Setara Institute: Pematangsiantar Terempas dari Daftar Kota Paling Toleran

Reporter

Wakil Ketua SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos, saat diskusi di Kantor SETARA Institute, di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu, 21 Desember 2019. Tempo/Egi Adyatama

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Badan Pengurus Setara Institute Bonar Tigor Naipospos mengatakan bahwa Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, terlempar dari 10 besar kota toleran dalam laporan Indeks Kota Toleran (IKT) 2020.

"Sebagai informasi, Pematangsiantar pada 2015-2018 selalu mendapat skor 10 terbesar terbaik. Tapi untuk 2020, maaf-maaf saja, terlempar dari 10 besar," kata Bonar dalam peluncuran laporan IKT 2020, Kamis, 25 Februari 2021.

Menurut Bonar Kota Pematangsiantar pernah berada di peringkat pertama IKT 2015. Namun, peringkat tersebut terus menurun pada 2017 dan 2018, hingga akhirnya terlempar dari IKT 2020.

Peneliti Setara Institute, Halili, mengatakan beberapa kota terus bergerak dinamis dalam memperbaiki tata kelolanya. Namun, ada juga kota-kota yang tidak berhasil merawat dan mempromosikan praktik toleransi di kotanya. Salah satunya adalah Kota Pematangsiantar. "Ada dinamika masyarakat sipil yang agak mengkhawatirkan di Pematangsiantar," ujar Halili.

Halili tak menyebut contoh dinamika masyarakat sipil yang terjadi di kota tersebut. Namun, belakangan ini, Kota Pematangsiantar sedang ramai terkait penetapan tersangka tenaga kesehatan di RSUD Djasamen Saragih karena memandikan jenazah perempuan korban Covid-19.

Dalam siaran tertulis Setara Institute, penggunaan pasal penodaan agama atas empat nakes tersebut tampak sebagai peradilan karena tekanan massa. Padahal, kasus memandikan jenazah perempuan itu telah selesai melalui kesepakatan antara pihak keluarga dan RSUD. Pihak rumah sakit juga sudah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Namun Setara menilai Pematangsiantar tak masuk lagi dalam daftar kota toleran.

FRISKI RIANA

Baca Juga: Ini 10 Kota Paling Toleran di Indonesia






Prancis Tutup Masjid, Tuding Imam Radikal

5 hari lalu

Prancis Tutup Masjid, Tuding Imam Radikal

Pemerintah Prancis mengumumkan akan menutup masjid karena menganggap imamnya radikal,


Setara: Tak Ada yang Bisa Diharapkan dari Tim PPHAM Bentukan Presiden Jokowi

12 hari lalu

Setara: Tak Ada yang Bisa Diharapkan dari Tim PPHAM Bentukan Presiden Jokowi

Setara Institute menilai Tim PPHAM bentukan Presiden Jokowi akan melanggengkan impunitas terhadap berbagai pelanggaran HAM.


PBNU Tegas Larang Poltik Identitas, Gus Yahya: Jangan Ciptakan Permusuhan

26 hari lalu

PBNU Tegas Larang Poltik Identitas, Gus Yahya: Jangan Ciptakan Permusuhan

Ketua PBNU Gus Yahya tegas melarang segala bentuk politik identitas. Sebab, pendekatan politik identitas dapat menyebabkan permusuhan


Komnas HAM Bentuk Tim Ad Hoc Kasus Munir, Setara: Pilih Jalur Aman

26 hari lalu

Komnas HAM Bentuk Tim Ad Hoc Kasus Munir, Setara: Pilih Jalur Aman

Setara Institute menyayangkan langkah Komnas HAM yang membentuk tim ad hoc di ujung masa kedaluwarsa kasus pembunuhan Munir.


Hadiri Peresmian Gedung ANNAS, Wali Kota Bandung Disebut Intoleran

35 hari lalu

Hadiri Peresmian Gedung ANNAS, Wali Kota Bandung Disebut Intoleran

Setara Institute menilai kehadiran Wali Kota Bandung Yana Mulyana dalam peresmian gedung ANNAS merupakan keberpihakan pada ormas intoleran.


Festival Batavia Kota Tua Dorong Interaksi Antarwarga, Anies Baswedan: Prioritaskan Pejalan Kaki

38 hari lalu

Festival Batavia Kota Tua Dorong Interaksi Antarwarga, Anies Baswedan: Prioritaskan Pejalan Kaki

Festival Batavia Kota Tua pada 26-28 Agustus 2022 menjadi titik awal aktivasi kawasan itu pasca revitalisasi yang direncanakan rampung akhir Agustus.


Pemecatan Ferdy Sambo Disebut Bikin Kepercayaan Publik ke Polri Perlahan Pulih

38 hari lalu

Pemecatan Ferdy Sambo Disebut Bikin Kepercayaan Publik ke Polri Perlahan Pulih

Ferdy Sambo dinyatakan melanggar kode etik kepolisian. Sidang memecat mantan Kadiv Propam Polri itu dengan tidak hormat.


Suara Tentangan Kepres Jokowi Soal Penyelesaian Kasus HAM Berat

47 hari lalu

Suara Tentangan Kepres Jokowi Soal Penyelesaian Kasus HAM Berat

Presiden Jokowi didesak untuk mencabut Kepres Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu.


Jokowi Bentuk Tim Nonyudisial Pelanggaran HAM Berat, Setara: Persekongkolan Putihkan Orang Terlibat

48 hari lalu

Jokowi Bentuk Tim Nonyudisial Pelanggaran HAM Berat, Setara: Persekongkolan Putihkan Orang Terlibat

Kepres Tim Nonyudisial Pelanggaran HAM berat dinilai merupakan persekongkolan pihak tertentu untuk memutihkan dosa orang yang terlibat.


SETARA Institute Ingin Penegakan Hukum dalam Kasus Brigadir J Adil dan Transparan

49 hari lalu

SETARA Institute Ingin Penegakan Hukum dalam Kasus Brigadir J Adil dan Transparan

SETARA Institute ingin penegakan hukum kasus Brigadir J diterapkan adil dan transparan. Penerapan sanksi etik dan/atau pidana harus terbuka agar tiak menaui prasangka.