Publik Kritik Vaksin Covid-19 untuk Tahanan Korupsi, Begini KPK Menjawab

Reporter

Ketua KPK, Firli Bahuri bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, memberikan keterangan kepada awak media seusai melakukan pertemuan, di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 11 Februari 2021. KPK memberikan pendampingan dan pengawasan program pemerintah terkait pengadaan pembelian 426 juta dosis vaksin dengan anggaran sebesar USD 4,3 miliar yang dilaksanakan Kementerian Kesehatan, untuk seluruh masyarakat Indonesia berjumlah 181,5 juta jiwa diharapkan dapat program vaksinasi Covid-19. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, JakartaKomisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, pada 18 – 23 Februari 2021 lalu telah melakukan vaksinasi bagi pegawai dan pihak eksternal yang berada di lembaga anti rasuah tersebut, termasuk 39 dari 61 tahanan KPK.

Mantan juru bicara KPK Febri Diansyah salah satu yang mempertanyakan melalui cuitannya di akun Twitter @febridiansyah, pada Kamis 25 Februari 2021. ia  membagikan utasan yang dibuat oleh Riana Ibrahim @rianibrahim tentang masalah tersebut. “Hmm.. utas menarik...Bagaimana mungkin para tahanan kasus korupsi di KPK udah divaksin Covid-19 duluan, gimana aturannya dll..” tulis Febri Diansyah.

Menanggapi kritik kalangan masyarakat mengenai vaksinasi Covid-19 terhadap tahanan korupsi, tersebut, melalui akun resmi Twitternya @KPK_RI menyampaikan respon dari Ketua KPK Firli Bahuri. Dalam utasan yang diunggah pada Jumat 26 Februari 2021 itu, disebutkan KPK bekerja sama dengan pihak terkait melaksanakan vaksinasi kepada seluruh insan KPK dan seluruh pihak yang berinteraksi di lingkungan KPK, seperti petugas keamanan dan kebersihan, jurnalis, tahanan, petugas kantin serta pihak lain yang beraktivitas di lingkungan KPK.

“Sampai dengan hari ini, kasus positif COVID-19 pada tahanan KPK masih tinggi, yaitu sebanyak 20 dari total 64 orang tahanan (31%),” tulis @KPK_RI.

Baca: Mantan Jubir KPK Febri Diansyah Pertanyakan Vaksin untuk Tahanan Kasus Korupsi

KPK pun menyebut tahanan KPK merupakan salah satu pihak yang rentan untuk tertular dan menularkan virus ini karena banyak berhubungan dengan berbagai pihak, di antaranya, petugas rutan, penyidik KPK, kuasa hukum, dan pihak-pihak terkait lainnya. Selian itu, vaksinasi kepada tahanan merupakan upaya untuk memberikan perlindungan kepada pihak-pihak tersebut. Selain itu, kesehatan tahanan juga penting untuk memperlancar proses penanganan dan persidangan perkaranya.

Dalam cuitan akun resmi @KPK_RI, KPK berkomitmen untuk mendukung percepatan program ini sehingga masyarakat Indonesia bisa segera memperoleh vaksinasi covid-19 dan kita bisa lebih dini memutus rantai penularannya.

Juru Bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam keterangan pers mengatakan penetapan kelompok penerima kelompok vaksin secara umum mempertimbangkan empat aspek, yakni kondisi lingkungan pekerjaan, kondisi kesehatan penerima vaksin, intensitas aktivitas dan mobilitas, serta situasi Covid-19 di lingkungannya.

Wiku Adisasmito mengatakan keputusan untuk memvaksinasi tahanan KPK sudah berdasarkan aspek presisi dan keadilan. “Di mana saat ini sudah tercatat seratus lebih kasus Covid-19 di lingkungan KPK,” ujar Wiku Adisasmito

Pernyataan Wiku Adisasmito ditanggapi Direktur Indonesia Choice for Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu, menurutnya pemerintah harusnya lebih mengutamakan vaksinasi pada lapas dan rutan yang padat penghuni. Para petugas, tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di lapas dan rutan yang padat penghuni rentan tertular virus Covid-19.

