Dakwaan KPK Ungkap Cara Juliari Batubara Sunat Dana Bansos Covid-19

Reporter

Mantan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara, menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 29 Januari 2021. Juliari Peter Batubara, diperiksa sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi kasus menerima atau memberi suap sebesar Rp.14,5 miliar terkait Bantuan Sosial penanganan pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek di Kementerian Sosial Tahun 2020. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara disebut memerintahkan bawahannya untuk meminta komitmen fee kepada para pengusaha yang mendapatkan jatah bansos Covid-19. Jumlah komitmen fee yang diminta politikus PDIP itu adalah Rp 10 ribu per paket.

Hal tersebut terungkap dalam dakwaan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk terdakwa, Harry Van Sidabukke. Dalam dakwaan itu disebutkan bahwa Juliari Batubara memerintahkan dua pejabat pembuat komitmen Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso untuk mengumpulkan fulus itu.

"Mengarahkan Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso untuk menarik atau mengumpulkan uang komitmen fee sebesar Rp10 ribu per paket," kata Jaksa KPK M. Nur Azis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu, 24 Februari 2021.

Selain komitmen fee, Juliari juga disebut meminta dua bawahannya untuk menarik duit operasional dari pengusaha yang mendapatkan jatah bansos Covid-19.

Jaksa mengatakan setelah penyaluran tahap 1 bansos Covid-19, Juliari melakukan evaluasi. Hasilnya ditemukan bahwa tidak semua perusahaan menyetorkan komitmen fee. Karena itu, Juliari kemudian mengubah sistem penunjukan perusahaan dengan cara pembagian alokasi kuota paket.

"Bahwa pembagian alokasi kuota dan perusahaan calon pelaksana pengadaan bantuan sosial sembako tersebut dilakukan melalui
persetujuan Juliari," kata jaksa.

Dalam kasus ini, KPK mendakwa Harry Van Sidabukke memberikan suap sebanyak Rp 1,28 miliar kepada Juliari dan dua bawahannya. Suap itu diduga membuat PT Pertani dan PT Mandala Hamonangan Side mendapatkan proyek pengadaan 1,5 juta paket bansos Covid-19.

Sementara, Juliari Batubara saat ini masih menjalani proses penyidikan. KPK menduga total duit yang diterima Juliari dari bansos Covid-19 sebanyak Rp 17 miliar.

Baca juga: Dua Pengusaha Didakwa Menyuap Juliari Batubara Rp 3,2 Miliar






Waketum PPP Bilang Koalisi KIB Dinamis, Bisa Ada yang Keluar atau Masuk

2 jam lalu

Waketum PPP Bilang Koalisi KIB Dinamis, Bisa Ada yang Keluar atau Masuk

Arsul membantah isu yang menyebut penyebab KIB belum mengumumkan capres karena PDIP belum juga mengumumkan capresnya.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun

2 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun

Jazilul mengatakan naik turunnya skor Indeks Persepsi Korupsi bukanlah sesuatu yang perlu dijadikan polemik.


Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

5 jam lalu

Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

Bambang Widjojanto menduga kembalinya Fitroh ke Kejaksaan Agung karena adanya intervensi dari pimpinan KPK dalam kasus Formula E.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Bambang Widjojanto: Kinerja Pimpinan KPK Sangat Buruk

6 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Bambang Widjojanto: Kinerja Pimpinan KPK Sangat Buruk

Bambang Widjojanto mengatakan KPK memiliki andil tanggung jawab dalam rendahnya capaian skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tersebut.


Soal Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, PDIP Sebut Megawati Sudah Beri Pesan ke Jokowi

8 jam lalu

Soal Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, PDIP Sebut Megawati Sudah Beri Pesan ke Jokowi

PDIP menanggapi isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. PDIP merujuk pada konstitusi bahwa Presiden hanya bisa menjabat selama 2 periode.


PDIP Terus Desak Menteri Nasdem Mundur, Hasto Kristiyanto: Tak Akan Koalisi dengan Partai Suka Impor

9 jam lalu

PDIP Terus Desak Menteri Nasdem Mundur, Hasto Kristiyanto: Tak Akan Koalisi dengan Partai Suka Impor

"Kalau terhadap partai yang sukanya impor, ini enggak cocok buat PDIP," kata Sejjen PDIP Hasti Kristiyanto. Maksudnya Partai NasDem?


Direktur Penuntutan KPK Mundur, IM57+: Dewas Harus Bertindak Aktif

10 jam lalu

Direktur Penuntutan KPK Mundur, IM57+: Dewas Harus Bertindak Aktif

Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto mundur dari jabatannya di tengah kontroversi penyidikan Formula E. Apa kata IM57+?


Panitia Musyawarah Rakyat di Semarang Menyayangkan Ganjar Pranowo Tak Hadir

1 hari lalu

Panitia Musyawarah Rakyat di Semarang Menyayangkan Ganjar Pranowo Tak Hadir

Namun Ketua Panitia Musyawarah Rakyat memaklumi bila ketidakhadiran Ganjar Pranowo itu karena alasan politik.


Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

Jebloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022 disebut karena lemahnya penegakan hukum.


Komentari soal PDIP Enggan Berkoalisi dengan Partai Doyan Impor, NasDem: Tak Boleh Arogan

1 hari lalu

Komentari soal PDIP Enggan Berkoalisi dengan Partai Doyan Impor, NasDem: Tak Boleh Arogan

Willy Aditya menanggapi pernyataan Seketaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang mengatakan pihaknya enggan berkoalisi dengan partai doyan impor