Pernah Intervensi RUU Pemilu, Jokowi Diminta Usulkan Revisi UU ITE ke DPR

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi usai meresmikan Bendungan Tapin di Desa Pipitak Jaya, Kalimantan Selatan, Kamis, 18 Februari 2021. Pembangunan bendungan yang diikuti dengan pembangunan jaringan irigasi hingga ke lahan-lahan sawah milik petani tersebut dilakukan dalam lima tahun pengerjaan dengan biaya mencapai Rp986,5 miliar. BPMI Setpres/Lukas

    Presiden Jokowi usai meresmikan Bendungan Tapin di Desa Pipitak Jaya, Kalimantan Selatan, Kamis, 18 Februari 2021. Pembangunan bendungan yang diikuti dengan pembangunan jaringan irigasi hingga ke lahan-lahan sawah milik petani tersebut dilakukan dalam lima tahun pengerjaan dengan biaya mencapai Rp986,5 miliar. BPMI Setpres/Lukas

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang menyatakan terbukanya peluang merevisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, ia masih mempertanyakan keseriusan Presiden terkait revisi UU yang dinilai memuat pasal karet penghambat kebebasan berpendapat ini.

    Pangi berharap, pernyataan Jokowi itu bukan sekadar basa-basi politik. "Syukur Presiden sudah siuman sehingga ada niat untuk revisi Undang-undang ITE ini, tapi apakah ini hanya sebatas dagelan politik atau panggung sandiwara?" kata Pangi dalam keterangannya, Selasa, 23 Februari 2021.

    Pangi berharap Jokowi serius mengajukan revisi UU ITE ke Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut dia, Jokowi dapat mengintervensi partai-partai pendukungnya di DPR seperti ia mengintervensi revisi UU Pemilu.

    "Bisa segera Presiden intervensi, ditindaklanjuti partai politik keinginan Presiden di DPR, sebagaimana Presiden bisa intervensi pilkada di 2024 lewat kaki tangan tokoh sentral ketua umum partai politik," kata Pangi.

    Sebelumnya, Presiden Jokowi diketahui memang meminta partai-partai pendukungnya untuk tak mengubah jadwal Pilkada Serentak 2024. Presiden juga menginginkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tak direvisi lantaran baru diterapkan satu kali.

    Baca juga: Setengah Hati Revisi UU ITE

    Menurut Pangi, Presiden Jokowi mestinya bisa melakukan hal serupa untuk merevisi Undang-undang ITE. Jika ada yang menolak, kata dia, Jokowi mestinya bisa mengatasi masalah tersebut. "Sebab sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan punya legitimasi, kekuasaan, dan pengaruh cukup kuat dalam desain sistem presidensial Indonesia," ujar Pangi.

    Pangi mengatakan UU ITE perlu segera direvisi demi penghormatan pada kebebasan sipil dan demokrasi, terutama kebebasan berpendapat dan menyampaikan kritik. Ia menilai daya tahan demokrasi di era Jokowi melemah, terbukti dengan turunnya Indeks Demokrasi indonesia tahun 2020 seperti yang dirili The Economist Intelligence Unit dan Freedom House.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sepak Terjang Artidjo Alkostar Si Algojo Koruptor

    Artidjo Alkostar, bekas hakim agung yang selalu memperberat hukuman para koruptor, meninggal dunia pada Ahad 28 Februari 2021. Bagaimana kiprahnya?