Diduga Disalahgunakan, KPK Perketat Kunjungan Online untuk Edhy Prabowo

Reporter

Ekspresi Edhy Prabowo usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 22 Februari 2021. Dalam pemeriksaan ini penyidik melakukan perpanjangan penahanan tahap tiga selama 30 hari terhadap Edhy Prabowo terkait kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta-Komisi Pemberantasan Korupsi akan lebih memantau pelaksanaan izin kunjungan online kepada mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo serta bekas staf ahlinya, Andreau Misanta Pribadi. Hal itu dilakukan sebab Edhy dan Andreau diduga melakukan panggilan video dengan pihak lain yang bukan keluarga inti.

“Pihak yang turut hadir dalam kunjungan online dimaksud ternyata tidak tercatat dan terdaftar sebagai bagian dari pihak keluarga para tersangka,” kata Pelaksana tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Selasa, 23 Februari 2021.

Ali menuturkan, KPK memberikan izin kunjungan online untuk dua tersangka kasus korupsi ekspor benih lobster itu pada Senin, 1 Februari 2021. Dia mengatakan seharusnya yang mendapatkan izin pihak rumah tahanan KPK melakukan kunjungan online adalah kelurga inti Edhy dan Andreau.

Namun diduga ada pihak lain yang kemudian ikut dalam kunjungan itu. Dari tangkapan layar panggilan video yang diperoleh Tempo, menampakan Edhy dan Andreau dengan rompi tahanan oranye berada pada satu bingkai yang sama dengan keterangan rutan k4. Sementara pada bingkai lainnya nampak seorang pria berambut putih yang diduga bernama Samuel.

Ali berujar KPK telah melakukan pengecekan terhadap pria tersebut. Ditemukan bahwa pria itu tidak tercatat dan terdaftar sebagai keluarga para tersangka. “Atas kejadian tersebut, pihak Rutan KPK tentu akan lebih selektif dan aktif memantau pelaksanaan kunjungan online bagi para tahanan di Rutan KPK,” kata Ali.

Pengacara Edhy, Soesilo Aribowo, mengatakan bahwa tangkapan layar panggilan video Zoom itu merupakan sesi kunjungan online untuk Andreau, bukan Edhy Prabowo. Dia mengatakan Samuel adalah om dari Andreau. Menurut Soesilo, Samuel bukanlah pengusaha lobster. “Samuel itu omnya Andreau, bukan pengusaha lobster,” kata dia.

Baca Juga: KPK Beberkan Daftar Belanja Mewah Edhy Prabowo di Sidang Perdana Suap Benur






Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun

3 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun

Jazilul mengatakan naik turunnya skor Indeks Persepsi Korupsi bukanlah sesuatu yang perlu dijadikan polemik.


Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

6 jam lalu

Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

Bambang Widjojanto menduga kembalinya Fitroh ke Kejaksaan Agung karena adanya intervensi dari pimpinan KPK dalam kasus Formula E.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Bambang Widjojanto: Kinerja Pimpinan KPK Sangat Buruk

7 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Bambang Widjojanto: Kinerja Pimpinan KPK Sangat Buruk

Bambang Widjojanto mengatakan KPK memiliki andil tanggung jawab dalam rendahnya capaian skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tersebut.


Direktur Penuntutan KPK Mundur, IM57+: Dewas Harus Bertindak Aktif

12 jam lalu

Direktur Penuntutan KPK Mundur, IM57+: Dewas Harus Bertindak Aktif

Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto mundur dari jabatannya di tengah kontroversi penyidikan Formula E. Apa kata IM57+?


Berebut Tiket Konser NCT Dream, Platform Digital Loket.com dan Livin Mandiri Sempat Error

12 jam lalu

Berebut Tiket Konser NCT Dream, Platform Digital Loket.com dan Livin Mandiri Sempat Error

Berebut tiket konser The Dream Show NCT Dream sebabkan platform digital pembelian tiket online mengalami error.


Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

Jebloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022 disebut karena lemahnya penegakan hukum.


Komnas HAM Tegaskan Tak Ikut Campur Urusan Proses Hukum Lukas Enembe di KPK

2 hari lalu

Komnas HAM Tegaskan Tak Ikut Campur Urusan Proses Hukum Lukas Enembe di KPK

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan, telah menerima tiga laporan soal penanganan KPK terhadap Lukas Enembe.


KPK Dalami Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe

2 hari lalu

KPK Dalami Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe

KPK memanggil 8 saksi yang dianggap mengetahui pencucian uang Gubernur Papua Lukas Enembe.


KPK Ungkap Sulitnya Lakukan Pencegahan Korupsi di Pelabuhan

2 hari lalu

KPK Ungkap Sulitnya Lakukan Pencegahan Korupsi di Pelabuhan

KPK menemukan ada 16 entitas yang hidup di pelabuhan. Dampaknya adalah lambannya proses administrasi barang di pelabuhan.


Minyakita Masih Langka, Zulhas Tetap Sebut Stoknya Terbatas tapi Banyak yang Beli

2 hari lalu

Minyakita Masih Langka, Zulhas Tetap Sebut Stoknya Terbatas tapi Banyak yang Beli

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Mendag Zulhas kembali menepis pernyataan stok Minyakita mengalami menipis atau bahkan mengalami kelangkaan.