Kontraktor yang Diperiksa KPK Bersama Nurdin Abdullah Pernah Berperkara di KPPU

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Makassar - Direktur PT Agung Perdana Bulukumba, Agung Sucipto ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelum penangkapan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Jumat malam 26 Februari 2021, sekitar pukul 21.00 WITA. Dia diduga terjerat kasus tindak pidana infrastruktur jalan.

Sebelumnya PT Agung Perdana pernah menjalani sidang perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Makassar atas dugaan persekongkolan tender infrastruktur jalan di Kabupaten Bantaeng.

“Itu sudah diputuskan dan PT Agung terbukti bersalah,” kata Kepala Kantor Wilayah VI Komisi Pengawas Persaingan Usaha  (KPPU) di Makassar, Hilman Pujana kepada Tempo, Sabtu 27 Februari 2021.

PT Agung saat itu terlapor dalam perkara tender pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Bateballa Jatia bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017. Kemudian diputuskan bersalah pada Tahun 2019 karena melanggar Pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999, dengan nilai harga perkiraan sendiri Rp44.413.000.000.

Selain itu, PT Agung juga terbukti bersalah dalam proyek tender Peningkatan Jalan Kampung Bakara-Sabbannyang Kabupaten Bantaeng, APBD Tahun 2018. Dengan nilai perkiraan sendiri (HPS) Rp32.303.000.000.

Baca: Pemprov Bantah Gubernur Nurdin Abdullah Disebut Kena OTT KPK

Setelah melewati persidangan, kata Hilman, terlapor ini terbukti bekerja sama dengan terlapor II; PT Nurul Ilham Pratama, dan PT Yunita Putri Tunggal, terlapor III dalam penyusunan dokumen penawaran.

PT Agung Perdana Bulukumba menjadi pemenang dalam paket lelang, sedangkan PT Yunita Putri Tunggal dan PT Nurul Ilham Pratama ikut serta hanya sebagai pendamping. “Ada persekongkolan untuk memenangkan tender. Jadi tender itu diatur,” ucap dia.

Hingga saat ini, KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap enam orang yaitu Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, pejabat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) dan pihak swasta. Sesuai dengan KUHAP, KPK mempunyai waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status dari para pihak yang ditangkap dalam perkara

DIDIT HARIYADI 






KPK Telisik Dugaan Aliran Duit Nurhadi ke Dito Mahendra

7 jam lalu

KPK Telisik Dugaan Aliran Duit Nurhadi ke Dito Mahendra

Dalam pemeriksaan Dito Mahendra, KPK menelisik tentang dugaan aliran duit dari Nurhadi.


KPK Periksa Dito Mahendra Sebagai Saksi Kasus TPPU Eks Sekretaris MA

8 jam lalu

KPK Periksa Dito Mahendra Sebagai Saksi Kasus TPPU Eks Sekretaris MA

KPK memeriksa Dito Mahendra Saputro sebagai saksi atas Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU oleh Eks Sekertaris Mahkamah Agung, Nurhadi.


Soal Dugaan Persekongkolan, Jakpro Sampaikan Alasan Tender Revitalisasi TIM Tahap III Sempat Dibatalkan

11 jam lalu

Soal Dugaan Persekongkolan, Jakpro Sampaikan Alasan Tender Revitalisasi TIM Tahap III Sempat Dibatalkan

PT Jakpro menyampaikan alasan tender revitalisasi TIM tahap III sempat dibatalkan. KPPU menduga ada persekongkolan dalam tender tersebut.


4 Komentar Tokoh soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang Jeblok

20 jam lalu

4 Komentar Tokoh soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang Jeblok

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang jeblok menimbulkan beragam respons dari tokoh. Tempo merangkum 4 komentar dari tokoh tersebut.


Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, PKS Sebut Penyemangat KPK Berbenah

1 hari lalu

Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, PKS Sebut Penyemangat KPK Berbenah

Politikus PKS Hidayat Nur Wahid menyebut penurunan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia harus jadi bahan evaluasi untuk KPK.


Fitroh Rohcahyanto Mundur dari KPK, Kejaksaan Agung: Kembali ke Institusi Asal

1 hari lalu

Fitroh Rohcahyanto Mundur dari KPK, Kejaksaan Agung: Kembali ke Institusi Asal

Ketut menyebut kembalinya eks Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto ke Kejaksaan Agung bukan suatu hal yang perlu dipermasalahkan.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun

Jazilul mengatakan naik turunnya skor Indeks Persepsi Korupsi bukanlah sesuatu yang perlu dijadikan polemik.


Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

1 hari lalu

Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

Bambang Widjojanto menduga kembalinya Fitroh ke Kejaksaan Agung karena adanya intervensi dari pimpinan KPK dalam kasus Formula E.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Bambang Widjojanto: Kinerja Pimpinan KPK Sangat Buruk

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Bambang Widjojanto: Kinerja Pimpinan KPK Sangat Buruk

Bambang Widjojanto mengatakan KPK memiliki andil tanggung jawab dalam rendahnya capaian skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tersebut.


Faisal Basri Kritik Harga CPO untuk Biodiesel Lebih Mahal ketimbang Minyak Goreng: Ini Biang Keladinya

1 hari lalu

Faisal Basri Kritik Harga CPO untuk Biodiesel Lebih Mahal ketimbang Minyak Goreng: Ini Biang Keladinya

Faisal Basri menduga perbedaan harga jual CPO untuk biodiesel dan pangan menjadi penyebab langkanya minyak goreng, khususnya Minyakita.