Nama Ihsan Yunus Hilang di Dakwaan, ICW Desak Dewas KPK Panggil Pimpinan

Reporter

Editor

Amirullah

Anggota Komisi II DPR RI M Rakyan Ihsan Yunus duduk di ruang tunggu sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 25 Februari 2021. Ihsan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka MJS (Matheus Joko Santoso) dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. ANTARA FOTO/Galih Pradipta

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi agar segera memanggil pimpinan terkait hilangnya nama dan peran Ihsan Yunus dalam surat dakwaan kasus dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial Covid-19 Kementerian Sosial.

"Jika ditemukan unsur kesengajaan, maka Dewan Pengawas harus menjatuhkan sanksi terhadap oknum yang melakukan tindakan tersebut," ucap Peneliti ICW Kurnia Ramadhana melalui keterangan tertulis pada Jumat, 26 Februari 2021.

ICW sebelumnya mempertanyakan tidak adanya nama politikus PDIP tersebut dalam surat dakwaan terdakwa Harry Van Sidabukke. ICW menilai hilangnya nama itu janggal.

Kurnia mengatakan hal ini janggal sebab dalam rekonstruksi penyidik KPK, nama Ihsan sudah muncul. Bahkan, kata dia, dalam salah satu adegan diperlihatkan bahwa Harry memberikan uang miliaran rupiah dan dua sepeda Brompton kepada Agustri Yogasmara, orang yang diduga menjadi operator Ihsan.

Harry merupakan terdakwa penyuap mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dalam korupsi bansos Covid-19. KPK mendakwa Harry menyuap Juliari dan bawahannya sebanyak Rp 1,28 miliar untuk mendapatkan pekerjaan pengadaan paket bantuan sosial. Total paket yang diduga dikerjakan Harry adalah 1,5 juta paket.

Kurnia menjelaskan kejanggalan lainnya dalam penyebutan Yogas di surat dakwaan tersebut. Menurut Kurnia, Jaksa KPK tidak menjelaskan siapa Yogas. Ditelusuri di surat dakwaan Harry, nama Yogas muncul sebanyak 14 kali. Dijelaskan bahwa Yogas adalah pemilik dari kuota bansos yang dikerjakan oleh Harry. Akan tetapi, tak ditemukan penjelasan lainnya mengenai identitas Yogas. “Padahal rekonstruksi KPK secara gamblang menyebutkan bahwa Agustri Yogasmara adalah operator Ihsan,” ujar Kurnia.

Atas kejanggalan ini, ICW mengingatkan agar jajaran pimpinan KPK, hingga level direktur agar tidak melakukan tindakan melanggar hukum dengan menghalangi kerja penyidik. ICW juga meminta agar Dewan Pengawas KPK mencermati proses alih perkara dari penyidikan ke penuntutan, hingga pembuatan surat dakwaan terhadap Harry.

“Penanganan perkara bansos berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, maka KPK mesti menjawabnya dengan tidak melakukan tebang pilih dalam penegakkan hukum,” kata dia soal hilangnya nama Ihsan Yunus.

ANDITA RAHMA | M. ROSSENO AJI






Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, KPK Ajak Semua Pemangku Kepentingan Kolaborasi

1 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, KPK Ajak Semua Pemangku Kepentingan Kolaborasi

KPK mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam memberantas korupsi dan meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.


Kasus Suap Hakim Agung Gazalba Saleh, KPK Kembali Panggil 3 Saksi Hari Ini

7 jam lalu

Kasus Suap Hakim Agung Gazalba Saleh, KPK Kembali Panggil 3 Saksi Hari Ini

KPK kembali mengagendakan pemeriksaan saksi dalam kasus suap Hakim Agung Gazalba Saleh.


KPK Periksa 7 Anggota DPRD Jawa Timur di Kasus Suap Pengelolaan Dana Hibah

10 jam lalu

KPK Periksa 7 Anggota DPRD Jawa Timur di Kasus Suap Pengelolaan Dana Hibah

Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan empat tersangka.


Indeks Presepsi Korupsi Anjlok, Jokowi Janji Bakal Evaluasi

11 jam lalu

Indeks Presepsi Korupsi Anjlok, Jokowi Janji Bakal Evaluasi

KPK telah bersurat kepada Presiden Jokowi untuk merekomendasikan memperkuat pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, Peneliti Sebut Komitmen Pemerintah Lemah

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, Peneliti Sebut Komitmen Pemerintah Lemah

Melorotnya angka Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dinilai sebagai cerminan lemahnya komitmen pemberantasan korupsi dari pemerintah.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, TII Singgung Lemahnya Penegakan Hukum

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, TII Singgung Lemahnya Penegakan Hukum

TII menilai lemahnya penegakan hukum menjadi salah satu penyebab menurunnya indeks persepsi korupsi Indonesia.


KPK Dalami Peran Lukas Enembe Dalam Penentuan Pemenang Tender Proyek di Papua

1 hari lalu

KPK Dalami Peran Lukas Enembe Dalam Penentuan Pemenang Tender Proyek di Papua

KPK memeriksa dua saksi untuk mendalami peran Lukas Enembe dalam penentuan pemenang tender proyek di Papua.


Kasus Suap Pengurusan Perkara di MA, KPK Panggil Tiga Staf Gazalba Saleh

1 hari lalu

Kasus Suap Pengurusan Perkara di MA, KPK Panggil Tiga Staf Gazalba Saleh

Ali Fikri menyebut KPK telah memanggil sejumlah staf hakim agung Gazalba Saleh sebagai saksi di kasus suap pengurusan perkara di MA


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok di 2022, KPK Ungkap Susahnya Pencegahan

2 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok di 2022, KPK Ungkap Susahnya Pencegahan

Kata KPK, kalau nilai indeks persepsi korupsi 34 ini adalah buah dari kita yang merasa nyaman dengan kondisi sekarang tanpa terobosan.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2022 Melorot 4 Poin, TII: Drastis Sejak Reformasi

2 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2022 Melorot 4 Poin, TII: Drastis Sejak Reformasi

Transparency International Indonesia menyebut penurunan Indeks Persepsi Korupsi pada 2022 merupakan jumlah paling drastis sejak era reformasi.