Kejagung Kembali Periksa Mantan Dirut BPJS Ketenagakerjaan
Kamis, 25 Februari 2021 20:32 WIB
Ilustrasi BPJS Ketenagakerjaan. TEMPO/Tohy Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Penyidik Kejaksaan Agung memeriksa mantan Direktur Utama PT Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan , Agus Susanto, pada Kamis, 25 Februari 2021. Ini kali kedua ia diperiksa penyidik.
"Saudara AS diperiksa sebagai saksi," ucap Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak melalui keterangan tertulis pada Kamis, 25 Februari 2021.
Leonard menjelaskan, pemeriksaan saksi dilakukan guna mencari fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti tentang perkara dugaan tindak pidana korupsi pada BPJS Ketenagakerjaan.
Baca: Kejagung Sebut Ada Kerugian Rp 20 Triliun di BPJS Ketenagakerjaan
Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung menyatakan ada kerugian senilai Rp 20 triliun di BPJS Ketenagakerjaan yang saat ini tengah dalam proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi.
Selain itu, Kejaksaan Agung juga telah menaikkan status kasus dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan dari penyelidikan ke penyidikan. Kendati demikian, belum ada satu pun yang ditetapkan sebagai tersangka.
Rekomendasi Berita
5 jam lalu
6 jam lalu
8 jam lalu
13 jam lalu
14 jam lalu
16 jam lalu
20 jam lalu
21 jam lalu
1 hari lalu
1 hari lalu
Fitroh Rohcahyanto Mundur dari KPK, Kejaksaan Agung: Kembali ke Institusi Asal
4 jam lalu
Fitroh Rohcahyanto Mundur dari KPK, Kejaksaan Agung: Kembali ke Institusi Asal
Ketut menyebut kembalinya eks Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto ke Kejaksaan Agung bukan suatu hal yang perlu dipermasalahkan.
Baca Selengkapnya
Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK
12 jam lalu
Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK
Bambang Widjojanto menduga kembalinya Fitroh ke Kejaksaan Agung karena adanya intervensi dari pimpinan KPK dalam kasus Formula E.
Baca Selengkapnya
Indeks Persepsi Korupsi Jeblok, Mahfud Md: Kerisauan Kami, Tapi...
15 jam lalu
Indeks Persepsi Korupsi Jeblok, Mahfud Md: Kerisauan Kami, Tapi...
Menkopolhukam Mahfud Md menanggapi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia turun lagi dari 38 menjadi 34. Merasa risau, tapi...
Baca Selengkapnya
Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Partai Demokrat: Kami Tak Terkejut
1 hari lalu
Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Partai Demokrat: Kami Tak Terkejut
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra mengatakan tidak terkejut dengan melorotnya nilai Indeks Persepsi Korupsi Indonesia
Baca Selengkapnya
Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E
1 hari lalu
Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E
Jebloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022 disebut karena lemahnya penegakan hukum.
Baca Selengkapnya
Apa Itu Indeks Persepsi Korupsi?
1 hari lalu
Apa Itu Indeks Persepsi Korupsi?
Setiap tahun Transparency International merilis laporan indeks persepsi korupsi (IPK). Lalu, apa itu indeks persepsi korupsi?
Baca Selengkapnya
Modus Undangan Pernikahan, Begini Hadapi File APK Jahat di Android
2 hari lalu
Modus Undangan Pernikahan, Begini Hadapi File APK Jahat di Android
Modus sejenis undangan pernikahan menarget pengguna Android: cek kiriman paket, tagihan PLN, premi asuransi, dan BPJS.
Baca Selengkapnya
Bareskrim Buka Kembali Penyelidikan Kasus KSP Indosurya: dari Penipuan hingga Pencucian Uang
2 hari lalu
Bareskrim Buka Kembali Penyelidikan Kasus KSP Indosurya: dari Penipuan hingga Pencucian Uang
Bareskrim menyebut penyelidikan kasus KSP Indosurya berkaitan dengan perkara pokoknya (penipuan dan penggelapan) maupun tindak pidana pencucian uang.
Baca Selengkapnya
Tolak Perpu Cipta Kerja, Partai Buruh Akan Turunkan Ribuan Massa Senin Pekan Depan
3 hari lalu
Tolak Perpu Cipta Kerja, Partai Buruh Akan Turunkan Ribuan Massa Senin Pekan Depan
Partai buruh menyatakan akan menggelar aksi besar-besaran untuk menolak Perpu Cipta Kerja.
Baca Selengkapnya
BPJS Ketenagakerjaan Beri Penghargaan untuk Pemkab Muna Barat
3 hari lalu
BPJS Ketenagakerjaan Beri Penghargaan untuk Pemkab Muna Barat
Pemkab Muna Barat telah mendaftarkan 2.270 pegawai Non ASN dan 10.424 pekerja rentan.
Baca Selengkapnya
