LPDB-KUMKM Gelar Rapat Kerja dengan Perusahaan Penjamin Kredit dan Asuransi

Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) Supomo.

MANDALIKA - Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) Supomo membuka rapat kerja (raker) dengan Perusahaan Penjamin Kedit dan Asuransi di Hotel Novotel Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa 23 Februari 2021. Menurut Sekretaris Daerah NTB Lalu Gita Ariadi, penyelenggaraan raker ini merupakan bentuk kepercayaan kepada Provinsi NTB di masa pandemi.

Menurut Supomo, selama mewabahnya pandemi covid-19, permodalan menjadi permasalahan terbesar bagi pelaku usaha koperasi, setelah itu baru persoalan penjualan.

Sebesar 47 persen dari entitas koperasi memerlukan pinjaman atau pembiayaan untuk menjaga likuiditasnya. Saat ini koperasi mampu berperan sebagai lembaga intermediasi bagi usaha mikro. ''Sekaligus sebagai backbond peningkatan kesejahteraan masyarakat yang belum tersentuh oleh layanan keuangan,'' katanya.

Ini terbukti dari total 1.963 koperasi yang menjadi mitra LPDB-KUMKM, sebanyak 77,07 persen melakukan pembiayaan dengan plafon kurang dari Rp10 juta dan sebanyak 18,84 persen memberikan pinjaman atau pembiayaan antara Rp10 juta hingga Rp50 juta.

Total dana bergulir yang telah disalurkan LPDB-KUMKM sepanjang 2008 - 2020 sebesar Rp12,37 triliun kepada 3.060 mitra dan 209.281 penerima dana bergulir. Tingkat non performing loan yang relatif terjaga kurang dari 5 persen sejak tahun 2015.

Pada 2020, penyaluran dana bergulir mencapai Rp 2,06 triliun. ''Kami percaya dengan adanya sinergi antara Kementerian Koperasi dan UKM, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi, Kabupaten atau Kota, maka koperasi kita ke depan akan lebih baik tata kelolanya, manajemen risikonya dan kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan,'' ujar Supomo.

Supomo menuturkan, LPDB-KUMKM telah bertransformasi menjadi New LPDB dengan fokus kepada tiga fungsi utama, yakni penyaluran dana, pendampingan dan inkubator wisausaha. Reformasi dalam penyaluran dana bergulir difokuskan untuk perbaikan prosedur, online on the spot, penyatuan proses, digitalisasi dokumen dan pendelegasian wewenang.

LPDB-KUMKM menyalurkan dana bergulir melalui dua pola yaitu Pola pertama calon mitra LPDB-KUMKM mengajukan pinjaman atau pembiayaan melalui lembaga penjamin sebagai pihak yang melakukan analisa kelayakan jaminan sampai dengan tahap SP3 penjaminan. Selanjutnya, hasil analisa diberikan kepada penerima jaminan (LPDB-KUMKM) untuk diberikan persetujuan pinjaman/pembiayaan hingga proses pencairan.

Pola kedua yaitu calon mitra LPDB-KUMKM mengajukan pinjaman atau pembiayaan ke LPDB-KUMKM, LPDB-KUMKM merasa membutuhkan penjaminan maka LPDB-KUMKM menyerahkan proposal pengajuan kepada lembaga penjamin untuk melakukan analisa kelayakan jaminan sampai tahap SP3 penjaminan. Selanjutnya dikirimkan ke LPDB-KUMKM.

Dari kedua pola ini, dibutuhkan sebuah kerja sama LPDB-KUMKM dengan Lembaga Penjamin atau Asuransi untuk meningkatkan kinerja masing-masing pengemban kepentingan baik peningkatan realisasi penjaminan dan pembiayaan serta memudahkan koperasi mengakses pembiayaan.

Di kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri Bidang Hukum, Pengawasan Koperasi, dan Pembiayaan KemenkopUKM Agus Santoso mengatakan LPDB-KUMKM memiliki tugas sebagai booster koperasi dan UMKM (KUMKM) dengan akses yang lebih mudah dari perbankan. 

