Terduga Operator Ihsan Yunus Disebut Punya Jatah Kuota Bansos Covid-19

Tersangka dari pihak swasta Harry Sidabuke (kiri) menyerahkan sepeda Brompton kepada perantara anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP Ihsan Yunus, Agustri Yogasmara saat rekonstruksi perkara dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial Kementerian Sosial untuk penanganan COVID-19 di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 10 Februari 2021. Dua sepeda tersebut diduga terkait kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) Corona. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Agustri Yogasmara, orang yang diduga menjadi operator anggota DPR Ihsan Yunus, disebut memiliki jatah kuota bantuan sosial atau bansos Covid-19 di Kementerian Sosial. Dugaan tersebut muncul dalam dakwaan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk terdakwa Harry Van Sidabuke, pengusaha dam konsultan hukum, yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu, 24 Februari 2021.

Jaksa KPK M. Nur Azis, saat membacakan dakwaan, menyebut Menteri Sosial Juliari Batubara menunjuk Matehus Joko Santoso menjadi salah satu pejabat pembuat komitmen pengadaan Bansos Covid-19 pada 20 April 2020.

Setelah ditunjuk, Harry datang menemui Matheus di ruang kerjanya untuk mengurus administrasi proyek pengadaan Bansos Covid-19. “Terdakwa menemui Matheus Joko Santoso terkait pengurusan administrasi pengadaan milik PT Pertani,” kata Jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Saat itulah, Matheus memperkenalkan Harry dengan Agustinus Yogas. Matheus menyebut Agustinus Yogas sebagai pemilik kuota paket bantuan sosial sembako yang akan dikerjakan oleh Harry. KPK mendakwa Harry menyuap Juliari dan kawan-kawan sebanyak Rp 1,28 miliar. Harry mendapatkan total kuota 1,5 juta paket pengadaan bansos dalam beberapa tahap penyaluran. Ia menggunakan PT Pertani dan PT Mandala Hamonangan Sude dalam proyek ini.

Jaksa mengatakan beberapa hari kemudian di Kantor Kemensos Harry kembali bertemu dengan Yogas. Dalam pertemuan itu, Yogas menyampaikan bahwa Harry harus memberikan uang atas pekerjaan pengadaan paket bansos. “Atas penyampaian tersebut, terdakwa menyanggupinya,” kata Jaksa.

Selain itu, dalam dakwaan juga disebut bahwa menjelang tahap 7 penyaluran bansos pada Juli 2020, Juliari, Matheus, PPK Adi Wahyono melakukan pertemuan untuk membahas pembagian kuota 1,9 juta paket sembako. Jaksa menyebut dari kuota tersebut, sebanyak 400 ribu paket diberikan kepada grup Yogas. Sebagian kuota itu kemudian dikerjakan oleh Harry melalui PT Pertani dan Hamonangan Sude, yaitu 160 ribu paket.

Dalam bagian dakwaan lainnya, jaksa mengatakan pada 21 Oktober 2020 sebelum tahap 11 penyaluran bansos, Matheus menginformasikan kepada Harry bahwa PT Hamonangan Sude mendapatkan kuota 100 ribu paket dan Pertani 75 ribu paket.

Atas penetapan itu, Harry kemudian memprotes kepada Yogas bahwa dengan kuota itu maka keuntungan yang didapatkannya hanya sedikit. Keesokan harinya, Harry menyampaikan pesan dari Yogas kepada PPK Adi Wahyono bahwa PT Pertani hanya mendapatkan 40 ribu paket, tetapi kuota untuk PT Hamonangan Sude naik menjadi 135 ribu paket. Sehingga total paket yang dikerjakan oleh Harry sebanyak 175 ribu.

Sebelum dakwaan ini, dugaan peran Yogas dalam kasus Bansos terungkap saat rekonstruksi KPK pada 1 Februari 2021. Dalam rekonstruksi itu, penyidik KPK memberikan atribusi kepada Yogas sebagai operator Ihsan Yunus. Dalam salah satu adegan, Yogas menerima duit Rp 1,5 miliar dan dua sepeda Brompton.

Kemarin, Rabu, 24 Februari 2021, KPK menggeledah rumah Ihsan yang ada di Pulomas, Jakarta Timur. Namun, tim tak menemukan dokumen apapun. Ihsan membantah terlibat dalam kasus ini.

