Publik Kritik Vaksin Covid-19 untuk Tahanan Korupsi, Begini KPK Menjawab

Reporter

Ketua KPK, Firli Bahuri bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, memberikan keterangan kepada awak media seusai melakukan pertemuan, di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 11 Februari 2021. KPK memberikan pendampingan dan pengawasan program pemerintah terkait pengadaan pembelian 426 juta dosis vaksin dengan anggaran sebesar USD 4,3 miliar yang dilaksanakan Kementerian Kesehatan, untuk seluruh masyarakat Indonesia berjumlah 181,5 juta jiwa diharapkan dapat program vaksinasi Covid-19. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, JakartaKomisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, pada 18 – 23 Februari 2021 lalu telah melakukan vaksinasi bagi pegawai dan pihak eksternal yang berada di lembaga anti rasuah tersebut, termasuk 39 dari 61 tahanan KPK.

Mantan juru bicara KPK Febri Diansyah salah satu yang mempertanyakan melalui cuitannya di akun Twitter @febridiansyah, pada Kamis 25 Februari 2021. ia  membagikan utasan yang dibuat oleh Riana Ibrahim @rianibrahim tentang masalah tersebut. “Hmm.. utas menarik...Bagaimana mungkin para tahanan kasus korupsi di KPK udah divaksin Covid-19 duluan, gimana aturannya dll..” tulis Febri Diansyah.

Menanggapi kritik kalangan masyarakat mengenai vaksinasi Covid-19 terhadap tahanan korupsi, tersebut, melalui akun resmi Twitternya @KPK_RI menyampaikan respon dari Ketua KPK Firli Bahuri. Dalam utasan yang diunggah pada Jumat 26 Februari 2021 itu, disebutkan KPK bekerja sama dengan pihak terkait melaksanakan vaksinasi kepada seluruh insan KPK dan seluruh pihak yang berinteraksi di lingkungan KPK, seperti petugas keamanan dan kebersihan, jurnalis, tahanan, petugas kantin serta pihak lain yang beraktivitas di lingkungan KPK.

“Sampai dengan hari ini, kasus positif COVID-19 pada tahanan KPK masih tinggi, yaitu sebanyak 20 dari total 64 orang tahanan (31%),” tulis @KPK_RI.

Baca: Mantan Jubir KPK Febri Diansyah Pertanyakan Vaksin untuk Tahanan Kasus Korupsi

KPK pun menyebut tahanan KPK merupakan salah satu pihak yang rentan untuk tertular dan menularkan virus ini karena banyak berhubungan dengan berbagai pihak, di antaranya, petugas rutan, penyidik KPK, kuasa hukum, dan pihak-pihak terkait lainnya. Selian itu, vaksinasi kepada tahanan merupakan upaya untuk memberikan perlindungan kepada pihak-pihak tersebut. Selain itu, kesehatan tahanan juga penting untuk memperlancar proses penanganan dan persidangan perkaranya.

Dalam cuitan akun resmi @KPK_RI, KPK berkomitmen untuk mendukung percepatan program ini sehingga masyarakat Indonesia bisa segera memperoleh vaksinasi covid-19 dan kita bisa lebih dini memutus rantai penularannya.

Juru Bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam keterangan pers mengatakan penetapan kelompok penerima kelompok vaksin secara umum mempertimbangkan empat aspek, yakni kondisi lingkungan pekerjaan, kondisi kesehatan penerima vaksin, intensitas aktivitas dan mobilitas, serta situasi Covid-19 di lingkungannya.

Wiku Adisasmito mengatakan keputusan untuk memvaksinasi tahanan KPK sudah berdasarkan aspek presisi dan keadilan. “Di mana saat ini sudah tercatat seratus lebih kasus Covid-19 di lingkungan KPK,” ujar Wiku Adisasmito

Pernyataan Wiku Adisasmito ditanggapi Direktur Indonesia Choice for Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu, menurutnya pemerintah harusnya lebih mengutamakan vaksinasi pada lapas dan rutan yang padat penghuni. Para petugas, tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di lapas dan rutan yang padat penghuni rentan tertular virus Covid-19.

Jika hanya menimbang dari banyaknya kasus infeksi virus Covid-19 sebagai acuan prioritas utama di rutan, mestinya bukan hanya tahanan KPK yang diprioritaskan vaksinasi. Sebut saja di Rumah Tahanan di Jambe Tigaraksa, Tangerang, pada Selasa 15 Desember 2020 lalu tercatat sebanyak 45 petugas, 103 warga binaan dan dua orang mitra kerja dikonfirmasi positif Covid-19.

HENDRIK KHOIRUL MUHID






Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Masinton: Kita Harus Hormati

4 jam lalu

Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Masinton: Kita Harus Hormati

Masinton mengatakan, dalam perspektif hukum, pilihan yang diambil oleh Febri Diansyah menjadi pengacara Putri Candrawathi harus dihormati.


Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

5 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

6 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Kuasa Hukum Brigadir J Ragukan Bisa Objektif

7 jam lalu

Eks Jubir KPK Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Kuasa Hukum Brigadir J Ragukan Bisa Objektif

Tim kuasa hukum keluarga Brigadir J mengkritisi adanya Mantan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah yang menjadi penasehat hukum Putri Candrawathi


Ramai Eks Jubir KPK Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Apa Perbedaan Advokat dengan Pengacara?

8 jam lalu

Ramai Eks Jubir KPK Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Apa Perbedaan Advokat dengan Pengacara?

Berdasarkan UU Advokat, baik advokat maupun pengacara tidak memiliki perbedaan apabila dilihat dari tugas yang dijalankan.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

8 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

10 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

10 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


Rekam Jejak Febri Diansyah, Juru Bicara KPK hingga Pengacara Putri Candrawathi

11 jam lalu

Rekam Jejak Febri Diansyah, Juru Bicara KPK hingga Pengacara Putri Candrawathi

Setelah mempelajari perkara dan bertemu Putri Candrawathi, Febri Diansyah menyampaikan akan mendampingi secara objektif


Malaysia Cabut Wajib Masker di Pesawat

11 jam lalu

Malaysia Cabut Wajib Masker di Pesawat

Kementerian Kesehatan Malaysia mengeluarkan kebijakan baru tidak lagi mewajibkan penumpang menggunakan masker dalam pesawat terbang.