Epidemiolog Pandu Riono Galang Petisi Minta Jokowi Batalkan Vaksinasi Mandiri

Reporter

Editor

Amirullah

Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyaksikan penyuntikan vaksin Covid-19 kepada mantan atlet sepakbola dan Manajer Persija, Bambang Pamungkas, di Istora Senayan, 26 Februari 2021. Setwapres RI

TEMPO.CO, Jakarta - Epidemiolog Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono dkk menggalang petisi menolak program vaksinasi mandiri Covid-19. Dalam petisinya, Pandu meminta Presiden Jokowi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri BUMN Erick Thohir membatalkan program vaksinasi mandiri. 

"Rencana pemerintah untuk memperbolehkan vaksinasi mandiri akan menyebabkan ketimpangan yang tinggi dan justru dapat memperpanjang pandemi," tulis Pandu Riono, Irma Hidayana, dan Sulfikar Amir atas nama Koalisi Vaksin untuk Semua lewat Change.org sebagaimana dikutip Tempo, Jumat, 26 Februari 2021.

Koalisi menyebut, menurut WHO pun, program vaksinasi yang dilakukan pihak swasta hanya menguntungkan dan mengutamakan masyarakat tingkat ekonomi menengah ke atas di perkotaan saja. Dengan suplai vaksin yang masih sangat terbatas, masyarakat yang berada di daerah dan ekonomi menengah ke bawah yang justru memiliki tingkat risiko penularan yang lebih tinggi, dinilai bisa tidak diprioritaskan dalam pembagian vaksin.

Para tenaga kesehatan di daerah bahkan juga cemas, apakah mereka akan kebagian vaksin sesuai prioritas.Walaupun Indonesia disebut sudah mengamankan ratusan juta dosis vaksin, tulis Pandu, distribusinya ke daerah masih jadi masalah.

"Pemerintah dan Kadin (Kamar Dagang dan Industri Indonesia) berdalih skema vaksin mandiri akan membantu pemerintah mempercepat pencapaian kekebalan kelompok di Indonesia. Ini tidak bisa dibenarkan, karena vaksinasi mandiri justru menjadikan akses pada vaksinasi berdasarkan kemampuan ekonomi dan afiliasi dengan korporasi swasta," demikian isi petisi itu.

Koalisi juga menganggap keputusan ini bertentangan dengan rekomendasi WHO, UNHRC (Dewan HAM PBB) dan kesepakatan global bahwa semua upaya pengendalian pandemi, termasuk vaksinasi harus dilakukan dengan menghormati hak masyarakat untuk mendapatkan vaksin seadil-adilnya.

Aturan mengenai vaksinasi mandiri sudah dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Dalam Permenkes tersebut disebutkan bahwa dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19, pemerintah pusat dapat melibatkan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta badan hukum/badan usaha melalui Vaksinasi Program atau Vaksinasi Gotong Royong alias vaksinasi mandiri.

Jika memang hendak mengajak kerja sama pihak swasta, tulis Pandu Riono, sebaiknya pihak swasta diajak untuk melakukan distribusi vaksin, bukan untuk melakukan vaksinasi secara mandiri. Dengan demikian, semua rakyat mendapatkan haknya untuk divaksinasi sesuai prioritas yang sudah ditetapkan.

"Lewat petisi ini kami meminta Presiden Jokowi, Menkes Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri BUMN Erick Thohir agar membatalkan program vaksinasi mandiri," tertanda Pandu Riono, Irma Handayani, dan Sulfikar Amir. Hingga berita ini ditulis, petisi sudah diteken 1.520 orang.






Polri Sebut Aturan Pengamanan Sepak Bola Belum Selaras dengan Regulasi FIFA

4 jam lalu

Polri Sebut Aturan Pengamanan Sepak Bola Belum Selaras dengan Regulasi FIFA

Mabes Polri yang diwakilkan Wakil Komandan Korps Brimob menyatakan sudah ada prosedur pengamanan, tapi belum selaras dengan FIFA.


Anggaran KUR Pertanian 2023 Akan Ditambah Jadi Rp 100 T, Mentan: Terobosan Jokowi yang..

5 jam lalu

Anggaran KUR Pertanian 2023 Akan Ditambah Jadi Rp 100 T, Mentan: Terobosan Jokowi yang..

Pemerintah akan menambah alokasi anggaran KUR di sektor pertanian tahun depan menjadi Rp 100 triliun. Apa sebabnya?


Vaksin Covid-19 Indovac Segera Diekspor, Bos Bio Farma: Sertifikat Halal Jadi Nilai Tambah

7 jam lalu

Vaksin Covid-19 Indovac Segera Diekspor, Bos Bio Farma: Sertifikat Halal Jadi Nilai Tambah

"IndoVac memenuhi kebutuhan aspek halal dan thayyib yang memperkuat jaminan kualitas dan keamanan atas vaksin," kata Dirut Bio Farma Honesti Basyir.


Mentan Akan Tarik Penyuluh Pertanian di Bawah Koordinasi Kementan

7 jam lalu

Mentan Akan Tarik Penyuluh Pertanian di Bawah Koordinasi Kementan

Mentan mengaku, ia telah menyampaikan keinginan itu sejak bertahun-tahun lalu.


Penjelasan Setpres soal Momen Jokowi Tak Salami Kapolri di HUT TNI

8 jam lalu

Penjelasan Setpres soal Momen Jokowi Tak Salami Kapolri di HUT TNI

Kejadian tersebut terjadi selepas Jokowi menyaksikan parade defile dari TNI dari atas mimbar yang ada di depan Istana.


Bicara Konflik Geopolitik, Jokowi: Multilateralisme Jalan Paling Efektif

8 jam lalu

Bicara Konflik Geopolitik, Jokowi: Multilateralisme Jalan Paling Efektif

Jokowi menganggap tidak ada satu masalah pun yang bisa diselesaikan sendiri oleh satu negara atau beberapa negara.


PSSI Sebut FIFA Akan Beri Pendampingan untuk Reformasi Sepak Bola Indonesia

9 jam lalu

PSSI Sebut FIFA Akan Beri Pendampingan untuk Reformasi Sepak Bola Indonesia

Presiden Jokowi sebelumnya meminta agar stadion di Indonesia untuk diaudit. PSSI menyatakana akan melibatkan FIFA.


Ide Gila Memperpanjang Kekuasaan Jokowi

9 jam lalu

Ide Gila Memperpanjang Kekuasaan Jokowi

Gagasan memperpanjang kekuasaan Presiden Jokowi tak pernah berhenti. Belakangan, muncul rencana mendorong Jokowi berlaga dalam Pemilu 2024.


Stok Vaksin Covid-19 Menipis, KAI Daop 1 Jakarta Imbau Penumpang Tidak Vaksinasi di Stasiun

10 jam lalu

Stok Vaksin Covid-19 Menipis, KAI Daop 1 Jakarta Imbau Penumpang Tidak Vaksinasi di Stasiun

Menurut KAI Daop 1 Jakarta, penumpang KA jarak jauh wajib sudah vaksin booster, dan tidak bisa digantikan dengan PCR atau antigen.


Ini Kata Anggota TGIPF Tragedi Kanjuruhan Soal Kehadiran Anak di Stadion

10 jam lalu

Ini Kata Anggota TGIPF Tragedi Kanjuruhan Soal Kehadiran Anak di Stadion

Dalam tragedi Kanjuruhan tidak hanya penonton dewasa yang meninggal, tapi juga ada anak-anak.