SBY Yakin Rencana Kudeta Demokrat Catut Nama Mahfud Md hingga Kapoli

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pembekalan kepada pembekalan calon legislatif DPR RI Partai Demokrat di Hotel Sultan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, pada Sabtu, 10 November 2018. TEMPO/Francisca Christy Rosana

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY meyakini nama Menkopolhukam Mahfud Md dan Menkumham Yasonna Laoly dicatut dalam upaya pendongkelan Partai Demokrat.  

Tak hanya kedua nama itu, Yudhoyono juga meyakini gerakan pendongkelan Partai Demokrat mencatut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan.

“Partai Demokrat tetap percaya bahwa pejabat tersebut memiliki integritas, betul-betul tidak tahu-menahu, dan tidak masuk di akal jika ingin mengganggu Partai Demokrat,” ucap Yudhoyono dalam video yang ditayangkan melalui akun YouTube Partai Demokrat, Rabu, 24 Februari 2021.

Sebelumnya, Demokrat menyebut Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko hendak menggalang kekuatan untuk mendongkel Agus Harimurti Yudhoyono dari kursi ketua umum. Moeldoko membantah. Dia menyebut isu yang dilontarkan Demokrat itu adalah masalah internal partai. 

Presiden keenam itu mengatakan keterlibatan aktif Moeldoko dalam gerakan pendongkelan itu nyata. Hal itu, menurut dia, didapat dari laporan dan kesaksian sejumlah kader Partai Demokrat yang merasa dijebak.

Baca juga: AHY Sebut Nama Jokowi Dicatut dalam Rencana Kudeta Demokrat

Menurut Yudhoyono, gerakan itu melibatkan unsur di luar partai yang ia dirikan itu. “Unsur eksternal itu, paling tidak, adalah seorang pejabat penting di pemerintahan,” ucap dia. 

Yudhoyono menyebut gerakan yang ingin mengambil alih kepemimpinan di Partai Demokrat ini bertujuan untuk menggantikan kepemimpinan AHY dengan orang luar yang bukan kader Demokrat. Presiden ke-6 RI ini menyebut bahwa orang luar itu bersekongkol dengan segelintir kader dan mantan kader Demokrat yang bermasalah. 

SBY pun dengan tegas menyampaikan pesan kepada orang luar atau gerakan yang mencoba mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat. "Saya katakan dengan jelas dan tegas bahwa Partai Demokrat bukan not for sale, partai kami bukan untuk diperjualbelikan, walaupun demokrat bukan partai yang kaya raya dari segi materi kami tidak tergiur dengan uang anda seberapa pun besarnya," ujar dia.






Profil Kapolres Jakarta Selatan Ade Ary, Pengganti Kombes Budhi Herdi Susianto yang Tersandung Ferdy Sambo

1 jam lalu

Profil Kapolres Jakarta Selatan Ade Ary, Pengganti Kombes Budhi Herdi Susianto yang Tersandung Ferdy Sambo

Kapolri Listyo Sigit Prabowo memutasi Kombes Ade Ary Syam Indradi jadi Kapolres Metro Jakarta Selatan, pengganti Kombes Budhi Herdi Susianto.


Partai Politik Sibuk Cari Capres 2024, Anies Baswedan: Enggak Ada yang Genit-genit

3 jam lalu

Partai Politik Sibuk Cari Capres 2024, Anies Baswedan: Enggak Ada yang Genit-genit

Anies Baswedan menyatakan sangat menghormati proses diskusi soal calon presiden 2024 yang sedang dilakukan partai politik.


Kapolri Mutasi 30 Perwira, Kombes Ade Ary Syam Jabat Kapolres Metro Jaksel

3 jam lalu

Kapolri Mutasi 30 Perwira, Kombes Ade Ary Syam Jabat Kapolres Metro Jaksel

Pada 22 Agustus, Kapolri juga telah menerbitkan surat telegram memutasi 24 personel Polri yang sebagian besar terlibat dalam kasus Brigadir J.


Top Nasional: Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Gelar Rapat Perdana dan Kasus Lukas Enembe

5 jam lalu

Top Nasional: Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Gelar Rapat Perdana dan Kasus Lukas Enembe

Berita yang menarik perhatian pembaca hingga pagi ini di antaranya Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di masa lalu mulai rapat perdana di Surabaya


Peran Junket di Balik Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe Lewat Kasino

5 jam lalu

Peran Junket di Balik Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe Lewat Kasino

PPATK menduga Lukas Enembe tidak bermain judi hanya sebagai hobi namun upaya pencucian uang


Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Gelar Rapat Perdana di Surabaya

15 jam lalu

Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Gelar Rapat Perdana di Surabaya

Mahfud Md menegaskan tim penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu tidak ada kaitan dengan politik kekinian. Ini murni tugas negara.


Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas

17 jam lalu

Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas

Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat (PPHAM) masa lalu yang dipimpin Makarim Wibisono menggelar rapat pertamanya di Surabaya.


Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

1 hari lalu

Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menjelaskan Dana Otsus Papua yang sebelumnya disinggung oleh Mahfud MD.


Mahfud MD Sebut Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Ini Respons Stafsus Sri Mulyani

1 hari lalu

Mahfud MD Sebut Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Ini Respons Stafsus Sri Mulyani

Stafsus Sri Mulyani angkat bicara menanggapi pernyataan Mahfud MD soal dana Otsus Papua yang mencapai Rp 1.000 triliun.


Jebakan Batman Polisi Lalu Lintas Harus Dihentikan, Lemkapi: Tindak Tegas Pelanggar

1 hari lalu

Jebakan Batman Polisi Lalu Lintas Harus Dihentikan, Lemkapi: Tindak Tegas Pelanggar

Edi Hasibuan mengatakan, Polisi Lalu Lintas (Polantas) merupakan baromater pelayanan Polri sehingga jebakan batman pengguna jalan harus dihentikan.