"Untuk perluasan bisnis ke koperasi sektor riil, diperlukan penguatan di sisi manajemen risiko dan tantangan instrumen jaminan sesuai Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Perluasan bisnis ke koperasi sektor riil dapat diakselerasi melalui kerjasama dengan Kementerian/Lembaga,'' katanya.

Agus menambahkan, Menteri Koperasi dan UKM mengarahkan, portofolio penyaluran untuk mitra koperasi mencapai 74 persen, penyaluran kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) hingga 72 persen, dan Koperasi Sektor Riil sebesar 2 persen.






Pemerintah Mulai Bahas RUU Perkoperasian

16 hari lalu

Pemerintah Mulai Bahas RUU Perkoperasian

Arif berharap RUU Perkoperasian dapat mulai dibahas Komisi VI DPR RI pada masa sidang Triwulan Kedua 2023.


KPK Periksa Eks Menteri Koperasi Syariefuddin Hasan Soal Aliran Dana Fiktif Kemenkop UKM

32 hari lalu

KPK Periksa Eks Menteri Koperasi Syariefuddin Hasan Soal Aliran Dana Fiktif Kemenkop UKM

Ali menambahkan pemeriksaan terhadap Syariefuddin Hasan dilaksanakan guna mengetahui teknis penyaluran dana dari Kemenkop UKM


Teten Akui Kesulitan Urus 8 Koperasi Bermasalah yang Timbulkan Kerugian Rp 26 Triliun

40 hari lalu

Teten Akui Kesulitan Urus 8 Koperasi Bermasalah yang Timbulkan Kerugian Rp 26 Triliun

Teten mengaku kesulitan merampungkan koperasi bermasalah karena tidak ada mekanisme penyelesaian di kementeriannya.


UU PPSK, Teten: Koperasi yang Melakukan Praktik Jasa Asuransi Akan Diberi 2 Opsi

40 hari lalu

UU PPSK, Teten: Koperasi yang Melakukan Praktik Jasa Asuransi Akan Diberi 2 Opsi

Kemenkop UKM bakal menyisir koperasi mana saja yang melaksanakan close loop dan open loop.


Teten Kesulitan Menyelesaikan 8 Koperasi Bermasalah: Tidak Ada Mekanismenya

41 hari lalu

Teten Kesulitan Menyelesaikan 8 Koperasi Bermasalah: Tidak Ada Mekanismenya

Teten Masduki sudah coba membujuk koperasi-koperasi lain yang sehat untuk ikut menyelesaikan, tapi tidak ada yang mau.


Koperasi Batal Diawasi OJK, Kemenkop Minta Saran untuk Susun RUU Perkoperasian

58 hari lalu

Koperasi Batal Diawasi OJK, Kemenkop Minta Saran untuk Susun RUU Perkoperasian

Wacana pengawasan koperasi simpan pinjam di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah dipastikan batal.


Mahfud Md Sebut Kasus Dugaan Pemerkosaan di Kemkop dan UKM Dilanjutkan, SP3 Batal

22 November 2022

Mahfud Md Sebut Kasus Dugaan Pemerkosaan di Kemkop dan UKM Dilanjutkan, SP3 Batal

Mahfud Md menyatakan kasus dugaan pemerkosaan di Kemenkop dan UKM terus berjalan. SP3 yang dikeluarkan polisi dibatalkan.


Kemenkop UKM Beberkan 4 Langkah Penting Dorong Bisnis Inklusif

30 Oktober 2022

Kemenkop UKM Beberkan 4 Langkah Penting Dorong Bisnis Inklusif

Kemenkop UKM melihat inovasi menjadi faktor untuk pengembangan bisnis di semua sektor yang dapat berkontribusi dalam rantai nilai global.


Minim Inspeksi Peredaran Obat

29 Oktober 2022

Minim Inspeksi Peredaran Obat

Pemerintah belum menjalankan peran pengawasan terhadap obat yang beredar di masyarakat.


Kemenkop Sebut BLT UMKM Kemungkinan Cair Tahun Depan: Masih Wait and See

27 Oktober 2022

Kemenkop Sebut BLT UMKM Kemungkinan Cair Tahun Depan: Masih Wait and See

Kementerian Koperasi dan UKM akan mengusahakan pencairan BLT UMKM pada tahun depan, khususnya dalam menghadapi ancaman resesi 2023.