Respon Edaran Kapolri Soal UU ITE, Polda Jateng Bentuk Virtual Police

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang wanita menunjukkan poster tuntutan saat sejumlah jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menggelar aksi jalan mundur dalam car free day di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Ahad, 29 September 2019. Dandhy ditangkap pada Kamis (26/9) dan dilepaskan pada Jumat (27/9) dengan status tersangka terkait pelanggaran UU ITE. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Seorang wanita menunjukkan poster tuntutan saat sejumlah jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menggelar aksi jalan mundur dalam car free day di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Ahad, 29 September 2019. Dandhy ditangkap pada Kamis (26/9) dan dilepaskan pada Jumat (27/9) dengan status tersangka terkait pelanggaran UU ITE. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Semarang - Kepolisian Daerah Jawa Tengah membentuk virtual police atau polisi dunia maya menindaklanjuti surat edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang penanganan kasus hukum informasi dan transaksi elektronik (UU ITE). Dalam surat edaran bernomor SE/2/II/2021 tersebut Kapolri meminta anak buahnya berkomitmen menegakkan hukum dengan rasa keadilan.
     
    Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Tengah Komisaris Besar Iskandar Fitriana Sutisna menyebut, virtual police terdiri anggota polisi Bidang Humas dan Reserse Kriminal. "Untuk perkara tindak pidana yang berkaitan ITE tentunya Polda Jateng sudah membentuk virtual police," kata dia pada Selasa, 23 Februari 2021.
     
    Menurut dia, mereka bertugas menggelar patroli siber mencari konten negatif di dunia maya. Setelah ditemukan kemudian diusut pelaku pengunggah konten tersebut. "Menelusuri netizen pemilik akun dan dilakukan edukasi pemberian pengertian," tutur Iskandar. 
    Jika pengunggah mengakui, kata dia, kemudian dibuatkan surat permintaan maaf dan video testimoni. Video tersebut lantas diunggah di akun milik pengunggah dan kasus dinyatakan selesai. "Kasus ini tidak perlu ditingkatkan menjadi penyidikan," ujarnya.
     
    Iskandar mengatakan, langkah tersebut sebagai upaya Korps Bhayangkara menghindari penggunaan UU ITE yang selama ini dianggap kontradiktif terhadap hak kebebasan berekspresi di ruang digital. "Di sini lah Polri hadir pada dunia maya yang memberikan warning kepada para pengguna media sosial," tutur dia.
     
     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Makan di Warteg saat PPKM Level 4 dan 3 di Jawa - Bali

    Pemerintah membuat aturan yang terkesan lucu pada penerapan PPKM Level 4 dan 3 soal makan di warteg. Mendagri Tito Karnavian ikut memberikan pendapat.