Seperti PDIP, Fraksi PKB Setuju Revisi UU Pemilu Tanpa Normalisasi Pilkada

Warga memasukkan jarinya ke dalam tinta usai Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Jalan Cempaka Putih, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Rabu, 24 April 2019. Pemilu ulang tersebut dilakukan kembali karena pada pemungutan suara 17 April lalu terdapat pemilih pemegang form A5 yang mencoblos 5 surat suara. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi PKB DPR menyatakan setuju revisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang terpisah dengan revisi Undang-undang Pilkada. Sikap ini senada dengan apa yang dikemukakan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yakni mendukung revisi UU Pemilu tetapi menolak normalisasi pilkada pada 2022 dan 2023.

"Dari awal posisi PKB seperti itu, menginginkan revisi Undang-undang Pemilu dan menolak revisi UU Pilkada," kata Wakil Ketua Komisi II DPR dari PKB Luqman Hakim kepada Tempo, Selasa, 23 Februari 2021. Luqman mengatakan partainya pun berkomunikasi dengan PDIP dan partai-partai lainnya.

Menurut Luqman, PKB menilai UU Pemilu perlu direvisi untuk membenahi kekurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2019. PKB menilai ada dua aspek dari perlunya revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 ini, yakni aspek prosedural pembentukan UU dan aspek substansi legislasi.

Dari sisi prosedur dan mekanisme pembentukan undang-undang, Luqman mengatakan harus ada kesepakatan pemerintah dan DPR agar revisi UU Pemilu dapat berjalan. Namun, pemerintah telah menyatakan tak bersedia membahas revisi UU Pemilu lantaran tengah berkonsentrasi penuh mengatasi pandemi Covid-19 dan memulihkan ekonomi nasional.

Sebagai koalisi pemerintah, kata Luqman, PKB mendukung sikap pemerintah ini. Meski begitu, ia menyebut PKB siap jika nantinya pemerintah sudah bersedia membahas revisi UU Pemilu. "PKB pada posisi siap membahas revisi UU Pemilu bersama pemerintah dan fraksi-fraksi lain di DPR," kata dia.

Dari substansi materi legislasi, PKB memiliki sembilan alasan perlunya merevisi UU Pemilu, berkaca dari pelaksanaan Pemilu Serentak 2019. Mulai dari banyaknya petugas yang menjadi korban akibat kelelahan; praktik politik uang; kegagalan pemilu memperkuat sistem presidensialisme, aturan pemilu yang belum cukup memberikan afirmasi kepada perempuan.

Kemudian dalam revisi UU Pemilu belum mengatur kewajiban domisili calon anggota legislatif di daerah pemilihan; aturan pembentukan daerah pemilihan yang dinilai belum mewujudkan keadilan representasi kursi di DPR; perlunya reformasi aturan pembiayaan untuk peserta pemilu agar tepat manfaat dan sasaran; penggunaan sistem pemilu proporsional yang dinilai perlu dievaluasi; dan belum diaturnya penggunaan teknologi untuk pelaksanaan pemilu.

Baca juga: Tidak Revisi UU Pemilu, Pratikno Bantah Istana Ingin Jegal Anies Baswedan






PKB Belum Bisa Pastikan Kehadiran Cak Imin di Acara Peringatan Satu Abad NU

6 jam lalu

PKB Belum Bisa Pastikan Kehadiran Cak Imin di Acara Peringatan Satu Abad NU

PKB belum bisa memastikan kehadiran ketua umumnya Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dalam peringatan satu abad NU di Sidoarjo.


Muzani Bilang HUT ke-15 Gerindra Digelar Sederhana, Tak Undang Jokowi

8 jam lalu

Muzani Bilang HUT ke-15 Gerindra Digelar Sederhana, Tak Undang Jokowi

Muzani menegaskan, terbatasnya ruang aula kantor pusat Gerindra itu tak memungkinkan untuk mengundang banyak tamu.


Proses Penentuan Capres Cawapres Koalisi Gerindra dan PKB Terus Berjalan

9 jam lalu

Proses Penentuan Capres Cawapres Koalisi Gerindra dan PKB Terus Berjalan

Jazilul menyebut PKB dan Gerindra sudah satu suara memenangkan Pilpres 2024.


Gerindra Rayakan HUT ke-15 Besok, Politikus PKB Belum Tahu Diundang atau Tidak

10 jam lalu

Gerindra Rayakan HUT ke-15 Besok, Politikus PKB Belum Tahu Diundang atau Tidak

Partai Gerindra bakal merayakan hari jadinya ke-15 tahun di Kantor DPP Gerindra, Jakarta Selatan.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun

11 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun

Jazilul mengatakan naik turunnya skor Indeks Persepsi Korupsi bukanlah sesuatu yang perlu dijadikan polemik.


Sekber Gerindra dan PKB Bakal Dibentuk hingga Tingkat Kabupaten dan Kota

12 jam lalu

Sekber Gerindra dan PKB Bakal Dibentuk hingga Tingkat Kabupaten dan Kota

Muzani membantah saat ini Gerindra - PKB juga sedang tahap menjajaki kemungkinan memperbesar koalisi dengan Partai Nasdem.


Usul Muhaimin Soal Penghapusan Jabatan Gubernur, Peneliti: Tak Ada Pijakan Teoritis

15 jam lalu

Usul Muhaimin Soal Penghapusan Jabatan Gubernur, Peneliti: Tak Ada Pijakan Teoritis

Usul penghapusan jabatan gubernur yang dilontarkan oleh Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar itu sesungguhnya tidak ada pijakan teoritis.


Soal Capres dan Cawapres KIR, PKB: Diumumkan Sebelum Ramadan

1 hari lalu

Soal Capres dan Cawapres KIR, PKB: Diumumkan Sebelum Ramadan

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyebutkan capres dan cawapres yang diusung Koalisi Indonesia Raya (KIR) rencananya akan diumumkan sebelum Ramadan.


Politikus PAN Tak Setuju Muhaimin Soal Penghapusan Jabatan Gubernur

2 hari lalu

Politikus PAN Tak Setuju Muhaimin Soal Penghapusan Jabatan Gubernur

Politikus PAN Viva Yoga Mauladi tak sepakat dengan usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar soal penghapusan jabatan gubernur. Alasannya?


Jokowi Sebut Penghapusan Gubernur Perlu Kajian, Cak Imin: PKB Segera Bawa Kajian ke Baleg DPR

2 hari lalu

Jokowi Sebut Penghapusan Gubernur Perlu Kajian, Cak Imin: PKB Segera Bawa Kajian ke Baleg DPR

Jokowi merespon usulan Muhaimin Iskandar soal penghapusan jabtan gubernur