PPP Tak Setuju Pembahasan Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada Dipisah

Warga menunjukkan jarinya yang telah dicelupkan ke tinta usai mencoblos pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 09 Kelurahan Duyu, Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu, 27 April 2019. PSU di Palu dilakukan di 13 TPS yang tersebar di lima kecamatan dan dilakukan serentak pada 27 April 2019. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - PPP menolak pembahasan revisi Undang-undang Pemilu jika tak berbarengan dengan perubahan UU Pilkada. Sekretaris Fraksi PPP di Dewan Perwakilan Rakyat Achmad Baidowi mengatakan, revisi UU Pemilu dan UU Pilkada merupakan konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi.

"Jika tidak direvisi ya tidak direvisi semuanya," kata Baidowi kepada Tempo, Selasa, 23 Februari 2021.

Baidowi mengatakan UU Pemilu dan UU Pilkada harus dievaluasi secara komprehensif sebagai satu kesatuan aturan pelaksanaan pemilihan umum. Jika hendak diubah, kata dia, maka keduanya harus direvisi berbarengan.

Adapun menurut Sekretaris Jenderal PPP Arwani Thomafi, partainya menilai tak ada problem krusial dan substansial dalam UU Pemilu yang ada saat ini. "Jadi tidak perlu ada revisi," kata Arwani.

Baca juga: Golkar Tarik Dukungan Pembahasan RUU Pemilu

Jika ada problem dalam penyelenggaraan pemilu, kata Arwani, hal itu lebih pada problem manajemen teknis. Ia pun sepakat dengan pendapat pemerintah bahwa masalah teknis tersebut cukup diperbaiki lewat Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Menurut mantan Wakil Ketua Komisi II DPR ini, UU Pemilu idealnya diterapkan setidaknya dua kali sebelum dievaluasi. "Tidak setiap pemilu kita selalu bergantung pada kebutuhan akan harus mengubah UU," ujar Arwani.

PPP pun mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada dilaksanakan setelah pemilihan serentak pada 2024 mendatang. "Makanya kami mengusulkan revisi setelah 2024, revisi semuanya," kata Achmad Baidowi mengimbuhkan.






Anak Haji Lulung dan Ketua Bamus Betawi Riano P Ahmad Mundur dari PPP

58 menit lalu

Anak Haji Lulung dan Ketua Bamus Betawi Riano P Ahmad Mundur dari PPP

Anak Haji Lulung, Guruh Tirta Lunggana sempat menjadi Ketua DPW PPP DKI Jakarta selama 9 bulan, sebelum mengundurkan diri.


Waketum PPP Bilang Koalisi KIB Dinamis, Bisa Ada yang Keluar atau Masuk

2 jam lalu

Waketum PPP Bilang Koalisi KIB Dinamis, Bisa Ada yang Keluar atau Masuk

Arsul membantah isu yang menyebut penyebab KIB belum mengumumkan capres karena PDIP belum juga mengumumkan capresnya.


PPP soal Bergabungnya Sandiaga: Doakan Saja

4 jam lalu

PPP soal Bergabungnya Sandiaga: Doakan Saja

Sandiga juga meminta agar tidak ada lagi pertanyaan yang menyebut dirinya bakal pindah ke PPP.


Isu Penundaan Pemilu Bergulir Lagi, PPP Tetap Bersiap Ikut Pemilihan Sesuai Jadwal

5 jam lalu

Isu Penundaan Pemilu Bergulir Lagi, PPP Tetap Bersiap Ikut Pemilihan Sesuai Jadwal

Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menyebut gagasan penundaan Pemilu 2024 mungkin terjadi.


PPP Sebut Nama Erick Thohir Paling Ramai di Internal, Bisa Capres atau Cawapres

6 jam lalu

PPP Sebut Nama Erick Thohir Paling Ramai di Internal, Bisa Capres atau Cawapres

Dukungan untuk Erick Thohir menguat di internal PPP. Menurut Arsul Sani, bisa sebagai capres atau cawapres.


Mardiono PPP Sebut Isu Penundaan Pemilu Sambil Lalu Dibicarakan di KIB

10 jam lalu

Mardiono PPP Sebut Isu Penundaan Pemilu Sambil Lalu Dibicarakan di KIB

Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono berbicara soal isu penundaan pemilu di KIB dan Jokowi 3 periode.


PAN Beberkan Kriteria Capres-Cawapres Koalisi Indonesia Bersatu

12 jam lalu

PAN Beberkan Kriteria Capres-Cawapres Koalisi Indonesia Bersatu

Capres-Cawapres Koalisi Indonesia Bersatu, kata Viva Yoga, adalah orang yang punya integritas dan nasionalisme.


Mardiono Sebut PPP Siap dengan Segala Kemungkinan Seputar Pemilu 2024

13 jam lalu

Mardiono Sebut PPP Siap dengan Segala Kemungkinan Seputar Pemilu 2024

Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono mengatakan partainya siap dengan segala kemungkinan yang terjadi seputar Pemilu 2024.


Muhammad Mardiono Singgung Kemungkinan Penundaan Pemilu

1 hari lalu

Muhammad Mardiono Singgung Kemungkinan Penundaan Pemilu

Muhammad Mardiono mengklaim antusiasme masyarakat terhadap Pemilu 2024 masih dingin.


PDIP Tetap Usulkan Sistem Proporsional Tertutup, Hasto: Berpolitik Kadang Melawan Arus

2 hari lalu

PDIP Tetap Usulkan Sistem Proporsional Tertutup, Hasto: Berpolitik Kadang Melawan Arus

PDIP menilai sistem proporsional terbuka menyebabkan anggota dewan dipilih hanya karena popularisme dan nepotisme.