Soal Rencana Aksi Fatwa Mahkamah Agung, Djoko Tjandra: Tidak Ada Logika

Reporter

Terdakwa kasus dugaan suap kepada jaksa dan perwira tinggi Polri serta pemufakatan jahat Djoko Tjandra berjalan keluar ruang sidang usai mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis, 18 Februari 2021. Sidang tersebut beragendakan pemeriksaan saksi ahli. ANTARA/Galih Pradipta

Djoko Tjandra pun mengaku tidak ada uang yang diperuntukkan untuk pejabat tinggi baik di Kejaksaan Agung maupun Mahkamah Agung. Menurut dia, upaya menyebut nama pejabat sebagai modus yang tidak bisa membuat nyaman. "Kan bahaya ada menyebut-nyebut nama pejabat, saya anggap ini suatu modus yang tidak comfortable sehingga saya putuskan tidak dilanjutkan," ujarnya. 

Sebelumnya dalam sidang Pinangki, rencana aksi sempat dibeberkan. Rencana tersebut berisi 10 tahap pelaksanaan untuk meminta fatwa Mahkamah Agung (MA) atas putusan Peninjauan Kembali (PK) Djoko Tjandra dengan mencantumkan inisial BR sebagai pejabat di Kejaksaan Agung dan dan HA selaku pejabat di MA.

Biaya pelaksanaan rencana aksi itu tertulis 100 juta dolar AS. Djoko Tjandra pun mengaku Pinangki sempat meminta biaya 100 juta dolar AS.

Djoko menjelaskan ihwal munculnya biaya 100 juta dolar AS. Saat berbincang di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 25 November ada tercetus dari Pinangki yang menanyakan biaya pembangunan hotel Ritz Carlton Kuala Lumpur. Djoko menyebut biaya pembangunan menghabiskan dana 5,5 miliar dolar AS. 

"Dia (Pinangki) katakan 'wah ini gedung kebanggaan Indonesia kalau dibangun di Indonesia. Untuk Pak Djoko kalau pulang buang 100 juta dolar AS tidak apa-apa kan," sebut Djoko. Namun ia tak menanggapi omongan Pinangki tersebut. 

"Jadi tidak spesifik mereka minta 100 juta dolar AS. Hanya mengatakan kalau saya pulang (ke Indonesia) buang 100 juta dolar AS tidak ada masalah," ujar Djoko Tjandra.

Baca juga: Hakim Vonis 10 Tahun Penjara, Pinangki Ajukan Banding






Kejaksaan Tangkap Seorang Tersangka Kasus Korupsi Impor Garam

2 hari lalu

Kejaksaan Tangkap Seorang Tersangka Kasus Korupsi Impor Garam

Seorang tersangka kasus impor garam berinisial YN ditangkap Kejaksaan Agung di salah satu rumah sakit Jakarta. Kejaksaan sebut YN tak kooperatif.


Bareskrim Periksa Kepala Laboratorium BPOM di Kasus Gagal Ginjal Akut

2 hari lalu

Bareskrim Periksa Kepala Laboratorium BPOM di Kasus Gagal Ginjal Akut

Pemeriksaan Kepala Lab BPOM di kasus gagal ginjal akut itu dilakukan pada Rabu kemarin.


Kejagung Tuntaskan 2.103 Kasus Lewat Restorative Justice, DPR Ingatkan Jangan Sampai Buka Celah Suap

2 hari lalu

Kejagung Tuntaskan 2.103 Kasus Lewat Restorative Justice, DPR Ingatkan Jangan Sampai Buka Celah Suap

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan sebanyak 2.103 kasus dituntaskan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI melalui pendekatan restorative justice


Putri Candrawathi Sempat Mengeluh Sakit sebelum Dinyatakan Positif Covid-19

4 hari lalu

Putri Candrawathi Sempat Mengeluh Sakit sebelum Dinyatakan Positif Covid-19

Ppihak rumah tahanan Kejaksaan Agung cabang Salemba menyampaikan Putri Candrawathi positif Covid-19 setelah sebelumnya mengeluh sakit.


Kasus Gagal Ginjal Akut, Kejagung Baru Terima 3 SPDP dari 4 Tersangka

6 hari lalu

Kasus Gagal Ginjal Akut, Kejagung Baru Terima 3 SPDP dari 4 Tersangka

Kejagung baru menerima 3 SPDP dari 4 tersangka kasus gagal ginjal akut. Satu SPDP dari Bareskrim Polri belum diterima.


Kejaksaan Agung Siapkan Opsi Gugat Perdata Kasus Gagal Ginjal Akut

8 hari lalu

Kejaksaan Agung Siapkan Opsi Gugat Perdata Kasus Gagal Ginjal Akut

Menurut Ketut, negara mempunyai kepentingan untuk melakukan gugatan perdata kasus gagal ginjal akut.


Kejaksaan Kembali Sita 16,4 Hektar Aset Benny Tjokrosaputro dalam Perkara Jiwasraya

9 hari lalu

Kejaksaan Kembali Sita 16,4 Hektar Aset Benny Tjokrosaputro dalam Perkara Jiwasraya

Kejaksaan Agung kembali menyita 16,4 aset Benny Tjokrosaputro dalam kasus korupsi Jiwasraya.


Libatkan BPKP, Kejagung Sebut Kerugian Negara di Kasus Korupsi BTS Kominfo Masih Dihitung

9 hari lalu

Libatkan BPKP, Kejagung Sebut Kerugian Negara di Kasus Korupsi BTS Kominfo Masih Dihitung

Ketut menyebut dugaan nilai kerugian di kasus korupsi BTS Kominfo bisa bertambah dan bisa juga berkurang.


Profil Nikolaus Kondomo Pj Gubernur Papua Pegunungan, Pengalaman Malang Melintang di Kejati

11 hari lalu

Profil Nikolaus Kondomo Pj Gubernur Papua Pegunungan, Pengalaman Malang Melintang di Kejati

Mendagri Tito Karnavian menunjuk Nikolaus Kondomo menjadi Pj Provinsi Papua Pegunungan. Kariernya di beberapa Kejati, bertemu istri di Sleman.


Kejaksaan Agung Periksa 3 Mantan Komisaris PT Surveyor Indonesia

17 hari lalu

Kejaksaan Agung Periksa 3 Mantan Komisaris PT Surveyor Indonesia

Kejaksaan Agung telah menaikkan status penanganan dua perkara di PT Surveyor Indonesia ke tahap penyidikan.