KPK Terima Laporan RS Potong Insentif Tenaga Kesehatan Sampai 70 Persen

Tenaga kesehatan melakukan pendaftaran sebelum menerima vaksin Covid-19 Sinovac dosis pertama saat vaksinasi massal di Puskesmas Tanah Abang, Jakarta, Ahad, 7 Februari 2021. . Dari angka tersebut, baru sebanyak 137.207 nakes yang mendapat dosis kedua. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau kepada manajemen rumah sakit atau instansi lain agar tidak memotong insentif tenaga kesehatan. Peringatan ini disampaikan karena KPK menerima informasi adanya pemotongan insentif nakes oleh pihak manajemen RS dengan besaran 50 hingga 70 persen.

"Insentif yang diterima oleh nakes secara langsung tersebut diketahui dilakukan pemotongan oleh pihak manajemen atau pihak lainnya yang tidak berhubungan langsung dalam penanganan pasien Covid-19," kata Pelaksana tugas juru bicara KPK Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati, Selasa, 23 Februari 2021.

Ipi mengatakan, pada Maret hingga akhir Juni 2020, lewat kajian penanganan Covid-19 khususnya di bidang kesehatan, KPK menemukan sejumlah permasalahan terkait pembayaran insentif dan santunan nakes. 

Baca juga: Para Tenaga Kesehatan di Yogyakarta Belum Terima Insentif

Sejumlah masalah itu yakni, potensi inefisiensi keuangan negara yang disebabkan duplikasi anggaran untuk program pemberian insentif tenaga kesehatan di daerah. Yakni melalui Bantuan Operasional Kesehatan dan Belanja Tidak terduga.

Kedua, proses pembayaran yang berjenjang menyebabkan lamanya waktu pencairan dan meningkatkan risiko penundaan dan pemotongan insentif atau santunan tenaga kesehatan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, proses verifikasi yang terpusat di Kemenkes juga menyebabkan lamanya proses verifikasi.

Untuk memastikan para tenaga kesehatan menerima haknya tanpa ada pemotongan, KPK meminta Inspektorat dan Dinas Kesehatan untuk bersama-sama turut melakukan pengawasan dalam penyaluran dana insentif tenaga kesehatan.






Soal Kendaraan Listrik, Kemenkeu: Bagian dari Transformasi Industri

2 menit lalu

Soal Kendaraan Listrik, Kemenkeu: Bagian dari Transformasi Industri

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menyebut rencana pemerintah memberikan subsidi kendaraan listrik sebagai bagian dari transformasi industri.


Ekonomi Dunia Hadapi Ancaman Disrupsi, Sri Mulyani Sebut Pemerintah Beri Insentif untuk Pelaku Usaha

17 jam lalu

Ekonomi Dunia Hadapi Ancaman Disrupsi, Sri Mulyani Sebut Pemerintah Beri Insentif untuk Pelaku Usaha

Hadapi ekonomi dunia, Menkeu Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan terus berupaya mendukung para pelaku usaha dengan beberapa kebijakan strategis.


KPK Ingatkan Nilai Manfaat Dana Haji Bisa Habis Jika Persentase Subsidi Tak Diubah

18 jam lalu

KPK Ingatkan Nilai Manfaat Dana Haji Bisa Habis Jika Persentase Subsidi Tak Diubah

KPK khawatir jemaah tunggu bakal tidak bisa menikmati subsidi dari nilai manfaatnya karena sudah habis terpakai jemaah kloter sebelumnya.


Rekening Penjual Burung Diblokir BCA atas Perintah KPK, YLKI: Melanggar Hak Konsumen

19 jam lalu

Rekening Penjual Burung Diblokir BCA atas Perintah KPK, YLKI: Melanggar Hak Konsumen

YLKI menyatakan seharusnya BCA mengkonfirmasi ke penyidik sebelum memblokir nomor rekening seseorang.


Akan Konsultasi Insentif Kendaraan Listrik dengan DPR, Sri Mulyani: Finalisasi Sedang Dilakukan

20 jam lalu

Akan Konsultasi Insentif Kendaraan Listrik dengan DPR, Sri Mulyani: Finalisasi Sedang Dilakukan

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan pembahasan soal insentif kendaraan listrik di pemerintah sudah hampir selesai.


Temui Pimpinan KPK, Menteri Agama Ungkap Dua Saran yang Belum Dilaksanakan

20 jam lalu

Temui Pimpinan KPK, Menteri Agama Ungkap Dua Saran yang Belum Dilaksanakan

Menteri Agama Yaqut bertemu pimpinan KPK membahas saran dan rekomendasi yang pernah diberikan mengenai pelaksanaan haji.


Menteri Agama Ungkap Saran KPK soal Biaya Haji: Kenaikannya Harus Terstruktur

21 jam lalu

Menteri Agama Ungkap Saran KPK soal Biaya Haji: Kenaikannya Harus Terstruktur

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan hasil pertemuannya dengan pimpinan KPK hari ini membahas soal rencana kenaikan biaya haji 2023


KPK Bertemu dengan Menteri Agama dan BPKH Bahas Rencana Kenaikan Biaya Haji

1 hari lalu

KPK Bertemu dengan Menteri Agama dan BPKH Bahas Rencana Kenaikan Biaya Haji

KPK mengundang Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Kepala BPKH Fadlul Imansyah membahas mengenai rencana kenaikan biaya haji 2023 M/1444 H.


BCA Salah Blokir Rekening Penjual Burung, Ini Ilham Wahyudi yang Dimaksud KPK

1 hari lalu

BCA Salah Blokir Rekening Penjual Burung, Ini Ilham Wahyudi yang Dimaksud KPK

Heboh pemblokiran rekening penjual burung oleh Bank Central Asia (BCA), karena bernama sama. Ini Ilham Wahyudi yang dimaksud KPK.


KPK dan BCA Salah Blokir Rekening Penjual Burung, Novel Baswedan: Kurang Verifikasi Data

1 hari lalu

KPK dan BCA Salah Blokir Rekening Penjual Burung, Novel Baswedan: Kurang Verifikasi Data

Eks penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan kasus salah blokir rekening penjual burung oleh KPK dan BCA karena kurang vefikasi data.