DPR Sebut Vaksinasi Covid-19 Anggota dan Keluarga Alokasi dari Kemenkes

Sufmi Dasco Ahmad. Twitter.com

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad mengatakan vaksinasi Covid-19 untuk anggota Dewan dan keluarganya merupakan jatah dari Kementerian Kesehatan. Dasco mengatakan anggota dan keluarganya terdaftar di Sekretariatan Jenderal DPR.

"DPR dan anggota keluarga yang terdaftar di Setjen DPR. Jadi alokasi itu dari Kemenkes," kata Dasco kepada wartawan, Jumat, 26 Februari 2021.

Dasco juga mengatakan, semakin banyak yang orang yang divaksin akan semakin baik untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19.

Vaksinasi untuk anggota DPR dan keluarganya sudah berlangsung beberapa hari ini. Vaksinasi dilakukan di gedung Nusantara atau gedung kura-kura. Beberapa anggota Dewan tampak mengunggah proses vaksinasi itu di media sosial mereka.

Dasco mengatakan vaksinasi tersebut juga diperuntukkan seluruh staf DPR, termasuk petugas keamanan dalam (pamdal). Namun ia mengaku tak mengetahui total penerima vaksinasi di lingkungan DPR, termasuk berapa banyak yang sudah divaksinasi.

Baca: ICW: Tak Ada Urgensi Beri Vaksin Covid-19 ke Tahanan KPK

"Saya enggak hafal karena saya juga sedang reses. Ini masuk untuk melihat vaksinasi baru pada hari ini," ujar Dasco.

Dasco juga membantah anggapan vaksinasi Covid-19 ini dilakukan secara tertutup. Menurut dia, jadwal vaksinasi ini datang dari pemerintah saat DPR sudah memasuki masa reses. Ia menjelaskan, Sekretariat Jenderal DPR lantas menginformasikan hal itu kepada fraksi-fraksi untuk diteruskan kepada anggota masing-masing. "Tidak benar vaksinasi ini tertutup. Enggak ada yang ditutupi, wong vaksinasi ini program pemerintah kok," ujar politikus Gerindra ini.

BUDIARTI UTAMI PUTRI






Jokowi Buka Kongres Kelima Peradilan Konstitusi Dunia di Bali

9 jam lalu

Jokowi Buka Kongres Kelima Peradilan Konstitusi Dunia di Bali

Jokowi berharap Kongres Kelima Peradilan Konstitusi Dunia dapat menjadi forum untuk bertukar pikiran dan bertukar pengalaman.


Puan Maharani Bicara Resesi Ekonomi di Forum Parliamentery 20

10 jam lalu

Puan Maharani Bicara Resesi Ekonomi di Forum Parliamentery 20

Puan Maharani turut mengajak delegasi P20 untuk mencari solusi dan konsensus dalam mengantisipasi resesi ekonomi.


Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

12 jam lalu

Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

Taufan mengatakan Ketua Komnas HAM seharusnya dipilih oleh sesama komisioner lewat mekanisme rapat paripurna, bukan oleh DPR.


Andika Perkasa soal Panglima TNI Baru: Presiden Pasti Pilih Secara Mendadak

13 jam lalu

Andika Perkasa soal Panglima TNI Baru: Presiden Pasti Pilih Secara Mendadak

Di tengah memasuki usia pensiun, sempat muncul juga wacana untuk memperpanjang masa jabatan Panglima TNI Andika Perkasa.


DPR RI Siapkan 55 Unit Hyundai Ioniq 5 untuk Operasional P20 di Jakarta

13 jam lalu

DPR RI Siapkan 55 Unit Hyundai Ioniq 5 untuk Operasional P20 di Jakarta

DPR RI menyediakan 55 unit mobil listrik Hyundai Ioniq 5 untuk digunakan dalam kegiatan 8th G20 Parliamentary Speakers Summit (P20).


Ini yang Harus Dilakukan jika Anak Digigit Hewan Penular Rabies

13 jam lalu

Ini yang Harus Dilakukan jika Anak Digigit Hewan Penular Rabies

Dokter mengimbau orang tua melakukan sejumlah langkah berikut apabila anak digigit hewan penular rabies sebelum membahayakan nyawa. Apa saja?


Wakil Ketua DPR Jajal Mobil Listrik Rakitan Anak Bangsa

14 jam lalu

Wakil Ketua DPR Jajal Mobil Listrik Rakitan Anak Bangsa

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus menjajal kendarai mobil listrik hasil dari produksi rakitan anak bangsa


PSI Kecam DPR Anggarkan TV LED Rp 1,5 Miliar

14 jam lalu

PSI Kecam DPR Anggarkan TV LED Rp 1,5 Miliar

Jika DPR berkukuh untuk membeli TV, maka baiknya DPR membeli produk lokal.


Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

1 hari lalu

Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

Taufik Basari menyebut penunjukan Ketua Komnas HAM didasarkan pada semangat untuk mendorong Komnas HAM agar dipimpin sosok perempuan.


Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

1 hari lalu

Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

Ketua Komnas HAM sebelumnya, Ahmad Taufan Damanik, menyebut keputusan DPR memilih Ketua Komnas melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.