Terduga Operator Ihsan Yunus Disebut Punya Jatah Kuota Bansos Covid-19

Tersangka dari pihak swasta Harry Sidabuke (kiri) menyerahkan sepeda Brompton kepada perantara anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP Ihsan Yunus, Agustri Yogasmara saat rekonstruksi perkara dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial Kementerian Sosial untuk penanganan COVID-19 di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 10 Februari 2021. Dua sepeda tersebut diduga terkait kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) Corona. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Agustri Yogasmara, orang yang diduga menjadi operator anggota DPR Ihsan Yunus, disebut memiliki jatah kuota bantuan sosial atau bansos Covid-19 di Kementerian Sosial. Dugaan tersebut muncul dalam dakwaan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk terdakwa Harry Van Sidabuke, pengusaha dam konsultan hukum, yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu, 24 Februari 2021.

Jaksa KPK M. Nur Azis, saat membacakan dakwaan, menyebut Menteri Sosial Juliari Batubara menunjuk Matehus Joko Santoso menjadi salah satu pejabat pembuat komitmen pengadaan Bansos Covid-19 pada 20 April 2020.

Setelah ditunjuk, Harry datang menemui Matheus di ruang kerjanya untuk mengurus administrasi proyek pengadaan Bansos Covid-19. “Terdakwa menemui Matheus Joko Santoso terkait pengurusan administrasi pengadaan milik PT Pertani,” kata Jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Saat itulah, Matheus memperkenalkan Harry dengan Agustinus Yogas. Matheus menyebut Agustinus Yogas sebagai pemilik kuota paket bantuan sosial sembako yang akan dikerjakan oleh Harry. KPK mendakwa Harry menyuap Juliari dan kawan-kawan sebanyak Rp 1,28 miliar. Harry mendapatkan total kuota 1,5 juta paket pengadaan bansos dalam beberapa tahap penyaluran. Ia menggunakan PT Pertani dan PT Mandala Hamonangan Sude dalam proyek ini.

Jaksa mengatakan beberapa hari kemudian di Kantor Kemensos Harry kembali bertemu dengan Yogas. Dalam pertemuan itu, Yogas menyampaikan bahwa Harry harus memberikan uang atas pekerjaan pengadaan paket bansos. “Atas penyampaian tersebut, terdakwa menyanggupinya,” kata Jaksa.

Selain itu, dalam dakwaan juga disebut bahwa menjelang tahap 7 penyaluran bansos pada Juli 2020, Juliari, Matheus, PPK Adi Wahyono melakukan pertemuan untuk membahas pembagian kuota 1,9 juta paket sembako. Jaksa menyebut dari kuota tersebut, sebanyak 400 ribu paket diberikan kepada grup Yogas. Sebagian kuota itu kemudian dikerjakan oleh Harry melalui PT Pertani dan Hamonangan Sude, yaitu 160 ribu paket.

Dalam bagian dakwaan lainnya, jaksa mengatakan pada 21 Oktober 2020 sebelum tahap 11 penyaluran bansos, Matheus menginformasikan kepada Harry bahwa PT Hamonangan Sude mendapatkan kuota 100 ribu paket dan Pertani 75 ribu paket.

Atas penetapan itu, Harry kemudian memprotes kepada Yogas bahwa dengan kuota itu maka keuntungan yang didapatkannya hanya sedikit. Keesokan harinya, Harry menyampaikan pesan dari Yogas kepada PPK Adi Wahyono bahwa PT Pertani hanya mendapatkan 40 ribu paket, tetapi kuota untuk PT Hamonangan Sude naik menjadi 135 ribu paket. Sehingga total paket yang dikerjakan oleh Harry sebanyak 175 ribu.

Sebelum dakwaan ini, dugaan peran Yogas dalam kasus Bansos terungkap saat rekonstruksi KPK pada 1 Februari 2021. Dalam rekonstruksi itu, penyidik KPK memberikan atribusi kepada Yogas sebagai operator Ihsan Yunus. Dalam salah satu adegan, Yogas menerima duit Rp 1,5 miliar dan dua sepeda Brompton.

Kemarin, Rabu, 24 Februari 2021, KPK menggeledah rumah Ihsan yang ada di Pulomas, Jakarta Timur. Namun, tim tak menemukan dokumen apapun. Ihsan membantah terlibat dalam kasus ini.

