Pelantikan Bupati Sabu Raijua Orient Riwu Kore Ditunda

Reporter

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh, mengatakan berdasarkan riwayat dalam database kependudukan, Orient P Riwu Kore masih tercatat sebagai WNI. Facebook.com

TEMPO.CO, Jakarta - Pelantikan Bupati Sabu Raijua terpilih, Orient Riwu Kore dan Wakil Bupati Thobias Uly ditunda dari seharusnya digelar pada besok Jumat, 26 Februari atau bersamaan dengan pelantikan lima bupati lain di Provinsi NTT.

Penundaan pelantikan itu sesuai dengan surat pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perihal pemberitahuan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih yang diperoleh di Kupang, Kamis 25 Februari 2021.

Dalam surat yang ditandatangani Sekda NTT, Benediktus Polo Maing, hanya ditujukan kepada lima dari enam pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih hasil Pilkada Serentak 2020 yang telah diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri.

Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda NTT, Doris Rihi, mengatakan, pelantikan bupati dan wakil bupati pada tahap pertama yang akan digelar pada Jumat, 26 Februari ini hanya untuk lima kabupaten.

Sedangkan, untuk Riwu Kore dan Uly waktu pelantikannya ditunda karena masih berproses di Kementerian Dalam Negeri. Penundaan pelantikan pasangan yang diusung PDI Perjuangan dan Partai Demokrat ini diduga karena adanya persoalan kewarganegaraan Riwu Kore yang diketahui juga memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat.

Baca: Kemendagri Sebut Keputusan Perihal Bupati Sabu Raijua Sebelum 25 Februari

Sebelumnya Badan Pengawas Pemilu Kabupate Sabu Raijua menyatakan telah menerima konfirmasi dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta bahwa Riwu Kore itu warga negara Amerika Serikat

Selain Bupati Sabu Raijua terpilih, Orient Riwu Kore yang pelantikannya ditunda, lima bupati/wakil bupati yang dilantik adalah Juandi David dan Eusabius Binsasi (Kabupaten Timor Tengah Utara), Khristofel Praing dan David Melo Wadu (Kabupaten Sumba Timur), Herybertus Nabit dan Heribertus Ngabut (Kabupaten Manggarai), Andreas Paru dan Raymundus Bena (Kabupaten Ngada), serta Edistasius Endi dan Yulianus Weng (Kabupaten Manggarai Barat).






Tanggapi Kemendagri, KPK: Kami Lakukan Pencegahan Dahulu Sebelum Menindak

2 hari lalu

Tanggapi Kemendagri, KPK: Kami Lakukan Pencegahan Dahulu Sebelum Menindak

Johanis mengatakan KPK sudah melakukan pencegahan korupsi meski tanpa permintaan dari lembaga lain.


Kemendagri Minta Kepala Daerah Lindungi Pekerja dengan BPJS Ketenagakerjaan

3 hari lalu

Kemendagri Minta Kepala Daerah Lindungi Pekerja dengan BPJS Ketenagakerjaan

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi mewakili Menteri Dalam Neheri Tito Karnavian, menjadi keynote speaker dalam acara Early Year Strategic Meeting (EYSM) 2023 BPJS Ketenagakerjaan, di Hyatt Sanur Hotel Denpasar, Bali, Jumat, 20 Januari 2023.


Kepala Desa Tuntut Masa Jabatan 9 Tahun, Anggota DPR: Pemerintah Sudah Klop

11 hari lalu

Kepala Desa Tuntut Masa Jabatan 9 Tahun, Anggota DPR: Pemerintah Sudah Klop

Selain meminta masa jabatan diperpanjang, Toha mengatakan para kepala desa juga menyuarakan soal kedaulatan desa.


DKI Coret Anggaran Beli Alat Kesehatan Rp 220,8 Miliar, DPRD Singgung Lamanya Antrean di RSUD

15 hari lalu

DKI Coret Anggaran Beli Alat Kesehatan Rp 220,8 Miliar, DPRD Singgung Lamanya Antrean di RSUD

Komisi E DPRD DKI menyoroti dianulirnya anggaran pembelian alat kesehatan Rp 220,8 miliar. Anggota dewan khawatir kualitas pelayanan akan menurun.


Ketua KPU Bilang Tak Ada Larangan ASN Jadi Panitia Ad Hoc Pemilu

15 hari lalu

Ketua KPU Bilang Tak Ada Larangan ASN Jadi Panitia Ad Hoc Pemilu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan ASN tersebut harus diberhentikan sementara dan dapat kembali menjabat kembali setelah masa jabatan selesai.


DPRD DKI Protes Anggaran Pembelian Alat Kesehatan Rp 220,8 Miliar Raib Pasca Dievaluasi Kemendagri

16 hari lalu

DPRD DKI Protes Anggaran Pembelian Alat Kesehatan Rp 220,8 Miliar Raib Pasca Dievaluasi Kemendagri

DPRD DKI Jakarta memprotes anggaran alat kesehatan Rp 220,8 miliar di Dinas Kesehatan DKI raib. TAPD DKI harus memangkas anggaran tersebut.


Kemendagri Soroti Target Pendapatan Pajak Daerah Dan Target Pendapatan Retribusi DKI Jakarta

23 hari lalu

Kemendagri Soroti Target Pendapatan Pajak Daerah Dan Target Pendapatan Retribusi DKI Jakarta

Kemendagri mengingatkan DKI harus memerhatikan pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi.


KPK Periksa Napi Kasus E-KTP di Perkara Korupsi Pembangunan Kampus IPDN Sulsel

25 hari lalu

KPK Periksa Napi Kasus E-KTP di Perkara Korupsi Pembangunan Kampus IPDN Sulsel

KPK menduga ada kesepakatan pembagian pekerjaan antara PT Waskita Karya dan PT Adhi Karya yang dilakukan sebelum lelang.


Kemendagri Berkomitmen Sukseskan Penyelenggaraan Pemilu

25 hari lalu

Kemendagri Berkomitmen Sukseskan Penyelenggaraan Pemilu

Penyelenggara Pemilu agar hati-hati dalam menyelenggarakan Pemilu.


Jelang Pemilu 2024, Kemendagri Ajak Semua Pihak Bangun Aura Positif

25 hari lalu

Jelang Pemilu 2024, Kemendagri Ajak Semua Pihak Bangun Aura Positif

Data-data identitas yang ada di Dukcapil telah berdasarkan by name dan by address.