Ada Upaya Pendongkelan di Demokrat, SBY: Bagai Halilintar di Siang Bolong

Reporter

Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono saat berbincang dengan Presiden Joko Widodo di Ruang Garuda, Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 10 Oktober 2019. Pertemuan dilakukan di tengah isu Demokrat menyatakan siap mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Meskipun, PDIP telah mengutarakan sinyal penolakan ada parpol di luar koalisi Jokowi-Ma'ruf yang gabung usai Pilpres 2019. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Pendiri sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya buka suara soal adanya gerakan yang berupaya untuk mendongkel kepemimpinan yang sah di Demokrat.

SBY menyebut ada gerakan dan pemufakatan jahat untuk merusak Partai Demokrat, dan berupaya untuk merebut kepemimpinan yang sah yaitu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dia menyatakan gerakan itu terjadi di tengah upaya pemimpin dan kader Demokrat untuk memperjuangkan masa depan partai.

"Bagai halilintar di siang bolong ada gerakan dan pemufakatan jahat untuk merusak Partai Demokrat, saya yakin saudara semua telah mendengar semuanya ada gerakan mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat yang selanjutnya kita sebut GPK-PD," kata SBY saat menyampaikan arahan melalui video yang ditayangkan melalui Youtube Partai Demokrat, Rabu, 24 Februari 2021.

Sebelumnya Demokrat menyebut Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko hendak menggalang kekuatan untuk mendongkel Agus Harimurti Yudhoyono dari kursi ketua umum. Moeldoko membantah. Dia menyebut isu yang dilontarkan Demokrat itu adalah masalah internal partai.

SBY menyebut gerakan yang ingin mengambil alih kepemimpinan di Partai Demokrat ini bertujuan untuk menggantikan kepemimpinan AHY dengan orang luar yang bukan kader Demokrat.

Presiden ke-6 RI ini menyebut bahwa orang luar itu bersekongkol dengan segelintir kader dan mantan kader Demokrat yang bermasalah. SBY pun dengan tegas menyampaikan pesan kepada orang luar atau gerakan yang mencoba mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat.

"Saya katakan dengan jelas dan tegas bahwa Partai Demokrat bukan not for sale, partai kami bukan untuk diperjualbelikan, walaupun demokrat bukan partai yang kaya raya dari segi materi kami tidak tergiur dengan uang anda seberapa pun besarnya," ujarnya.

SBY menyatakan jika gerakan tersebut berhasil melancarkan aksinya, maka besar kemungkinan seluruh kepengurusan Partai Demokrat di Indonesia juga akan diobrak-abrik.

"Kalau gerakan ini berhasil karena ada yang ingin membeli partai kita dan kemudian ada fasiltatornya, partai kita bisa mengalami kegelapan.

SBY juga mengaku tidak percaya bahwa orang luar yang hendak mendongkel kepemimpinan AHY itu mencintai Partai Demokrat. Pasalnya, dia sama sekali tidak memiliki jasa pada partai tersebut.

"Saya tidak percaya kalau orang luar yang hendak mendongkel kepemimpinan partai kita itu yang kebetulan seorang pejabat tinggi yang memiliki kekuasaan di pemerintahan sungguh mencintai partai kita. Saya juga tidak yakin orang itu mau berkorban demi kita semua, karena tidak ada darah dan keringatnya, tidak ada jasa dan tidak ada pula pengorbanannya, yang diinginkannya hanya kekuasaan semata," ungkap SBY.

BISNIS

Baca juga: 6 Tuduhan Demokrat dan Bantahan Moeldoko






Musra Relawan Jokowi Diikuti Kelompok Pendukung Ganjar Pranowo hingga Arsjad Rasjid

4 jam lalu

Musra Relawan Jokowi Diikuti Kelompok Pendukung Ganjar Pranowo hingga Arsjad Rasjid

Musra relawan Jokowi di Yogyakarta diikuti berbagai kelompok yang mendukung tokohnya masing-masing.


Pertemuan Jokowi dan Surya Paloh Disebut Bahas Pencalonan Anies Baswedan

10 jam lalu

Pertemuan Jokowi dan Surya Paloh Disebut Bahas Pencalonan Anies Baswedan

Pengamat politik Hendri Satrio meyakini pertemuan antara Jokowi dengan Surya Paloh pada Kamis kemarin membahas soal pencalonan Anies Baswedan


Demokrat Akan Deklarasi Anies Capres Secara Terbuka Setelah Terpenuhi PT 20 Persen

1 hari lalu

Demokrat Akan Deklarasi Anies Capres Secara Terbuka Setelah Terpenuhi PT 20 Persen

Teuku Riefky Harsya mengungkap alasan partainya belum deklarasi terbuka mendukung Anies Baswedan Capres seperti NasDem


PKS Sepakat dengan Kriteria Cawapres yang Pernah Disampaikan Anies

1 hari lalu

PKS Sepakat dengan Kriteria Cawapres yang Pernah Disampaikan Anies

PKS satu suara dengan apapun pilihan Anies Baswedan menentukan bakal Cawapres yang akan mendampinginya di Pilpres 2024.


Sudirman Said Sebut Koalisi Sepakat Serahkan Pemilihan Cawapres pada Anies Baswedan

1 hari lalu

Sudirman Said Sebut Koalisi Sepakat Serahkan Pemilihan Cawapres pada Anies Baswedan

Sudirman Said, mengatakan Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS menyerahkan sepenuhnya nama cawapres kepada Anies Baswedan


NasDem Belum Ajak Demokrat Ikut Safari Politik Anies Baswedan, Ini Sebabnya

1 hari lalu

NasDem Belum Ajak Demokrat Ikut Safari Politik Anies Baswedan, Ini Sebabnya

Partai NasDem belum akan mengajak Partai Demokrat dalam agenda safari politik Anies Baswedan walaupun mereka sudah menyatakan dukungan


Mitra Koalisi Perubahan Gelar Pertemuan, Anies: Siap Bergerak Bersama

2 hari lalu

Mitra Koalisi Perubahan Gelar Pertemuan, Anies: Siap Bergerak Bersama

PKS, Nasdem dan Demokrat melakukan pertemuan rutin di rumah Anies membahas berbagai progres mitra koalisi.


Demokrat DKI Ingin AHY Dampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024

2 hari lalu

Demokrat DKI Ingin AHY Dampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024

DPD Partai Demokrat DKI Jakarta menginginkan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024.


Demokrat DKI Perkuat Mesin Partai Sembari Tunggu Keputusan Anies Baswedan Capres 2024

2 hari lalu

Demokrat DKI Perkuat Mesin Partai Sembari Tunggu Keputusan Anies Baswedan Capres 2024

DPD Demokrat DKI Jakarta fokus memperkuat mesin partai sembari menunggu keputusan Majelis Tinggi Partai Demokrat soal Anies Baswedan Capres 2024.


Politikus Demokrat Minta MK Kembalikan Persoalan Proporsional Tertutup ke DPR

2 hari lalu

Politikus Demokrat Minta MK Kembalikan Persoalan Proporsional Tertutup ke DPR

Menurut Jansen, sama sekali tidak ada problem konstitusional soal sistem pemilu proporsional tertutup atau terbuka.