Pemprov Bantah Gubernur Nurdin Abdullah Disebut Kena OTT KPK

(Kiri ke kanan) Wagub Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyapa wartawan sebelum bertemu dengan pimpinan KPK di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 5 September 2018. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Veronica Moniaga, mengatakan belum mendapatkan kejelasan ihwal perkara yang menyeret Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah. Meski demikian, ia membantah bila Nurdin dikatakan ditangkap tangan oleh tim KPK.

“Mengenai OTT itu tidak benar karena bapak saat itu sedang istirahat,” ucap Veronica, kepada wartawan di depan Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Sabtu pagi 27 Februari 2021. Apalagi saat tim KPK datang, lanjut dia, Nurdin menerima dengan baik dan tidak dalam kondisi dipaksa.

Ia mengklaim jika Nurdin berangkat ikut tim KPK atas kerelaan hati untuk memberikan keterangan. Sebelum kedatangan KPK, Veronica menyatakan Nurdin Abdullah dijemput KPK saat sedang beristirahat bersama keluarga. 

Oleh sebab itu, menurut dia, keberangkatan Gubernur Sulsel ke Jakarta ialah untuk dimintai keterangan. Veronica juga membantah jika dikatakan Gubernur Sulsel kena operasi tangkap tangan oleh tim KPK. Sebab, ia menilai, operasi tangkap tangan itu dilakukan saat seseorang melakukan tindak pidana.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjemput Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah di rumah dinas pada Sabtu dinihari 27 Februari 2021, sekitar pukul 01.00 WITA. Nurdin dijemput atas dugaan tindak pidana korupsi soal infrastruktur jalan.

Baca juga: KPK Periksa Nurdin Abdullah, Ada Pejabat Pemprov dan Pihak Swasta

Lebih lanjut, Veronica menuturkan penjemputan oleh KPK tidak membawa barang bukti lain, kecuali satu koper uang Rp1 miliar. Nurdin pun hanya membawa pakaian saat berangkat ke Jakarta.

Ihwal surat perintah penyidikan yang menyebar luas, menurut Veronica, yang harus memberikan keterangan adalah kepolisian. Sebab, Pemprov Sulsel tidak melihat langsung proses penangkapan dan dalam kasus apa. 

“Bapak (Nurdin) dibangunkan saat ada tim KPK. Kita dikagetkan dengan kedatangan KPK karena tak ada surat. Tapi tak ada paksaan bertemu KPK,” kata Veronica. 

Pihak keluarga, menurut dia, mempersilakan Nurdin untuk dimintai keterangan sebagai kepala daerah. Apalagi sebagai warga negara Gubernur Nurdin Abdullah harus mengikuti kewajiban dari instansi penegak hukum.  “Mungkin ini hal mengagetkan, tapi kita serahkan semuanya ke KPK karena dia (Nurdin) masih sebagai saksi,” tutur Veronica.

DIDIT HARIYADI 






KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

4 jam lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


Infrastruktur Digital G20 di Bali Hampir Selesai, Telkom Jamin Keamanan Siber

11 jam lalu

Infrastruktur Digital G20 di Bali Hampir Selesai, Telkom Jamin Keamanan Siber

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk merampungkan sebagian besar kesiapan infrastruktur digital untuk menunjang penyelenggaraan puncak Presidensi G20 di Bali


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

11 jam lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

12 jam lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

12 jam lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

14 jam lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.


KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

15 jam lalu

KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

NasDem meyakini Anies Baswedan tak melakukan penyimpangan dalam kasus Formula E. Hal ini terbukti dari 5 kali opini WTP yang diberikan BPK ke DKI.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

16 jam lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

18 jam lalu

Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

Panglima TNI Jendral Andika Perkasa mengatakan tak segan menghukum anak buahnya yang terbukti melakukan penganiayaan dalam tragedi Kanjuruhan


Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

19 jam lalu

Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

KPK menyebut sudah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proses penanganan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E