KPK telah memeriksa Yogas sebagai saksi pada 8 Februari 2021. Yogas juga telah mengembalikan dua sepeda Brompton ke KPK pada 10 Februari 2021. Meski demikian, Yogas membantah menerima duit dan sepeda tersebut dari korupsi bansos Covid-19.

Baca juga: KPK Bawa 2 Koper dari Rumah Ihsan Yunus






Yandri Susanto Dukung Kemensos di Program Bantuan Air Bersih

2 jam lalu

Yandri Susanto Dukung Kemensos di Program Bantuan Air Bersih

Wakil Ketua MPR RI H. Yandri Susanto, S.Pt mengapresiasi Program Pemberdayaan Masyarakat Tentang Air Bersih (PPMTAB) Kementerian Sosial (Kemensos) RI dibawah kepemimpinan Menteri Sosial Tri RismaHarini.


Risma Salurkan Santunan untuk 125 Ahli Waris Tragedi Kanjuruhan

1 hari lalu

Risma Salurkan Santunan untuk 125 Ahli Waris Tragedi Kanjuruhan

Setiap ahli waris korban tragedi Kanjuruhan mendapatkan bantuan sebesar Rp 15 juta dan paket sembako.


Kemensos Rancang Program Bansos untuk Lansia, Disabilitas dan Yatim Piatu Rp 493 Miliar

4 hari lalu

Kemensos Rancang Program Bansos untuk Lansia, Disabilitas dan Yatim Piatu Rp 493 Miliar

Kementerian Sosial sedang mencoba mengembangkan program bansos khusus untuk disabilitas, lansia, dan anak yatim piatu. Seperti apa bentuknya?


Kemensos Bakal Bagikan BLT Khusus Yatim Piatu hingga Lansia pada Desember 2022

19 hari lalu

Kemensos Bakal Bagikan BLT Khusus Yatim Piatu hingga Lansia pada Desember 2022

Bantuan ini, kata Risma, dianggarkan setelah Kemensos mendapat dana tambahan sebesar Rp400 miliar dari Kementrian Keuangan.


Mensos Risma Klaim Sudah Salurkan BLT BBM ke 12,7 Juta Kepala Keluarga

19 hari lalu

Mensos Risma Klaim Sudah Salurkan BLT BBM ke 12,7 Juta Kepala Keluarga

Pemerintah bakal memberikan BLT BBM sebesar Rp600 ribu untuk enam bulan kepada 20,65 juta keluarga kurang mampu.


BLT BBM Cair, Ini Cara Lengkap Cek Penerimanya di cekbansos.kemensos.go.id

20 hari lalu

BLT BBM Cair, Ini Cara Lengkap Cek Penerimanya di cekbansos.kemensos.go.id

Kemensos telah menyalurkan BLT BBM sebesar Rp 600.000. Bagaimana cara mengecek penerimanya lewat situs Kemensos dan mencairkannya di kantor pos?


Nama Penerima BLT BBM Bisa Didaftarkan via Ponsel dengan Aplikasi Cek Bansos, Caranya?

29 hari lalu

Nama Penerima BLT BBM Bisa Didaftarkan via Ponsel dengan Aplikasi Cek Bansos, Caranya?

Anda bisa mendaftarkan nama orang yang memenuhi kriteria untuk memperoleh BLT BBM tapi belum masuk daftar yang dimiliki pemerintah hanya via ponsel.


Awas, Ada Link Palsu Pendaftaran Bansos yang Mencatut Logo Kemensos

29 hari lalu

Awas, Ada Link Palsu Pendaftaran Bansos yang Mencatut Logo Kemensos

Belakangan ini ditemukan link palsu yang mengatasnamakan pendaftaran bansos yang mencatut logo Kementerian Sosial.


KPK Setor Rp 16,2 Miliar Uang Rampasan Korupsi Bansos Covid-19

37 hari lalu

KPK Setor Rp 16,2 Miliar Uang Rampasan Korupsi Bansos Covid-19

KPK menyetor Rp 16,2 miliar uang rampasan kasus korupsi bansos.


DTKS, Apa Itu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial?

43 hari lalu

DTKS, Apa Itu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial?

DTKS bertujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial