Dua Pengusaha Didakwa Menyuap Juliari Batubara Rp 3,2 Miliar

Reporter

Adegan saat Menteri Sosial Juliari P Batubara (diperankan peran pengganti) bertemu anggota Tim Teknis Mensos Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kukuh Ari Wibowo dan tersangka Pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial Adi Wahyono, dalam rekonstrusi kasus korupsi bantuan sosial, di gedung ACLC KPK, Jakarta, Senin, 1 Februari 2021. Rekonstruksi ini menghadirkan ketiga tersangka yakni Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Sosial Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso serta pihak swasta Harry Sidabuke. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta-Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa dua pengusaha Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja menyuap Menteri Sosial Juliari Batubara dan dua bawahannya sebanyak Rp 3,2 miliar. Suap diberikan agar Juliari serta dua bawahannya itu memberikan jatah proyek pengadaan bantuan sosial Covid-19.

"Sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut," kata Jaksa KPK Muhammad Nur Azis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu, 24 Februari 2021.

Para terdakwa didakwa dalam dua dakwaan terpisah. Jaksa KPK mendakwa Ardian memberikan suap sebanyak Rp 1,95 miliar kepada Juliari. Suap diberikan agar perusahaan Ardian PT Tigapilar Agro Utama dipilih menjadi penyedia bansos Covid-19 tahap 9 dan 10, tahap komunitas dan tahap 12. Total paket yang akhirnya didapatkan oleh perusahaan Ardian sejumlah 115 ribu.

Sementara itu Harry Van Sidabukke didakwa menyuap Juliari dan dua bawahannya sebanyak Rp 1,28 miliar. Suap itu diduga membuat PT Pertani dan PT Mandala Hamonangan Side mendapatkan proyek pengadaan 1,5 juta paket bansos Covid-19.

KPK mendakwa keduanya dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b UU Tipikor juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP atau kedua Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dalam perkara  ini KPK juga menetapkan Juliari Batubara dan dua PPK Kemensos Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono menjadi tersangka. Namun, ketiga orang tersebut masih dalam proses penyidikan.

Baca Juga: Juliari Batubara Diduga Pakai Dana Korupsi Bansos Covid-19 untuk Sewa Jet






KPK Ingatkan Nilai Manfaat Dana Haji Bisa Habis Jika Persentase Subsidi Tak Diubah

18 jam lalu

KPK Ingatkan Nilai Manfaat Dana Haji Bisa Habis Jika Persentase Subsidi Tak Diubah

KPK khawatir jemaah tunggu bakal tidak bisa menikmati subsidi dari nilai manfaatnya karena sudah habis terpakai jemaah kloter sebelumnya.


Rekening Penjual Burung Diblokir BCA atas Perintah KPK, YLKI: Melanggar Hak Konsumen

19 jam lalu

Rekening Penjual Burung Diblokir BCA atas Perintah KPK, YLKI: Melanggar Hak Konsumen

YLKI menyatakan seharusnya BCA mengkonfirmasi ke penyidik sebelum memblokir nomor rekening seseorang.


Temui Pimpinan KPK, Menteri Agama Ungkap Dua Saran yang Belum Dilaksanakan

20 jam lalu

Temui Pimpinan KPK, Menteri Agama Ungkap Dua Saran yang Belum Dilaksanakan

Menteri Agama Yaqut bertemu pimpinan KPK membahas saran dan rekomendasi yang pernah diberikan mengenai pelaksanaan haji.


Menteri Agama Ungkap Saran KPK soal Biaya Haji: Kenaikannya Harus Terstruktur

21 jam lalu

Menteri Agama Ungkap Saran KPK soal Biaya Haji: Kenaikannya Harus Terstruktur

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan hasil pertemuannya dengan pimpinan KPK hari ini membahas soal rencana kenaikan biaya haji 2023


KPK Bertemu dengan Menteri Agama dan BPKH Bahas Rencana Kenaikan Biaya Haji

1 hari lalu

KPK Bertemu dengan Menteri Agama dan BPKH Bahas Rencana Kenaikan Biaya Haji

KPK mengundang Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Kepala BPKH Fadlul Imansyah membahas mengenai rencana kenaikan biaya haji 2023 M/1444 H.


BCA Salah Blokir Rekening Penjual Burung, Ini Ilham Wahyudi yang Dimaksud KPK

1 hari lalu

BCA Salah Blokir Rekening Penjual Burung, Ini Ilham Wahyudi yang Dimaksud KPK

Heboh pemblokiran rekening penjual burung oleh Bank Central Asia (BCA), karena bernama sama. Ini Ilham Wahyudi yang dimaksud KPK.


KPK dan BCA Salah Blokir Rekening Penjual Burung, Novel Baswedan: Kurang Verifikasi Data

1 hari lalu

KPK dan BCA Salah Blokir Rekening Penjual Burung, Novel Baswedan: Kurang Verifikasi Data

Eks penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan kasus salah blokir rekening penjual burung oleh KPK dan BCA karena kurang vefikasi data.


Jokowi Minta Angka Stunting Turun 14 Persen pada 2024, Ini Fakta Stunting di Indonesia

1 hari lalu

Jokowi Minta Angka Stunting Turun 14 Persen pada 2024, Ini Fakta Stunting di Indonesia

Angka stunting di Indonesia diklaim turun sekitar 15 persen sejak Presiden Jokowi menjabat.


Heboh Rekening Penjual Burung Diblokir BCA, KPK: Nama dan Tanggal Lahir Sama dengan Tersangka

1 hari lalu

Heboh Rekening Penjual Burung Diblokir BCA, KPK: Nama dan Tanggal Lahir Sama dengan Tersangka

Pemblokiran rekening penjual burung oleh Bank Central Asia (BCA) menghebohkan. Ada kesamaan nama dan tanggal lahir dengan tersangka kasus korupsi.


Soal Perlintasan Buron KPK, Dirjen Imigrasi: Datanya Banyak, Bisa Dicek

1 hari lalu

Soal Perlintasan Buron KPK, Dirjen Imigrasi: Datanya Banyak, Bisa Dicek

Silmy Karim menyebut Imigrasi memiliki sejumlah data yang mungkin akan membantu pencarian para buron KPK.