KPK Didesak Usut Dugaan Korupsi Makassar New Port Kemungkinan Libatkan Nurdin

Reporter

Pembangunan Makassar New Port (MNP) sangat memerhatikan mitigasi lingkungan.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulawesi Selatan Muhammad Al Amin menyatakan, penangkapan Gubernur Nurdin Abdullah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah jawaban atas doa masyarakat. Khususnya warga yang menjadi korban atas konflik tambang pasir laut dan proyek Makassar New Port. 

"Penangkapan ini merupakan jawaban atas doa kami semua. Kami mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah melakukan penegakan hukum tepat dengan menangkap dan memeriksa Nurdin atas dugaan tindak pidana korupsi," ucap Direktur Eksekutif Walhi Sulsel Al Amin dalam konferensi pers daring pada Sabtu, 27 Februari 2021.

Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dicokok KPK bersama lima orang lainnya pada 27 Februari 2021 dini hari. Keenam orang itu langsung dibawa ke Gedung Merah Putih Jakarta untuk menjalani pemeriksaan. 

Penangkapan terhadap Nurdin diduga terkait infrastruktur jalan. Namun, KPK masih enggan membeberkan lantaran pemeriksaan belum rampung. 

Al Amin berharap, dari penangkapan ini, KPK juga menyidik dugaan tindak pidana korupsi pada proyek tambang pasir laut atau yang berhubungan dengan Makassar New Port. Sebab, Nurdin diduga ikut berperan pada hal ini. 

Dalam laporan Majalah Tempo berjudul Jalur Kilat Tim Andalan pada 19 September 2020, Nurdin diduga memberikan izin usaha penambangan pasir di Blok Spermonde secara kilat kepada PT Banteng Laut Indonesia dan PT Nugraha Timur Indonesia. Nurdin dinilai memberikan karpet merah terhadap dua perusahaan itu. Hasil penambangan itu digunakan untuk melanjutkan proyek pembangunan Makassar New Port.

Baca: Kontraktor yang Diperiksa KPK Bersama Nurdin Abdullah Pernah Berperkara di KPPU

Ketika dikonfirmasi saat itu, Nurdin Abdullah membantah mengistimewakan perijinan PT Benteng Laut Indonesia dan PT Nugraha Timur Indonesia. "Kami berkomitmen mempermudah proses administrasi. Selama itu sesuai dengan aturan dan perundang-undangan, semua kami percepat," ucap dia.

Nurdin diduga melakukan praktik KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) bersama aparat pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. "Kami mendesak KPK untuk mengembangkan kasus ini dan memeriksa sejumlah nama yang pernah kami laporkan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)," ucap Al Amin. 

Terakhir, Al Amin yang mengatasnamakan masyarakat juga meminta Nurdin Abdullah mundur dari jabatannya sebagai Gubernur Sulawesi Selatan saat menjalani proses hukum di KPK. "Agar proses penyidikan bisa berjalan baik, tidak ada kepentingan lain atau masalah lain yang muncul di kemudian hari," kata Al Amin. 

ANDITA RAHMA






4 Komentar Tokoh soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang Jeblok

51 menit lalu

4 Komentar Tokoh soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang Jeblok

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang jeblok menimbulkan beragam respons dari tokoh. Tempo merangkum 4 komentar dari tokoh tersebut.


Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, PKS Sebut Penyemangat KPK Berbenah

7 jam lalu

Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, PKS Sebut Penyemangat KPK Berbenah

Politikus PKS Hidayat Nur Wahid menyebut penurunan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia harus jadi bahan evaluasi untuk KPK.


Fitroh Rohcahyanto Mundur dari KPK, Kejaksaan Agung: Kembali ke Institusi Asal

8 jam lalu

Fitroh Rohcahyanto Mundur dari KPK, Kejaksaan Agung: Kembali ke Institusi Asal

Ketut menyebut kembalinya eks Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto ke Kejaksaan Agung bukan suatu hal yang perlu dipermasalahkan.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun

13 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun

Jazilul mengatakan naik turunnya skor Indeks Persepsi Korupsi bukanlah sesuatu yang perlu dijadikan polemik.


Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

16 jam lalu

Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

Bambang Widjojanto menduga kembalinya Fitroh ke Kejaksaan Agung karena adanya intervensi dari pimpinan KPK dalam kasus Formula E.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Bambang Widjojanto: Kinerja Pimpinan KPK Sangat Buruk

17 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Bambang Widjojanto: Kinerja Pimpinan KPK Sangat Buruk

Bambang Widjojanto mengatakan KPK memiliki andil tanggung jawab dalam rendahnya capaian skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tersebut.


Direktur Penuntutan KPK Mundur, IM57+: Dewas Harus Bertindak Aktif

21 jam lalu

Direktur Penuntutan KPK Mundur, IM57+: Dewas Harus Bertindak Aktif

Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto mundur dari jabatannya di tengah kontroversi penyidikan Formula E. Apa kata IM57+?


Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

Jebloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022 disebut karena lemahnya penegakan hukum.


Walhi Berencana Tetapkan 1 Februari Sebagai Hari Keadilan Iklim Internasional, Alasannya?

1 hari lalu

Walhi Berencana Tetapkan 1 Februari Sebagai Hari Keadilan Iklim Internasional, Alasannya?

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi berencana menetapkan tanggal 1 Februari sebagai hari keadilan iklim internasional.


Walhi: Krisis Iklim Berlangsung, 23 Pulau di Pesisir Jakarta Terancam Tenggelam

1 hari lalu

Walhi: Krisis Iklim Berlangsung, 23 Pulau di Pesisir Jakarta Terancam Tenggelam

Direktur Eksekutif WALHI Jakarta Suci Fitriah Tanjung menyebut sebanyak enam pulau kecil berukuran kurang dari 3 hektar di Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta telah tenggelam akibat krisis iklim.