Koalisi Masyarakat Sipil Dorong Libatkan Pihak Independen di Tim Kajian UU ITE

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Ekspresi terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Transaksi dan Informasi Elektronik (UU ITE) Baiq Nuril Maqnun saat menyaksikan rapat paripurna masa persidangan V tahun sidang 2018-2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 25 Juli 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

Tempo.co, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil mendorong pemerintah melibatkan pihak-pihak independen dalam Tim Kajian UU ITE.

"Seperti Komnas HAM dan Komnas Perempuan," demikian tertulis dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Selasa, 23 Februari 2021.

Pemerintah, melalui Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, membentuk dua tim untuk mengkaji revisi UU ITE. Namun, Koalisi Sipil menilai, tidak ada keterlibatan pihak independen yang dapat melihat implikasi UU ITE pada pelanggaran hak-hak asasi warga, seperti Komnas HAM yang selama ini menerima aduan terkait pelaporan pada pembela HAM dengan pasal-pasal karet UU ITE. 

Baca juga: Kasus UU ITE, Polda Metro Jaya Tanggapi IPW yang Minta Direktur Krimsus Dicopot

Begitu pula dengan Komnas Perempuan yang selama ini menerima aduan terkait laporan korban kekerasan gender yang justru dilaporkan dengan pasal 27 ayat 1 dan pasal 27 ayat 3 UU ITE saat memperjuangkan haknya sebagai korban.

Jika Tim Kajian UU ITE tak melibatkan unsur-unsur yang independen, dikhawatirkan justru akan melanggengkan adanya pasal-pasal karet tersebut.

Selain itu, Koalisi Masyarakat Sipil menemukan bahwa Tim Kajian UU ITE ternyata dipimpin oleh orang yang selama ini dinilai berpotensi menghambat upaya revisi dan dinilai tidak memiliki komitmen untuk memperbaiki demokrasi.

Alhasil, penunjukan komposisi Tim Kajian UU ITE yang dinilai bermasalah ini memberi pesan adanya ketidakseriusan pemerintah menelaah adanya potensi ketidakadilan dalam UU ITE.

"Maka itu, Koalisi Masyarakat Sipil juga menolak tegas keberadaan tim yang lebih fokus bekerja untuk merumuskan kriteria implementatif pasal-pasal tertentu UU ITE. Pedoman interpretasi ini tidak akan menjawab akar persoalan dari permasalahan yang dihadapi bangsa ini akibat pasal-pasal karet UU ITE."

Lebih lanjut, Tim Kajian UU ITE juga didesak agar fokus menelaah keberadaan pasal-pasal bermasalah di UU ITE, terutama pasal-pasal karet dan mendorong revisi yang substantif terhadap pasal-pasal ini.

Terakhir, Koalisi Masyarakat Sipil mendorong tim kajian melibatkan secara aktif para akademisi, korban, perempuan korban, aktivis, pembela HAM, dan kelompok media dalam kajian pasal-pasal UU ITE.

ANDITA RAHMA






Komnas HAM Meminta Pemerintah Bertindak Cepat Tangani Penangkapan Pekerja Migran di Malaysia

2 hari lalu

Komnas HAM Meminta Pemerintah Bertindak Cepat Tangani Penangkapan Pekerja Migran di Malaysia

Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan kuat dugaan proses razia dan karantina pekerja migran tersebut terdapat pelanggaran hak asasi.


Lagi, Nikita Mirzani Dilaporkan Dugaan Pencemaran Nama, Sebar Nomor HP & Sebut Wanita Bertato

2 hari lalu

Lagi, Nikita Mirzani Dilaporkan Dugaan Pencemaran Nama, Sebar Nomor HP & Sebut Wanita Bertato

Nikita Mirzani dilaporkan soal menyebut ciri-ciri perempuan bertato yang identik dengan korban.


Komnas HAM Tegaskan Tak Ikut Campur Urusan Proses Hukum Lukas Enembe di KPK

3 hari lalu

Komnas HAM Tegaskan Tak Ikut Campur Urusan Proses Hukum Lukas Enembe di KPK

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan, telah menerima tiga laporan soal penanganan KPK terhadap Lukas Enembe.


Kronologi Warga Diduga Ditembak Mati di Dogiyai Papua Tengah Versi Masyarakat

5 hari lalu

Kronologi Warga Diduga Ditembak Mati di Dogiyai Papua Tengah Versi Masyarakat

Masyarakat Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah, mengadu dan melapor ke Komnas HAM atas kasus dugaan penembakan dan pembunuhan oleh polisi


Komnas HAM Sesalkan Sidang Kasus Tragedi Kanjuruhan Dilaksanakan Tertutup

6 hari lalu

Komnas HAM Sesalkan Sidang Kasus Tragedi Kanjuruhan Dilaksanakan Tertutup

Uli menyebut persidangan tragedi Kanjuruhan memiliki urgensi untuk dijalankan secara terbuka.


Kasus Penembakan Warga Dogiyai, Papua Tengah, Dilaporkan ke Komnas HAM

7 hari lalu

Kasus Penembakan Warga Dogiyai, Papua Tengah, Dilaporkan ke Komnas HAM

Komnas HAM menyatakan akan menelaah terlebih dahulu soal laporan kasus penembakan warga Dogiyai, Papua Tengah.


Komnas HAM Didesak Bentuk Tim Pencari Fakta Kasus Dogiyai

7 hari lalu

Komnas HAM Didesak Bentuk Tim Pencari Fakta Kasus Dogiyai

Pelapor akan mendatangi kantor Komnas HAM Senin siang ini.


Komnas HAM Apresiasi Vonis Seumur Hidup Pelaku Mutilasi Warga Mimika

8 hari lalu

Komnas HAM Apresiasi Vonis Seumur Hidup Pelaku Mutilasi Warga Mimika

Komnas HAM berharap putusan ini dapat menjadi sinyal langkah maju dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia di Papua.


Komnas HAM Minta Panglima TNI dan MA Awasi Peradilan Kasus Mutilasi 4 Warga Papua

15 hari lalu

Komnas HAM Minta Panglima TNI dan MA Awasi Peradilan Kasus Mutilasi 4 Warga Papua

Permintaan ini disampaikan Komnas HAM karena proses peradilan kasus mutilasi tersebut masih belum transparan dan efektif.


Komnas HAM Soroti 6 Hal dari Sidang Mutilasi 4 Warga Mimika yang Libatkan Anggota TNI

15 hari lalu

Komnas HAM Soroti 6 Hal dari Sidang Mutilasi 4 Warga Mimika yang Libatkan Anggota TNI

Komnas HAM mengatakan proses pengadilan mengabaikan aksesbilitas bagi keluarga korban untuk mengikuti seluruh tahapan persidangan.