Wakil Ketua KPK Alexander Marwata: Cegah Korupsi Aparat dengan Perbaikan Sistem

Reporter

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata di kantornya, Jakarta Selatan pada Jumat, 17 Mei 2019. TEMPO/Andita Rahma

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menghadiri rapat koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau APIP dan Aparat Penegak Hukum atau APH se-Papua Barat di Kantor Gubernur Papua Barat, Rabu, 24 Februari 2021. Informasi tersebut dibagikan lewat media sosial Twitter melalui akun resmi @KPK_RI pada Kamis, 25 Februari 2021.

Dalam rapat, Alexander Marwata menyampaikan salah satu strategi KPK dalam memberantas korupsi. Menurutnya celah untuk berbuat korupsi bagi siapa pun, termasuk aparat, akan tertutup dengan perbaikan sistem. Hal ini tentunya dapat berjalan jika sinergisitas seluruh pemangku kepentingan, baik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Aparat Penegak Hukum (APH) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BBPKP, mendukung dalpsiam upaya pencegahan korupsi.

“Kalau capaian MCP (Monitoring Control for Prevention) pemda masih rendah, kami melihat pengendalian internalnya masih lemah. Saya tidak tahu berapa daerah di Papua Barat ini yang mendapat opini WTP dari BPK. Kami mendorong BPK juga melihat MCP sebagai acuan. Kami berharap ke depan antara MCP dan Opini BPK sinkron,” ujar Alex Marwata, dikutip dari laman resmi kpk.go.id.

Baca: Mantan Jubir KPK Febri Diansyah Pertanyakan Vaksin untuk Tahanan Kasus Korupsi

Dalam melakukan pencegahan tindakan rasuah di pemerintah daerah, KPK mempunyai delapan area intervensi yang sejak 2018 telah menjadi ruang lingkup tugas Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK. Delapan area intervensi itu meliput Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, APIP, Manajemen Aparatur Sipil Negara, Optimalisasi Penerimaan Daerah, Manajemen Aset Daerah, dan Dana Desa.

Upaya penindakan juga menjadi perhatian KPK, Alex Marwata mengatakan terutama yang menyangkut masalah pelaksanaan dari Memorandum of Understanding atau MoU antara Kepolisian RI, Kejaksaan RI dan dan Kementerian Dalam Negeri. Di daerah MoU tersebut ditindaklanjuti antara Gubernur, Kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi.

“Intinya harus ada koordinasi antara APIP dan APH dalam menerima dan menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat terkait penyimpangan atau dugaan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah,” tegas Alex.

Alex Marwarta berharap inspektorat menjadi garda terdepan dalam tata kelola dan pemerintah daerah senantiasa mendukung peningkatan kapasitas, kapabiltas atau kemampuan dan independensi APIP. Misalnya dalam hal pengadaan barang dan jasa, KPK berharap APIP selalu mendampingi guna mengurangi dan mencegah potensi tindak pidana korupsi.

HENDRIK KHOIRUL 






Hari Ini di 2010, Banjir Bandang di Wasior yang Tewaskan 158 Orang dan 145 Lainnya Hilang

4 jam lalu

Hari Ini di 2010, Banjir Bandang di Wasior yang Tewaskan 158 Orang dan 145 Lainnya Hilang

Selain korban jiwa, peristiwa banjir bandang menyebabkan banyak infrastruktur di Wasior hancur termasuk lapangan udara di Wasior,


KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

6 jam lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

13 jam lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

14 jam lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

14 jam lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

16 jam lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.


KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

17 jam lalu

KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

NasDem meyakini Anies Baswedan tak melakukan penyimpangan dalam kasus Formula E. Hal ini terbukti dari 5 kali opini WTP yang diberikan BPK ke DKI.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

18 jam lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

20 jam lalu

Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

Panglima TNI Jendral Andika Perkasa mengatakan tak segan menghukum anak buahnya yang terbukti melakukan penganiayaan dalam tragedi Kanjuruhan


Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

21 jam lalu

Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

KPK menyebut sudah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proses penanganan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E