Tolak Revisi UU Pemilu, PAN: Usulan PDIP Belum Tentu Cocok dengan Partai Lain

Warga memasukkan jarinya ke dalam tinta usai Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Jalan Cempaka Putih, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Rabu, 24 April 2019. Pemilu ulang tersebut dilakukan kembali karena pada pemungutan suara 17 April lalu terdapat pemilih pemegang form A5 yang mencoblos 5 surat suara. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi PAN di Dewan Perwakilan Rakyat tetap menyatakan menolak revisi UU Pemilu.

Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan revisi akan sangat menguras energi jika dilakukan saat ini. "Kalau kita membuka revisi itu bisa sampai dua tahun lebih karena harus mengakomodir berbagai kepentingan partai politik," kata Saleh ketika dihubungi, Selasa, 23 Februari 2021.

Saleh mengatakan partainya berpendapat UU Pemilu yang ada saat ini masih baik dan relevan digunakan. PAN menilai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 itu dapat diterapkan setidaknya dua hingga tiga kali lagi sebelum dievaluasi.

Menurut Saleh, revisi aturan Pemilu sebenarnya lebih banyak menyangkut kepentingan partai-partai politik ketimbang untuk kepentingan masyarakat. Yang diusulkan PDIP, kata Saleh, juga menyangkut kepentingan partai berlambang banteng itu sendiri. "Sementara bagi partai lain itu belum tentu sesuai, belum tentu pas," ujar Saleh.

Fraksi PDIP menyatakan mendukung revisi UU Pemilu dilanjutkan. PDIP mengusulkan perlu evaluasi aturan pemilu, misalnya terkait sistem proporsional pemilu (terbuka/tertutup) dan ambang batas parlemen (parliamentary threshold).

Saleh mengatakan pemerintah dan Dewan sebaiknya berfokus menangani pandemi Covid-19 dan dampak ekonomi yang terjadi. Merujuk pada laporan Badan Pusat Statistik yang menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 2,19 persen sepanjang 2020, Saleh menilai pandemi Covid-19 dan dampaknya bisa mengkhawatirkan jika dibiarkan berlarut-larut.

Saleh pun mengapresiasi partai-partai lain di DPR yang masih satu suara menolak revisi UU Pemilu. Ia berharap DPR dapat segera mengambil keputusan untuk mengeluarkan RUU Pemilu dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2021 pada masa sidang yang akan datang.

Baca juga: Golkar Tarik Dukungan Pembahasan Revisi UU Pemilu






Waketum PPP Bilang Koalisi KIB Dinamis, Bisa Ada yang Keluar atau Masuk

9 jam lalu

Waketum PPP Bilang Koalisi KIB Dinamis, Bisa Ada yang Keluar atau Masuk

Arsul membantah isu yang menyebut penyebab KIB belum mengumumkan capres karena PDIP belum juga mengumumkan capresnya.


Soal Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, PDIP Sebut Megawati Sudah Beri Pesan ke Jokowi

15 jam lalu

Soal Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, PDIP Sebut Megawati Sudah Beri Pesan ke Jokowi

PDIP menanggapi isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. PDIP merujuk pada konstitusi bahwa Presiden hanya bisa menjabat selama 2 periode.


PDIP Terus Desak Menteri Nasdem Mundur, Hasto Kristiyanto: Tak Akan Koalisi dengan Partai Suka Impor

16 jam lalu

PDIP Terus Desak Menteri Nasdem Mundur, Hasto Kristiyanto: Tak Akan Koalisi dengan Partai Suka Impor

"Kalau terhadap partai yang sukanya impor, ini enggak cocok buat PDIP," kata Sejjen PDIP Hasti Kristiyanto. Maksudnya Partai NasDem?


PAN Beberkan Kriteria Capres-Cawapres Koalisi Indonesia Bersatu

18 jam lalu

PAN Beberkan Kriteria Capres-Cawapres Koalisi Indonesia Bersatu

Capres-Cawapres Koalisi Indonesia Bersatu, kata Viva Yoga, adalah orang yang punya integritas dan nasionalisme.


Panitia Musyawarah Rakyat di Semarang Menyayangkan Ganjar Pranowo Tak Hadir

1 hari lalu

Panitia Musyawarah Rakyat di Semarang Menyayangkan Ganjar Pranowo Tak Hadir

Namun Ketua Panitia Musyawarah Rakyat memaklumi bila ketidakhadiran Ganjar Pranowo itu karena alasan politik.


Komentari soal PDIP Enggan Berkoalisi dengan Partai Doyan Impor, NasDem: Tak Boleh Arogan

1 hari lalu

Komentari soal PDIP Enggan Berkoalisi dengan Partai Doyan Impor, NasDem: Tak Boleh Arogan

Willy Aditya menanggapi pernyataan Seketaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang mengatakan pihaknya enggan berkoalisi dengan partai doyan impor


Nasdem Soal Rencana Kunjungi PDIP: Kami Tak Memohon Minta Bertemu Bu Mega

1 hari lalu

Nasdem Soal Rencana Kunjungi PDIP: Kami Tak Memohon Minta Bertemu Bu Mega

Ketua DPP Partai NasDem Sugeng Suparwoto menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto soal rencana kunjungan partainya ke PDIP.


Politikus PAN Tak Setuju Muhaimin Soal Penghapusan Jabatan Gubernur

2 hari lalu

Politikus PAN Tak Setuju Muhaimin Soal Penghapusan Jabatan Gubernur

Politikus PAN Viva Yoga Mauladi tak sepakat dengan usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar soal penghapusan jabatan gubernur. Alasannya?


Hasto: Kalau Partai yang Suka Impor, Itu Enggak Cocok dengan PDIP

2 hari lalu

Hasto: Kalau Partai yang Suka Impor, Itu Enggak Cocok dengan PDIP

Menurut Hasto, PDIP masih masih mempertimbangkan momentum, kesesuaian ideologi, platform, desain masa depan, serta cara pandang terhadap masa depan.


Kinerja BRIN Jadi Sorotan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto: Itu Karena Sistem Proporsional Terbuka

2 hari lalu

Kinerja BRIN Jadi Sorotan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto: Itu Karena Sistem Proporsional Terbuka

Sekjen PDIP menyingung soal sistem proporsional terbuka saat menjawab kisruh soal kinerja BRIN yang menjadi sorotan.