi Selatan, Edy Rahmat.

"Dalam beberapa komunikasi tersebut, diduga ada tawar menawar fee untuk penentuan masing-masing dari nilai proyek yang nantinya akan kerjakan oleh AS," kata Firli.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan Nurdin dan Edy bertemu dengan Agung di Bulukumba pada awal Februari 2021. Ketika itu, Nurdin menyampaikan kepada Edy bahwa kelanjutan proyek Wisata Bira akan kembali dikerjakan oleh Agung.

"NA menyetujui dan memerintahkan ER untuk segera mempercepat pembuatan dokumen Detailed Engineering Design yang akan dilelang pada APBD Tahun Anggaran 2022," kata Firli.

Kemudian, Edy sempat menyampaikan kepada Nurdin bahwa fee dari Agung di proyek Bulukumba sudah diberikan. Saat itu, Nurdin mengatakan bahwa hal yang terpenting adalah operasional kegiatan tetap bisa di bantu Agung. "AS selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2021 diduga menyerahkan uang sekitar Rp 2 Miliar kepada NA melalui ER," kata Firli.

KPK lantas melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap Nurdin dan lima orang lainnya pada Jumat lalu di tiga tempat berbeda di Sulawesi Selatan. Awalnya, KPK menangkap enam orang. Setelah melakukan pemeriksaan, hanya tiga orang yakni, Nurdin, Agung dan Edy yang ditetapkan sebagai tersangka.

Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dan Edy ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Mereka dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Agung sebagai pemberi suap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 di undang-undang yang sama.






Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, Peneliti Sebut Komitmen Pemerintah Lemah

58 menit lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, Peneliti Sebut Komitmen Pemerintah Lemah

Melorotnya angka Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dinilai sebagai cerminan lemahnya komitmen pemberantasan korupsi dari pemerintah.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, TII Singgung Lemahnya Penegakan Hukum

2 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, TII Singgung Lemahnya Penegakan Hukum

TII menilai lemahnya penegakan hukum menjadi salah satu penyebab menurunnya indeks persepsi korupsi Indonesia.


KPK Dalami Peran Lukas Enembe Dalam Penentuan Pemenang Tender Proyek di Papua

3 jam lalu

KPK Dalami Peran Lukas Enembe Dalam Penentuan Pemenang Tender Proyek di Papua

KPK memeriksa dua saksi untuk mendalami peran Lukas Enembe dalam penentuan pemenang tender proyek di Papua.


Kasus Suap Pengurusan Perkara di MA, KPK Panggil Tiga Staf Gazalba Saleh

7 jam lalu

Kasus Suap Pengurusan Perkara di MA, KPK Panggil Tiga Staf Gazalba Saleh

Ali Fikri menyebut KPK telah memanggil sejumlah staf hakim agung Gazalba Saleh sebagai saksi di kasus suap pengurusan perkara di MA


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok di 2022, KPK Ungkap Susahnya Pencegahan

23 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok di 2022, KPK Ungkap Susahnya Pencegahan

Kata KPK, kalau nilai indeks persepsi korupsi 34 ini adalah buah dari kita yang merasa nyaman dengan kondisi sekarang tanpa terobosan.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2022 Melorot 4 Poin, TII: Drastis Sejak Reformasi

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2022 Melorot 4 Poin, TII: Drastis Sejak Reformasi

Transparency International Indonesia menyebut penurunan Indeks Persepsi Korupsi pada 2022 merupakan jumlah paling drastis sejak era reformasi.


Lukas Enembe Diperiksa KPK, Kuasa Hukum Sebut Dicecar Soal Nama Pengusaha dan Hasil Kekayaan

1 hari lalu

Lukas Enembe Diperiksa KPK, Kuasa Hukum Sebut Dicecar Soal Nama Pengusaha dan Hasil Kekayaan

Kuasa Hukum, Lukas Enembe Petrus Bala Pattyona, mengatakan kliennya ditanyai sejumlah pertanyaan termasuk mengkonfirmasi sejumlah nama pengusaha


KPK Periksa Kembali Lukas Enembe untuk Tanyakan Barang Bukti

1 hari lalu

KPK Periksa Kembali Lukas Enembe untuk Tanyakan Barang Bukti

Lukas Enembe menjadi tersangka dalam kasus suap sejumlah proyek pembangunan di Papua.


Nama Said Aqil Disebut di Sidang Kasus Unila, Sekretaris SAS Institute: Beliau Subyek Korban

1 hari lalu

Nama Said Aqil Disebut di Sidang Kasus Unila, Sekretaris SAS Institute: Beliau Subyek Korban

Sekretaris Eksekutif Said Aqil Siroj Institute, Abi Rekso menyatakan Said Aqil menjadi subjek korban dalam praktik korupsi di Unila.


Ini Alasan KPK Menambah Personel dari Kepolisian

1 hari lalu

Ini Alasan KPK Menambah Personel dari Kepolisian

Sebanyak 15 orang personel Polri bergabung dengan KPK sebagai penyidik. Mereka telah menjalani serangkaian tahapan seleksi