Jika hanya menimbang dari banyaknya kasus infeksi virus Covid-19 sebagai acuan prioritas utama di rutan, mestinya bukan hanya tahanan KPK yang diprioritaskan vaksinasi. Sebut saja di Rumah Tahanan di Jambe Tigaraksa, Tangerang, pada Selasa 15 Desember 2020 lalu tercatat sebanyak 45 petugas, 103 warga binaan dan dua orang mitra kerja dikonfirmasi positif Covid-19.

HENDRIK KHOIRUL MUHID






Heboh Rekening Penjual Burung Diblokir BCA, KPK: Nama dan Tanggal Lahir Sama dengan Tersangka

38 menit lalu

Heboh Rekening Penjual Burung Diblokir BCA, KPK: Nama dan Tanggal Lahir Sama dengan Tersangka

Pemblokiran rekening penjual burung oleh Bank Central Asia (BCA) menghebohkan. Ada kesamaan nama dan tanggal lahir dengan tersangka kasus korupsi.


Yuni Shara Vaksinasi Booster ke-2 di RSPAD Gatot Soebroto, Rasanya Seperti...

1 jam lalu

Yuni Shara Vaksinasi Booster ke-2 di RSPAD Gatot Soebroto, Rasanya Seperti...

Yuni Shara sengaja menggunakan gaun tanpa lengan agar memudahkannya menerima suntikan vaksin di lengan kirinya.


Harga Minyak Dunia Naik 1 Persen, Terpengaruh Aktivitas Ekonomi Cina

2 jam lalu

Harga Minyak Dunia Naik 1 Persen, Terpengaruh Aktivitas Ekonomi Cina

Harga minyak dunia naik 1 persen karena ekspektasi permintaan menguat dipicu menggeliatnya aktivitas ekonomi Cina.


Soal Perlintasan Buron KPK, Dirjen Imigrasi: Datanya Banyak, Bisa Dicek

4 jam lalu

Soal Perlintasan Buron KPK, Dirjen Imigrasi: Datanya Banyak, Bisa Dicek

Silmy Karim menyebut Imigrasi memiliki sejumlah data yang mungkin akan membantu pencarian para buron KPK.


Tito Karnavian Minta Aparat Jangan Tindak Pemerintah, ICW: Pola Pikir Itu Penting Diluruskan

10 jam lalu

Tito Karnavian Minta Aparat Jangan Tindak Pemerintah, ICW: Pola Pikir Itu Penting Diluruskan

ICW menyarankan kepada Tito Karnavian agar melihat data KPK. Sejak 2004 hingga 2022, setidaknya ada 178 kepala daerah diproses hukum kasus korupsi.


Saran Pakar agar Terhindar dari Penularan Subvarian Kraken

11 jam lalu

Saran Pakar agar Terhindar dari Penularan Subvarian Kraken

Pakar merekomendasikan penggunaan masker kembali pada keadaan yang berisiko demi mencegah terkena subvarian Kraken.


Terawan Puji Disertasi Soal Vaksin Berbasis Sel Dendritik di Unair

11 jam lalu

Terawan Puji Disertasi Soal Vaksin Berbasis Sel Dendritik di Unair

Mantan Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, hadir dalam sidang terbuka promosi doktor di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga.


Tanggapi Kemendagri, KPK: Kami Lakukan Pencegahan Dahulu Sebelum Menindak

15 jam lalu

Tanggapi Kemendagri, KPK: Kami Lakukan Pencegahan Dahulu Sebelum Menindak

Johanis mengatakan KPK sudah melakukan pencegahan korupsi meski tanpa permintaan dari lembaga lain.


Eks Pimpinan KPK Sebut Anies Baswedan Sengaja Dihambat Melalui Formula E

17 jam lalu

Eks Pimpinan KPK Sebut Anies Baswedan Sengaja Dihambat Melalui Formula E

Bambang Widjojanto mengatakan Anies Baswedan juga diserang melalui jalur lain.


Masuk Masa Transisi Pasca Pencabutan PPKM, Airlangga: Perlindungan Sosial dan Prakerja Tetap Dilanjutkan

18 jam lalu

Masuk Masa Transisi Pasca Pencabutan PPKM, Airlangga: Perlindungan Sosial dan Prakerja Tetap Dilanjutkan

Pasca PPKM, Ketua KPCPEN sekaligus Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengembalikan seluruh program yang ditangani KPCPEN ke kementerian/lembaga.