Tolak Revisi UU Pemilu, PAN: Usulan PDIP Belum Tentu Cocok dengan Partai Lain

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga memasukkan jarinya ke dalam tinta usai Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Jalan Cempaka Putih, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Rabu, 24 April 2019. Pemilu ulang tersebut dilakukan kembali karena pada pemungutan suara 17 April lalu terdapat pemilih pemegang form A5 yang mencoblos 5 surat suara. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Warga memasukkan jarinya ke dalam tinta usai Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Jalan Cempaka Putih, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Rabu, 24 April 2019. Pemilu ulang tersebut dilakukan kembali karena pada pemungutan suara 17 April lalu terdapat pemilih pemegang form A5 yang mencoblos 5 surat suara. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi PAN di Dewan Perwakilan Rakyat tetap menyatakan menolak revisi UU Pemilu.

    Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan revisi akan sangat menguras energi jika dilakukan saat ini. "Kalau kita membuka revisi itu bisa sampai dua tahun lebih karena harus mengakomodir berbagai kepentingan partai politik," kata Saleh ketika dihubungi, Selasa, 23 Februari 2021.

    Saleh mengatakan partainya berpendapat UU Pemilu yang ada saat ini masih baik dan relevan digunakan. PAN menilai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 itu dapat diterapkan setidaknya dua hingga tiga kali lagi sebelum dievaluasi.

    Menurut Saleh, revisi aturan Pemilu sebenarnya lebih banyak menyangkut kepentingan partai-partai politik ketimbang untuk kepentingan masyarakat. Yang diusulkan PDIP, kata Saleh, juga menyangkut kepentingan partai berlambang banteng itu sendiri. "Sementara bagi partai lain itu belum tentu sesuai, belum tentu pas," ujar Saleh.

    Fraksi PDIP menyatakan mendukung revisi UU Pemilu dilanjutkan. PDIP mengusulkan perlu evaluasi aturan pemilu, misalnya terkait sistem proporsional pemilu (terbuka/tertutup) dan ambang batas parlemen (parliamentary threshold).

    Saleh mengatakan pemerintah dan Dewan sebaiknya berfokus menangani pandemi Covid-19 dan dampak ekonomi yang terjadi. Merujuk pada laporan Badan Pusat Statistik yang menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 2,19 persen sepanjang 2020, Saleh menilai pandemi Covid-19 dan dampaknya bisa mengkhawatirkan jika dibiarkan berlarut-larut.

    Saleh pun mengapresiasi partai-partai lain di DPR yang masih satu suara menolak revisi UU Pemilu. Ia berharap DPR dapat segera mengambil keputusan untuk mengeluarkan RUU Pemilu dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2021 pada masa sidang yang akan datang.

    Baca juga: Golkar Tarik Dukungan Pembahasan Revisi UU Pemilu


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Negara-negera yang Sudah Melakukan Vaksinasi Anak di Bawah 12 Tahun

    Di Indonesia, vaksin Covid-19 baru diberikan ke anak usia 12 tahun ke atas. Namun beberapa negara mulai melakukan vaksinasi anak di bawah 12 tahun.