Pemprov Sulsel Jelaskan Kronologi Penjemputan Nurdin Abdullah oleh KPK

Nurdin Abdullah. Facebook

TEMPO.CO, Makassar - Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjemput Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah di rumah dinas Sabtu dinihari 27 Februari 2021, sekitar pukul 01.00 WITA. Nurdin dijemput atas dugaan tindak pidana korupsi.

“Kami belum mendapatkan informasinya terlibat kasus apa,” kata Juru bicara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Veronica Moniaga kepada wartawan di depan Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Sabtu pagi 27 Februari 2021.

Menurut dia, Nurdin dijemput KPK saat sedang beristirahat bersama keluarga dan gubernur berangkat ke Jakarta untuk dimintai keterangan. Karena itu, Veronica membantah jika dikatakan Gubernur Sulsel ditangkap tangan oleh tim KPK. Karena, menurut dia, operasi tangkap tangan itu dilakukan saat seseorang melakukan tindak pidana. “Mengenai OTT itu tidak benar karena bapak saat itu sedang istirahat,” ucap dia.

Apalagi saat tim KPK datang, lanjut dia, Nurdin menerima dengan baik, tidak dalam kondisi dipaksa. Bahkan ia mengklaim jika Nurdin berangkat ikut tim KPK atas kerelaan hati untuk memberikan keterangan.

Penjemputannya pun, ucap Veronica, tim tidak membawa barang bukti lain kecuali satu koper uang Rp1 miliar. Nurdin hanya membawa pakaian saat berangkat ke Jakarta.

Baca juga: Kena OTT KPK, Ini Sosok Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Mengenai surat perintah penyidikan yang menyebar luas, menurut Veronica, yang harus memberikan keterangan adalah kepolisian. Musababnya pihaknya tidak melihat langsung proses penangkapan dan dalam kasus apa. 

Veronica membeberkan kronologi kedatangan KPK di rumah jabatan sesuai keterangan dari pihak keluarga Nurdin. Ia mengatakan tim KPK datang saat Nurdin sedang tidur sekitar pukul 01.00 WITA. Kemudian istrinya membangunkan untuk bertemu tim KPK secara baik-baik.

“Bapak (Nurdin) dibangunkan saat ada tim KPK.” “Kita dikagetkan dengan kedatangan KPK karena tak ada surat. Tapi tak ada paksaan bertemu KPK,” lanjutnya. 

Pihak keluarga pun mempersilakan Nurdin untuk dimintai keterangan sebagai kepala daerah. Apalagi sebagai warga negara Gubernur Nurdin harus mengikuti kewajiban dari instansi penegak hukum. “Mungkin ini hal mengagetkan, tapi kita serahkan semuanya ke KPK karena dia (Nurdin) masih sebagai saksi,” tutur Veronica.

Menurut dia, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah meninggalkan rumah dinas bersama dengan Adc Gubernur, Samsul Bahri. Karena itu sesuai dengan standar operasional prosedur dari protokol Pemerintah Sulsel. “Bapak berangkat bersama ajudan dijemput secara terhormat,” tutur Veronica.

DIDIT HARIYADI 






Terus Usut Kasus Suap Lukas Enembe, KPK Geledah Kantor Dinas PU Papua

3 jam lalu

Terus Usut Kasus Suap Lukas Enembe, KPK Geledah Kantor Dinas PU Papua

KPK menggeledah kantor DInas PU Papua untuk terus mengusut kasus korupsi Lukas Enembe.


KPK Telisik Dugaan Aliran Duit Nurhadi ke Dito Mahendra

20 jam lalu

KPK Telisik Dugaan Aliran Duit Nurhadi ke Dito Mahendra

Dalam pemeriksaan Dito Mahendra, KPK menelisik tentang dugaan aliran duit dari Nurhadi.


KPK Periksa Dito Mahendra Sebagai Saksi Kasus TPPU Eks Sekretaris MA

22 jam lalu

KPK Periksa Dito Mahendra Sebagai Saksi Kasus TPPU Eks Sekretaris MA

KPK memeriksa Dito Mahendra Saputro sebagai saksi atas Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU oleh Eks Sekertaris Mahkamah Agung, Nurhadi.


Jokowi Panggil Pimpinan Lembaga Penegak Hukum Bahas IPK Anjlok, Mahfud Sebut Segera Ada Langkah-langkah

23 jam lalu

Jokowi Panggil Pimpinan Lembaga Penegak Hukum Bahas IPK Anjlok, Mahfud Sebut Segera Ada Langkah-langkah

Presiden Jokowi siang ini memanggil sejumlah pimpinan lembaga penegak hukum untuk membahas anjloknya Indeks Persepsi Korupsi (IPK)


Ukraina akan Ganti Menteri Pertahanan

1 hari lalu

Ukraina akan Ganti Menteri Pertahanan

Perombakan ini terjadi di saat Ukraina mengkhawatirkan serangan besar-besaran dari Rusia.


4 Komentar Tokoh soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang Jeblok

1 hari lalu

4 Komentar Tokoh soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang Jeblok

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang jeblok menimbulkan beragam respons dari tokoh. Tempo merangkum 4 komentar dari tokoh tersebut.


Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, PKS Sebut Penyemangat KPK Berbenah

1 hari lalu

Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, PKS Sebut Penyemangat KPK Berbenah

Politikus PKS Hidayat Nur Wahid menyebut penurunan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia harus jadi bahan evaluasi untuk KPK.


Fitroh Rohcahyanto Mundur dari KPK, Kejaksaan Agung: Kembali ke Institusi Asal

1 hari lalu

Fitroh Rohcahyanto Mundur dari KPK, Kejaksaan Agung: Kembali ke Institusi Asal

Ketut menyebut kembalinya eks Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto ke Kejaksaan Agung bukan suatu hal yang perlu dipermasalahkan.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun

Jazilul mengatakan naik turunnya skor Indeks Persepsi Korupsi bukanlah sesuatu yang perlu dijadikan polemik.


Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

2 hari lalu

Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

Bambang Widjojanto menduga kembalinya Fitroh ke Kejaksaan Agung karena adanya intervensi dari pimpinan KPK dalam kasus Formula E.