SBY Yakin Rencana Kudeta Demokrat Catut Nama Mahfud Md hingga Kapoli

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pembekalan kepada pembekalan calon legislatif DPR RI Partai Demokrat di Hotel Sultan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, pada Sabtu, 10 November 2018. TEMPO/Francisca Christy Rosana

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY meyakini nama Menkopolhukam Mahfud Md dan Menkumham Yasonna Laoly dicatut dalam upaya pendongkelan Partai Demokrat.  

Tak hanya kedua nama itu, Yudhoyono juga meyakini gerakan pendongkelan Partai Demokrat mencatut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan.

“Partai Demokrat tetap percaya bahwa pejabat tersebut memiliki integritas, betul-betul tidak tahu-menahu, dan tidak masuk di akal jika ingin mengganggu Partai Demokrat,” ucap Yudhoyono dalam video yang ditayangkan melalui akun YouTube Partai Demokrat, Rabu, 24 Februari 2021.

Sebelumnya, Demokrat menyebut Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko hendak menggalang kekuatan untuk mendongkel Agus Harimurti Yudhoyono dari kursi ketua umum. Moeldoko membantah. Dia menyebut isu yang dilontarkan Demokrat itu adalah masalah internal partai. 

Presiden keenam itu mengatakan keterlibatan aktif Moeldoko dalam gerakan pendongkelan itu nyata. Hal itu, menurut dia, didapat dari laporan dan kesaksian sejumlah kader Partai Demokrat yang merasa dijebak.

Baca juga: AHY Sebut Nama Jokowi Dicatut dalam Rencana Kudeta Demokrat

Menurut Yudhoyono, gerakan itu melibatkan unsur di luar partai yang ia dirikan itu. “Unsur eksternal itu, paling tidak, adalah seorang pejabat penting di pemerintahan,” ucap dia. 

Yudhoyono menyebut gerakan yang ingin mengambil alih kepemimpinan di Partai Demokrat ini bertujuan untuk menggantikan kepemimpinan AHY dengan orang luar yang bukan kader Demokrat. Presiden ke-6 RI ini menyebut bahwa orang luar itu bersekongkol dengan segelintir kader dan mantan kader Demokrat yang bermasalah. 

SBY pun dengan tegas menyampaikan pesan kepada orang luar atau gerakan yang mencoba mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat. "Saya katakan dengan jelas dan tegas bahwa Partai Demokrat bukan not for sale, partai kami bukan untuk diperjualbelikan, walaupun demokrat bukan partai yang kaya raya dari segi materi kami tidak tergiur dengan uang anda seberapa pun besarnya," ujar dia.






Alasan Polda Metro Cabut Penetapan Tersangka Mahasiswa UI yang Tewas Ditabrak Pensiunan Polisi

6 jam lalu

Alasan Polda Metro Cabut Penetapan Tersangka Mahasiswa UI yang Tewas Ditabrak Pensiunan Polisi

Polda Metro Jaya mencabut penetapan tersangka mahasiswa UI yang tewas ditabrak pensiunan polisi. Apa alasannya?


Kasus Pengubahan Putusan, Mahfud Sebut Polisi Tak Perlu Izin Jokowi Periksa Hakim MK

9 jam lalu

Kasus Pengubahan Putusan, Mahfud Sebut Polisi Tak Perlu Izin Jokowi Periksa Hakim MK

Mahfud Md menilai polisi tidak perlu meminta izin ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk memeriksa hakim Mahkamah Konstitusi (MK).


PDIP Sebut Tidak Ada Urgensi untuk Tunda Pemilu 2024

9 jam lalu

PDIP Sebut Tidak Ada Urgensi untuk Tunda Pemilu 2024

Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun menyatakan tidak ada urgensi yang mendesak untuk menunda Pemilu 2024.


Jokowi Disebut Akan Respon Soal Anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Pekan Ini

9 jam lalu

Jokowi Disebut Akan Respon Soal Anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Pekan Ini

Jokowi akan kembali menggelar rapat untuk membahas anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia.


Ucapan Luhut soal OTT Dibahas di Rapat Bersama Jokowi, Mahfud: Itu Pengaruhi Turunnya Indeks Persepsi Korupsi

10 jam lalu

Ucapan Luhut soal OTT Dibahas di Rapat Bersama Jokowi, Mahfud: Itu Pengaruhi Turunnya Indeks Persepsi Korupsi

Ucapan Luhut Binsar Pandjaitan soal Operasi Tangkap Tangan (OTT) dibahas dalam rapat bersama antara Presiden Jokowi dan pimpinan penegak hukum


Jokowi Panggil Pimpinan Lembaga Penegak Hukum Bahas IPK Anjlok, Mahfud Sebut Segera Ada Langkah-langkah

11 jam lalu

Jokowi Panggil Pimpinan Lembaga Penegak Hukum Bahas IPK Anjlok, Mahfud Sebut Segera Ada Langkah-langkah

Presiden Jokowi siang ini memanggil sejumlah pimpinan lembaga penegak hukum untuk membahas anjloknya Indeks Persepsi Korupsi (IPK)


Soal Wacana Penundaan Pemilu 2024, Komisi II DPR Tegaskan Komitmen dengan Pemerintah

17 jam lalu

Soal Wacana Penundaan Pemilu 2024, Komisi II DPR Tegaskan Komitmen dengan Pemerintah

Komisi II DPR menegaskan gagasan penundaan Pemilu 2024 tak relevan mengingat mereka dan pemerintah telah menyepakati tahapan dan anggarannya.


4 Komentar Tokoh soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang Jeblok

21 jam lalu

4 Komentar Tokoh soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang Jeblok

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang jeblok menimbulkan beragam respons dari tokoh. Tempo merangkum 4 komentar dari tokoh tersebut.


Anies Baswedan - AHY Janjian Nonton Bareng Dewa 19

1 hari lalu

Anies Baswedan - AHY Janjian Nonton Bareng Dewa 19

Dalam video berdurasi 19 detik yang dibagikan AHY, tampak Anies Baswedan mengenakan kaos hitam dengan tulisan Baladewa 19 Jaksel.


Indeks Persepsi Korupsi Jeblok, Mahfud Md: Kerisauan Kami, Tapi...

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Jeblok, Mahfud Md: Kerisauan Kami, Tapi...

Menkopolhukam Mahfud Md menanggapi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia turun lagi dari 38 menjadi 34. Merasa risau, tapi...