Pernah Intervensi RUU Pemilu, Jokowi Diminta Usulkan Revisi UU ITE ke DPR

Presiden Jokowi usai meresmikan Bendungan Tapin di Desa Pipitak Jaya, Kalimantan Selatan, Kamis, 18 Februari 2021. Pembangunan bendungan yang diikuti dengan pembangunan jaringan irigasi hingga ke lahan-lahan sawah milik petani tersebut dilakukan dalam lima tahun pengerjaan dengan biaya mencapai Rp986,5 miliar. BPMI Setpres/Lukas

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang menyatakan terbukanya peluang merevisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, ia masih mempertanyakan keseriusan Presiden terkait revisi UU yang dinilai memuat pasal karet penghambat kebebasan berpendapat ini.

Pangi berharap, pernyataan Jokowi itu bukan sekadar basa-basi politik. "Syukur Presiden sudah siuman sehingga ada niat untuk revisi Undang-undang ITE ini, tapi apakah ini hanya sebatas dagelan politik atau panggung sandiwara?" kata Pangi dalam keterangannya, Selasa, 23 Februari 2021.

Pangi berharap Jokowi serius mengajukan revisi UU ITE ke Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut dia, Jokowi dapat mengintervensi partai-partai pendukungnya di DPR seperti ia mengintervensi revisi UU Pemilu.

"Bisa segera Presiden intervensi, ditindaklanjuti partai politik keinginan Presiden di DPR, sebagaimana Presiden bisa intervensi pilkada di 2024 lewat kaki tangan tokoh sentral ketua umum partai politik," kata Pangi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi diketahui memang meminta partai-partai pendukungnya untuk tak mengubah jadwal Pilkada Serentak 2024. Presiden juga menginginkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tak direvisi lantaran baru diterapkan satu kali.

Baca juga: Setengah Hati Revisi UU ITE

Menurut Pangi, Presiden Jokowi mestinya bisa melakukan hal serupa untuk merevisi Undang-undang ITE. Jika ada yang menolak, kata dia, Jokowi mestinya bisa mengatasi masalah tersebut. "Sebab sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan punya legitimasi, kekuasaan, dan pengaruh cukup kuat dalam desain sistem presidensial Indonesia," ujar Pangi.

Pangi mengatakan UU ITE perlu segera direvisi demi penghormatan pada kebebasan sipil dan demokrasi, terutama kebebasan berpendapat dan menyampaikan kritik. Ia menilai daya tahan demokrasi di era Jokowi melemah, terbukti dengan turunnya Indeks Demokrasi indonesia tahun 2020 seperti yang dirili The Economist Intelligence Unit dan Freedom House.






Pengamat Prediksi Isu Reshuffle dan Anies Jadi Topik Pertemuan Jokowi - Surya Paloh

53 menit lalu

Pengamat Prediksi Isu Reshuffle dan Anies Jadi Topik Pertemuan Jokowi - Surya Paloh

Adi Prayitno, menyebut isu reshuffle dan pencapresan Anies Baswedan diduga jadi pembahasan antara Surya Paloh dengan Presiden Jokowi.


Kaesang Bakal Susul Gibran Masuk Politik, Pengamat Singgung Dinasti Politik hingga Aji Mumpung

1 jam lalu

Kaesang Bakal Susul Gibran Masuk Politik, Pengamat Singgung Dinasti Politik hingga Aji Mumpung

Ubedilah Badrun menyebut masuknya Gibran Rakabuming ke politik merupakan bagian dari praktik dinasti politik yang bersembunyi di balik politik elektoral.


Kaesang Ingin Masuk Politik, Gibran Sebut Jokowi Masih Tidak Percaya atas Keputusan Itu

5 jam lalu

Kaesang Ingin Masuk Politik, Gibran Sebut Jokowi Masih Tidak Percaya atas Keputusan Itu

Gibran menyebut ayahnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak percaya dengan keputusan Kaesang untuk terjun ke dunia politik


Dukung Jokowi 3 Periode Lalu Tuntut 9 tahun Jabatan Kades, Ini Profil Surta Wijaya Ketua Umum DPP Apdesi

6 jam lalu

Dukung Jokowi 3 Periode Lalu Tuntut 9 tahun Jabatan Kades, Ini Profil Surta Wijaya Ketua Umum DPP Apdesi

Surta Wijaya Ketua DPP Apdesi yang juga Kepala Desa Babakan Asem, Teluk Naga, Tangerang periode 2019-2025. Ini kontroversinya dukung Jokowi 3 periode.


Cegah Lonjakan Kasus Covid-19 di Masa Transisi Menuju Endemi, Heru Budi Tetapkan 4 Kegiatan

7 jam lalu

Cegah Lonjakan Kasus Covid-19 di Masa Transisi Menuju Endemi, Heru Budi Tetapkan 4 Kegiatan

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono resmi mencabut aturan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).


4 Fakta Pertemuan Surya Paloh dan Presiden Jokowi di Istana

15 jam lalu

4 Fakta Pertemuan Surya Paloh dan Presiden Jokowi di Istana

Pertemuan Surya Paloh dan Jokowi berlangsung saat isu reshuffle kabinet santer beredar.


Heru Budi Ingin Sekda DKI yang Paham Soal Anggaran

17 jam lalu

Heru Budi Ingin Sekda DKI yang Paham Soal Anggaran

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku tak memiliki kriteria khusus untuk calon Sekda DKI. Dia hanya ingin Sekda yang memahami anggaran.


Proyek Sodetan Ciliwung Jalan Lagi, Terima Kasih Heru Budi untuk Trisakti dan Warga

18 jam lalu

Proyek Sodetan Ciliwung Jalan Lagi, Terima Kasih Heru Budi untuk Trisakti dan Warga

Heru Budi berterima kasih ke warga yang berkenan pindah ke rusun sehingga proyek sodetan ciliwung bisa dilanjutkan


Ketua DPP NasDem Ungkap Pertemuan Jokowi dan Surya Paloh: Melepas Rindu, Singgung Pemilu

19 jam lalu

Ketua DPP NasDem Ungkap Pertemuan Jokowi dan Surya Paloh: Melepas Rindu, Singgung Pemilu

Sugeng Suparwoto pertegas kalau pertemuan antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh merupakan kunjungan melepaskan rindu.


Bos Samsung Indonesia: Pencabutan PPKM Beri Angin Segar Bagi Pengusaha

20 jam lalu

Bos Samsung Indonesia: Pencabutan PPKM Beri Angin Segar Bagi Pengusaha

Presiden Jokowi secara resmi menghentikan PPKM pada Jumat, 30 Desember 2022.