Epidemiolog Pandu Riono Galang Petisi Minta Jokowi Batalkan Vaksinasi Mandiri

Reporter

Editor

Amirullah

Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyaksikan penyuntikan vaksin Covid-19 kepada mantan atlet sepakbola dan Manajer Persija, Bambang Pamungkas, di Istora Senayan, 26 Februari 2021. Setwapres RI

TEMPO.CO, Jakarta - Epidemiolog Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono dkk menggalang petisi menolak program vaksinasi mandiri Covid-19. Dalam petisinya, Pandu meminta Presiden Jokowi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri BUMN Erick Thohir membatalkan program vaksinasi mandiri. 

"Rencana pemerintah untuk memperbolehkan vaksinasi mandiri akan menyebabkan ketimpangan yang tinggi dan justru dapat memperpanjang pandemi," tulis Pandu Riono, Irma Hidayana, dan Sulfikar Amir atas nama Koalisi Vaksin untuk Semua lewat Change.org sebagaimana dikutip Tempo, Jumat, 26 Februari 2021.

Koalisi menyebut, menurut WHO pun, program vaksinasi yang dilakukan pihak swasta hanya menguntungkan dan mengutamakan masyarakat tingkat ekonomi menengah ke atas di perkotaan saja. Dengan suplai vaksin yang masih sangat terbatas, masyarakat yang berada di daerah dan ekonomi menengah ke bawah yang justru memiliki tingkat risiko penularan yang lebih tinggi, dinilai bisa tidak diprioritaskan dalam pembagian vaksin.

Para tenaga kesehatan di daerah bahkan juga cemas, apakah mereka akan kebagian vaksin sesuai prioritas.Walaupun Indonesia disebut sudah mengamankan ratusan juta dosis vaksin, tulis Pandu, distribusinya ke daerah masih jadi masalah.

"Pemerintah dan Kadin (Kamar Dagang dan Industri Indonesia) berdalih skema vaksin mandiri akan membantu pemerintah mempercepat pencapaian kekebalan kelompok di Indonesia. Ini tidak bisa dibenarkan, karena vaksinasi mandiri justru menjadikan akses pada vaksinasi berdasarkan kemampuan ekonomi dan afiliasi dengan korporasi swasta," demikian isi petisi itu.

Koalisi juga menganggap keputusan ini bertentangan dengan rekomendasi WHO, UNHRC (Dewan HAM PBB) dan kesepakatan global bahwa semua upaya pengendalian pandemi, termasuk vaksinasi harus dilakukan dengan menghormati hak masyarakat untuk mendapatkan vaksin seadil-adilnya.

Aturan mengenai vaksinasi mandiri sudah dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Dalam Permenkes tersebut disebutkan bahwa dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19, pemerintah pusat dapat melibatkan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta badan hukum/badan usaha melalui Vaksinasi Program atau Vaksinasi Gotong Royong alias vaksinasi mandiri.

Jika memang hendak mengajak kerja sama pihak swasta, tulis Pandu Riono, sebaiknya pihak swasta diajak untuk melakukan distribusi vaksin, bukan untuk melakukan vaksinasi secara mandiri. Dengan demikian, semua rakyat mendapatkan haknya untuk divaksinasi sesuai prioritas yang sudah ditetapkan.

"Lewat petisi ini kami meminta Presiden Jokowi, Menkes Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri BUMN Erick Thohir agar membatalkan program vaksinasi mandiri," tertanda Pandu Riono, Irma Handayani, dan Sulfikar Amir. Hingga berita ini ditulis, petisi sudah diteken 1.520 orang.






Direktur Pengelolaan Imunisasi Jawab Wacana Vaksin Booster Berbayar

39 menit lalu

Direktur Pengelolaan Imunisasi Jawab Wacana Vaksin Booster Berbayar

Direktur Pengelolaan Imunisasi, Prima Yosephine Berliana, M.K.M menjawab wacana vaksin booster berbayar yang disampaikan Menteri Kesehatan.


Jokowi Ajukan Kasasi, Sidang Pencemaran Udara Jakarta Berlanjut

40 menit lalu

Jokowi Ajukan Kasasi, Sidang Pencemaran Udara Jakarta Berlanjut

Sidang pencemaran udara Jakarta dilanjutkan. Sebab, Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Menteri LHK mengajukan kasasi.


Hasto Sebut PDIP Terbuka bagi Kaesang untuk Terjun ke Politik

1 jam lalu

Hasto Sebut PDIP Terbuka bagi Kaesang untuk Terjun ke Politik

Hasto Kristiyanto mengatakan PDIP terbuka untuk putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, yang ingin terjun ke politik


Pertemuan Jokowi - Surya Paloh, Pengamat Sebut Momentum Rekonsiliasi Politik

1 jam lalu

Pertemuan Jokowi - Surya Paloh, Pengamat Sebut Momentum Rekonsiliasi Politik

Adi Prayitno, menyebut pertemuan empat mata antara Surya Paloh dengan Jokowi merupakan pertanda hubungan keduanya baik-baik saja


Pengamat Prediksi Isu Reshuffle dan Anies Jadi Topik Pertemuan Jokowi - Surya Paloh

2 jam lalu

Pengamat Prediksi Isu Reshuffle dan Anies Jadi Topik Pertemuan Jokowi - Surya Paloh

Adi Prayitno, menyebut isu reshuffle dan pencapresan Anies Baswedan diduga jadi pembahasan antara Surya Paloh dengan Presiden Jokowi.


Kaesang Bakal Susul Gibran Masuk Politik, Pengamat Singgung Dinasti Politik hingga Aji Mumpung

2 jam lalu

Kaesang Bakal Susul Gibran Masuk Politik, Pengamat Singgung Dinasti Politik hingga Aji Mumpung

Ubedilah Badrun menyebut masuknya Gibran Rakabuming ke politik merupakan bagian dari praktik dinasti politik yang bersembunyi di balik politik elektoral.


Kaesang Ingin Masuk Politik, Gibran Sebut Jokowi Masih Tidak Percaya atas Keputusan Itu

7 jam lalu

Kaesang Ingin Masuk Politik, Gibran Sebut Jokowi Masih Tidak Percaya atas Keputusan Itu

Gibran menyebut ayahnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak percaya dengan keputusan Kaesang untuk terjun ke dunia politik


Dukung Jokowi 3 Periode Lalu Tuntut 9 tahun Jabatan Kades, Ini Profil Surta Wijaya Ketua Umum DPP Apdesi

8 jam lalu

Dukung Jokowi 3 Periode Lalu Tuntut 9 tahun Jabatan Kades, Ini Profil Surta Wijaya Ketua Umum DPP Apdesi

Surta Wijaya Ketua DPP Apdesi yang juga Kepala Desa Babakan Asem, Teluk Naga, Tangerang periode 2019-2025. Ini kontroversinya dukung Jokowi 3 periode.


Cegah Lonjakan Kasus Covid-19 di Masa Transisi Menuju Endemi, Heru Budi Tetapkan 4 Kegiatan

9 jam lalu

Cegah Lonjakan Kasus Covid-19 di Masa Transisi Menuju Endemi, Heru Budi Tetapkan 4 Kegiatan

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono resmi mencabut aturan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).


4 Fakta Pertemuan Surya Paloh dan Presiden Jokowi di Istana

17 jam lalu

4 Fakta Pertemuan Surya Paloh dan Presiden Jokowi di Istana

Pertemuan Surya Paloh dan Jokowi berlangsung saat isu reshuffle kabinet santer beredar.