KPK telah memeriksa Yogas sebagai saksi pada 8 Februari 2021. Yogas juga telah mengembalikan dua sepeda Brompton ke KPK pada 10 Februari 2021. Meski demikian, Yogas membantah menerima duit dan sepeda tersebut dari korupsi bansos Covid-19.

Baca juga: KPK Bawa 2 Koper dari Rumah Ihsan Yunus






PDIP Desak Menteri NasDem Direshuffle, Ahmad Ali Singgung Korupsi Bansos Kader Partai Banteng

6 hari lalu

PDIP Desak Menteri NasDem Direshuffle, Ahmad Ali Singgung Korupsi Bansos Kader Partai Banteng

Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menyatakan pihaknya tak pernah mendesak agar PDIP keluar dari kabinet saat kasus korupsi bansos terkuak.


PSI Surati Pasar Jaya, Desak Penjelasan soal Temuan Seribu Ton Beras Rusak di Pulogadung

17 hari lalu

PSI Surati Pasar Jaya, Desak Penjelasan soal Temuan Seribu Ton Beras Rusak di Pulogadung

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta meminta Pasar Jaya klarifikasi soal temuan seribu ton beras bansos yang rusak


DPRD DKI Belum Berencana Panggil Dinas Sosial Soal Dugaan Korupsi Bansos

21 hari lalu

DPRD DKI Belum Berencana Panggil Dinas Sosial Soal Dugaan Korupsi Bansos

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria mengatakan dugaan korupsi bansos di DKI yang beredar di medsos baru sekedar menduga-duga.


Megawati Siapkan Kader Jika Jokowi Reshuffle Kabinet, Berikut Nama Menteri dan Wamen dari PDIP Saat Ini

26 hari lalu

Megawati Siapkan Kader Jika Jokowi Reshuffle Kabinet, Berikut Nama Menteri dan Wamen dari PDIP Saat Ini

Presiden Jokowi memberi tanda-tanda terjadinya reshuffle kabinet, bahkan Megawati menyiapkan kadernya. Kini, siapa saja menteri dan wamen dari PDIP?


Nasdem Tantang PDIP Adu Prestasi, Singgung Menteri yang Ditangkap KPK

37 hari lalu

Nasdem Tantang PDIP Adu Prestasi, Singgung Menteri yang Ditangkap KPK

Irma justru mempertanyakan kesalahan apa yang dibuat oleh menteri NasDem sehingga PDIP begitu ngotot meminta reshuffle.


Remisi Natal, Hukuman Eks Mensos Juliari Batubara Dipotong Satu Bulan

43 hari lalu

Remisi Natal, Hukuman Eks Mensos Juliari Batubara Dipotong Satu Bulan

Eks Menteri Sosial Juliari Batubara mendapat potongan hukuman atau remisi Natal selama satu bulan. Satu dari 14.0577 napi yang dapat remisi Natal.


Apa Kabar Korupsi Dana Bansos Covid-19 Juliari Batubara? KPK: Masih Tunggu Penghitungan Kerugian Negara

47 hari lalu

Apa Kabar Korupsi Dana Bansos Covid-19 Juliari Batubara? KPK: Masih Tunggu Penghitungan Kerugian Negara

Masih ingat kasus korupsi dana bansos Covid-19 Juliari Batubara yang belum kelar? KPK sebut masih tunggu penghitungan kerugian negara.


63 Emak-emak Diduga Pekerja Migran Ilegal Batal Berangkat ke Timur Tengah

52 hari lalu

63 Emak-emak Diduga Pekerja Migran Ilegal Batal Berangkat ke Timur Tengah

Sebanyak 63 ibu-ibu diduga pekerja migran ilegal gagal berangkat ke Timur Tengah.


Rutinitas Posko LDP Kemensos untuk Atasi Kecemasan Penyintas Gempa Cianjur

30 November 2022

Rutinitas Posko LDP Kemensos untuk Atasi Kecemasan Penyintas Gempa Cianjur

Sudah sepekan lebih sejak bencana gempa bumi melanda sebagian besar wilayah Kabupaten Cianjur.


Penyaluran Bansos Tembus 80 Persen Dalam 8 Hari

30 November 2022

Penyaluran Bansos Tembus 80 Persen Dalam 8 Hari

Penyaluran berlangsung sejak 21 November hingga 29 November dengan menggandeng PT Pos.