Polri Mulai Usut Dugaan Penyelewengan Dana Otsus Papua

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Mal Wamena di Kabupaten Jayawijaya, Papua. Foto: Hari Suroto

Tempo.co, Jakarta - Kepolisian RI mulai melakukan koordinasi dengan instansi terkait terkait dugaan adanya penyelewengan pengelolaan dana anggaran Otonomi Khusus Papua.

"Tentunya kami akan berkoordinasi. Masalah seperti itu tidak hanya Polri saja yang menyelesaikan, ini keterkaitan dengan instansi yang lain," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal Rusdi Hartono melalui konferensi pers daring pada Selasa, 23 Februari 2021.

Baca juga: DPR Terbuka Bahas Revisi UU Otsus Papua Meski Ada Temuan Penyimpangan Dana

Kendati demikian, Rusdi tak menjelaskan lebih detail ihwal instansi apa saja yang akan Polri gandeng berkoordinasi.

Sebelumnya, penemuan adanya dugaan penyelewengan pengelolaan dana Otsus Papua diungkapkan oleh Kepala Biro Analis Badan Intelijen Keamanan Polri Brigadir Jenderal Achmad Kartiko.

Achmad mengatakan, pemerintah padahal telah menggelontorkan dana sebesar Rp 93 triliun untuk Papua dan Rp 33 triliun untuk Papua Barat.

"Namun ada permasalahan penyimpangan anggaran," ucap Achmad saat presentasi dalam Rapat Pimpinan 2021 di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Rabu, 17 Februari 2021.

Achmad mengatakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya pemborosan dan penggunaan tidak efektif dalam pengelolaan anggaran. Selain itu, terjadi juga penggelembungan harga (mark up) dalam pengadaan sejumlah fasilitas umum.

"Kemudian pembayaran fiktif dalam pembangunan PLTA sekitar Rp 9,67 miliar. Ditemukan penyelewengan dana sebesar lebih dari Rp 1,8 triliun," ucap Achmad. Padahal, kata dia, kebijakan Otsus Papua dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Atas temuan ini, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD berjanji untuk segera mengusut. Sejumlah instansi telah ia panggil untuk menindaklanjuti hal ini.

"Soal penegakan hukum ini selalu saya dengarkan bila berdialog dengan masyarakat dan tokoh Papua. Karena itu kami menindaklanjuti, kami mengumpulkan Kejaksaan Agung, KPK, Polri, untuk membawa aspirasi ini, penegakan hukum akan kita tindak lanjuti," ujar Mahfud MD dalam keterangan tertulis, Selasa, 23 Februari 2021.

ANDITA RAHMA | EGY ADYATAMA






Panglima TNI Sebut Operasi Tegas Dilakukan di Daerah Rawan Papua

3 jam lalu

Panglima TNI Sebut Operasi Tegas Dilakukan di Daerah Rawan Papua

Panglima TNI sebut operasi di Papua ini dilakukan dengan 3 pendekatan, yakni pendekatan lunak, pendekatan kultural, dan pendekatan keras.


Pengguna Motor Listrik Pakai SIM C Golongan Apa? Begini Penjelasan Polri

4 jam lalu

Pengguna Motor Listrik Pakai SIM C Golongan Apa? Begini Penjelasan Polri

Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas) Polri berencana untuk menerapkan penggolongan Surat Izin Mengemudi atau SIM C bagi para pengguna motor listrik.


Profil 3 Calon Sekda DKI, Hanya 1 yang akan Dipilih Jokowi

1 hari lalu

Profil 3 Calon Sekda DKI, Hanya 1 yang akan Dipilih Jokowi

Tiga nama calon Sekda DKI sudah diserahkan ke Mendagri, yaitu Joko Agus Setyono, Dhany Sukma, dan Michael Rolandi Cesnanta Brata. Bagaimana profil mereka?


Polri Datangkan Pengajar Conventry University Inggris: Ajarkan Manajemen Pengamanan Stadion

1 hari lalu

Polri Datangkan Pengajar Conventry University Inggris: Ajarkan Manajemen Pengamanan Stadion

Anggota Polri bersama Kementerian/Lembaga di Indonesia mengikuti pelatihan manajemen pengamanan stadion oleh Conventry University Inggris


Kronologi Warga Diduga Ditembak Mati di Dogiyai Papua Tengah Versi Masyarakat

1 hari lalu

Kronologi Warga Diduga Ditembak Mati di Dogiyai Papua Tengah Versi Masyarakat

Masyarakat Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah, mengadu dan melapor ke Komnas HAM atas kasus dugaan penembakan dan pembunuhan oleh polisi


Apa yang Harus Dilakukan Jika Melihat Kecelakaan Lalu Lintas?

1 hari lalu

Apa yang Harus Dilakukan Jika Melihat Kecelakaan Lalu Lintas?

Orang yang terlibat kecelakaan dan sengaja tidak memberikan pertolongan, atau bahkan terjadi tabrak lari adalah tindak pidana.


Pimpinan MPR Bertemu Menko Polhukam Bahas Pemajuan Papua

2 hari lalu

Pimpinan MPR Bertemu Menko Polhukam Bahas Pemajuan Papua

MPR mendukung tindakan pemerintah pusat, TNI dan Polri, dalam menciptakan kondisi Papua yang aman, damai, dan kondusif.


Perjalanan Heru Budi Copot Marullah Matali Lalu Ingin Calon Sekda DKI yang Paham Anggaran

2 hari lalu

Perjalanan Heru Budi Copot Marullah Matali Lalu Ingin Calon Sekda DKI yang Paham Anggaran

Proses seleksi terbuka Sekda DKI telah rampung. Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut tiga nama calon Sekda telah diserahkan ke Mendagri.


KPK Periksa Kembali Lukas Enembe untuk Tanyakan Barang Bukti

2 hari lalu

KPK Periksa Kembali Lukas Enembe untuk Tanyakan Barang Bukti

Lukas Enembe menjadi tersangka dalam kasus suap sejumlah proyek pembangunan di Papua.


Heru Budi Sebut 3 Nama Calon Sekda DKI Sudah Diserahkan ke Mendagri

2 hari lalu

Heru Budi Sebut 3 Nama Calon Sekda DKI Sudah Diserahkan ke Mendagri

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan tiga nama calon Sekretaris Daerah (Sekda) sudah berada di Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk selanjutnya dibawa ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).