Sidang Korupsi Ekspor Benur: Staf Edhy Prabowo Ungkap Suap Dari Eksportir

Reporter

Mantan Staf khusus Menteri KKP, Safri, seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 22 Januari 2021. Selain Edhy Prabowo, penyidik juga memperpanjang penahanan Safri sebagai tersangka dalam kasus ekspor benur. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Edhy Prabowo, Safri, mengungkapkan sejumlah pertemuan antara dirinya dengan Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama Suharjito. Hal itu disampaikan saat bersaksi dalam sidang kasus korupsi ekspor benur dengan terdakwa Suharjito.

"Ada dengan Pak Suharjito," kata dia di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu, 24 Februari 2021.

Safri mengatakan pertemuan tersebut terjadi untuk membahas izin ekspor benih lobster yang diajukan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain datang sendiri, pria yang juga berstatus tersangka ini mengatakan Suharjito mengirim bawahannya Agus Kurniyawanto.

Safri mengatakan pada Juni 2020, Suharjito menemui Safri dan menitipkan uang. Ia mengatakan tak tahu jumlah uangnya. Dia mengatakan juga tak mengetahui tujuan pemberian. Uang itu, kata dia, lalu diserahkan kepada sekretaris pribadi Edhy Prabowo, Amirul Mukminin. "Ditanya ada titipan, ada saya kasih saja," kata dia.

Dalam perkara ini, Suharjito didakwa menyuap Edhy Prabowo dkk sebanyak US$ 103 ribu dan Rp 706 juta untuk mengurus izin ekspor benur.

Baca juga: Edhy Prabowo: Jangankan Dihukum Mati, Lebih Dari Itu Siap






Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok di 2022, KPK Ungkap Susahnya Pencegahan

6 menit lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok di 2022, KPK Ungkap Susahnya Pencegahan

Kata KPK, kalau nilai indeks persepsi korupsi 34 ini adalah buah dari kita yang merasa nyaman dengan kondisi sekarang tanpa terobosan.


Tito Karnavian Minta Aparat Jangan Tindak Pemerintah, ICW: Pola Pikir Itu Penting Diluruskan

4 hari lalu

Tito Karnavian Minta Aparat Jangan Tindak Pemerintah, ICW: Pola Pikir Itu Penting Diluruskan

ICW menyarankan kepada Tito Karnavian agar melihat data KPK. Sejak 2004 hingga 2022, setidaknya ada 178 kepala daerah diproses hukum kasus korupsi.


Menteri Trenggono Tampung Aspirasi Nelayan tentang PNBP Pascaproduksi

15 hari lalu

Menteri Trenggono Tampung Aspirasi Nelayan tentang PNBP Pascaproduksi

Trenggono mempersilakan pelaku usaha memberikan masukan terkait besaran indeks yang diinginkan.


Soal Penangkapan Lukas Enembe, Firli Bahuri: Sejak Awal, Jalan KPK Tidak Mudah

17 hari lalu

Soal Penangkapan Lukas Enembe, Firli Bahuri: Sejak Awal, Jalan KPK Tidak Mudah

Firli Bahuri mengatakan usaha KPK dalam menindak Lukas Enembe merupakan suatu yang bermakna bagi pemberantasan korupsi di Indonesia.


Diciduk KPK, Lukas Enembe Punya Kekayaan Rp 33,7 Miliar

20 hari lalu

Diciduk KPK, Lukas Enembe Punya Kekayaan Rp 33,7 Miliar

PPATK menemukan adanya dugaan penyimpanan dan pengelolaan uang tak wajar oleh Lukas Enembe.


KPK Bilang Lukas Enembe Perlu Dirawat Sementara

20 hari lalu

KPK Bilang Lukas Enembe Perlu Dirawat Sementara

Ali Fikri mengatakan kesimpulan tersebut diperoleh dari dokter yang memeriksa kesehatan Lukas Enembe.


Pendukung Lukas Enembe Serang Markas Brimob Papua

21 hari lalu

Pendukung Lukas Enembe Serang Markas Brimob Papua

Mathius mengkofirmasi Gubernur Papua sekaligus tersangka korupsi Lukas Enembe ditangkap hari ini.


Kejaksaan Tinggi DKI Berhasil Kembalikan Uang Negara dari Kasus Korupsi Rp 1,9 Triliun

24 hari lalu

Kejaksaan Tinggi DKI Berhasil Kembalikan Uang Negara dari Kasus Korupsi Rp 1,9 Triliun

Kejaksaan Tinggi DKI saat ini tengah mengusut beberapa kasus korupsi di DKI Jakarta yang terjadi pada 2015 dan 2018.


KPK Soroti Lukas Enembe yang Hadiri Peresmian Kantor Gubernur

25 hari lalu

KPK Soroti Lukas Enembe yang Hadiri Peresmian Kantor Gubernur

Alex menanggapi soal Lukas Enembe yang berhalangan menghadiri pemeriksaan dengan alasan sakit, namun dapat meresmikan langsung kantor gubernur.


Kasus Dugaan Korupsi Formula E Dinilai Terlalu Dipaksakan, Begini Jawaban KPK

26 hari lalu

Kasus Dugaan Korupsi Formula E Dinilai Terlalu Dipaksakan, Begini Jawaban KPK

Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menilai kasus dugaan kasus korupsi Formula E terlalu dipaksakan.