Pemprov Bantah Gubernur Nurdin Abdullah Disebut Kena OTT KPK

(Kiri ke kanan) Wagub Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyapa wartawan sebelum bertemu dengan pimpinan KPK di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 5 September 2018. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Veronica Moniaga, mengatakan belum mendapatkan kejelasan ihwal perkara yang menyeret Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah. Meski demikian, ia membantah bila Nurdin dikatakan ditangkap tangan oleh tim KPK.

“Mengenai OTT itu tidak benar karena bapak saat itu sedang istirahat,” ucap Veronica, kepada wartawan di depan Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Sabtu pagi 27 Februari 2021. Apalagi saat tim KPK datang, lanjut dia, Nurdin menerima dengan baik dan tidak dalam kondisi dipaksa.

Ia mengklaim jika Nurdin berangkat ikut tim KPK atas kerelaan hati untuk memberikan keterangan. Sebelum kedatangan KPK, Veronica menyatakan Nurdin Abdullah dijemput KPK saat sedang beristirahat bersama keluarga. 

Oleh sebab itu, menurut dia, keberangkatan Gubernur Sulsel ke Jakarta ialah untuk dimintai keterangan. Veronica juga membantah jika dikatakan Gubernur Sulsel kena operasi tangkap tangan oleh tim KPK. Sebab, ia menilai, operasi tangkap tangan itu dilakukan saat seseorang melakukan tindak pidana.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjemput Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah di rumah dinas pada Sabtu dinihari 27 Februari 2021, sekitar pukul 01.00 WITA. Nurdin dijemput atas dugaan tindak pidana korupsi soal infrastruktur jalan.

Baca juga: KPK Periksa Nurdin Abdullah, Ada Pejabat Pemprov dan Pihak Swasta

Lebih lanjut, Veronica menuturkan penjemputan oleh KPK tidak membawa barang bukti lain, kecuali satu koper uang Rp1 miliar. Nurdin pun hanya membawa pakaian saat berangkat ke Jakarta.

Ihwal surat perintah penyidikan yang menyebar luas, menurut Veronica, yang harus memberikan keterangan adalah kepolisian. Sebab, Pemprov Sulsel tidak melihat langsung proses penangkapan dan dalam kasus apa. 

“Bapak (Nurdin) dibangunkan saat ada tim KPK. Kita dikagetkan dengan kedatangan KPK karena tak ada surat. Tapi tak ada paksaan bertemu KPK,” kata Veronica. 

Pihak keluarga, menurut dia, mempersilakan Nurdin untuk dimintai keterangan sebagai kepala daerah. Apalagi sebagai warga negara Gubernur Nurdin Abdullah harus mengikuti kewajiban dari instansi penegak hukum.  “Mungkin ini hal mengagetkan, tapi kita serahkan semuanya ke KPK karena dia (Nurdin) masih sebagai saksi,” tutur Veronica.

DIDIT HARIYADI 






KPK Telisik Dugaan Aliran Duit Nurhadi ke Dito Mahendra

6 jam lalu

KPK Telisik Dugaan Aliran Duit Nurhadi ke Dito Mahendra

Dalam pemeriksaan Dito Mahendra, KPK menelisik tentang dugaan aliran duit dari Nurhadi.


KPK Periksa Dito Mahendra Sebagai Saksi Kasus TPPU Eks Sekretaris MA

7 jam lalu

KPK Periksa Dito Mahendra Sebagai Saksi Kasus TPPU Eks Sekretaris MA

KPK memeriksa Dito Mahendra Saputro sebagai saksi atas Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU oleh Eks Sekertaris Mahkamah Agung, Nurhadi.


Awal Februari 2023, Progress Pembangunan Fisik Infrastruktur IKN Mencapai 14 Persen

16 jam lalu

Awal Februari 2023, Progress Pembangunan Fisik Infrastruktur IKN Mencapai 14 Persen

Basuki Hadimuljono memaparkan kemajuan terakhir dalam pembangunan infrastruktur IKN Nusantara hingga awal Februari 2023 ini.


4 Komentar Tokoh soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang Jeblok

19 jam lalu

4 Komentar Tokoh soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang Jeblok

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang jeblok menimbulkan beragam respons dari tokoh. Tempo merangkum 4 komentar dari tokoh tersebut.


Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, PKS Sebut Penyemangat KPK Berbenah

1 hari lalu

Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, PKS Sebut Penyemangat KPK Berbenah

Politikus PKS Hidayat Nur Wahid menyebut penurunan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia harus jadi bahan evaluasi untuk KPK.


Fitroh Rohcahyanto Mundur dari KPK, Kejaksaan Agung: Kembali ke Institusi Asal

1 hari lalu

Fitroh Rohcahyanto Mundur dari KPK, Kejaksaan Agung: Kembali ke Institusi Asal

Ketut menyebut kembalinya eks Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto ke Kejaksaan Agung bukan suatu hal yang perlu dipermasalahkan.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun

Jazilul mengatakan naik turunnya skor Indeks Persepsi Korupsi bukanlah sesuatu yang perlu dijadikan polemik.


Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

1 hari lalu

Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

Bambang Widjojanto menduga kembalinya Fitroh ke Kejaksaan Agung karena adanya intervensi dari pimpinan KPK dalam kasus Formula E.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Bambang Widjojanto: Kinerja Pimpinan KPK Sangat Buruk

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Bambang Widjojanto: Kinerja Pimpinan KPK Sangat Buruk

Bambang Widjojanto mengatakan KPK memiliki andil tanggung jawab dalam rendahnya capaian skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tersebut.


Direktur Penuntutan KPK Mundur, IM57+: Dewas Harus Bertindak Aktif

1 hari lalu

Direktur Penuntutan KPK Mundur, IM57+: Dewas Harus Bertindak Aktif

Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto mundur dari jabatannya di tengah kontroversi penyidikan Formula E. Apa kata IM57+?