Penanganan Kasus UU ITE, KontraS: Virtual Police Justru Menambah Orang Takut

Reporter

Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo usai dilantik menjadi Kapolri di Istana Negara, 27 Januari 2021. Foto/youtube

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengkritik Surat Edaran Kapolri nomor SE/2/11/2021 terkait penanganan kasus UU ITE. Peneliti KontraS, Rivanlee Anandar menilai, salah satu poin SE Kapolri tersebut terkait pengaktifan virtual police justru kontradiktif dengan pesan Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat menyampaikan wacana revisi UU ITE.

SE tersebut memerintahkan jajaran Polri mengedepankan upaya preemtif dan preventif melalui virtual police dan virtual alert yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber.

"Keberadaan virtual police ini ironis di tengah ketakutan kita karena ancaman UU ITE. Virtual police justru semakin membuat orang takut karena dipantau polisi ketika menyampaikan ekspresi. Jadi agak kontradiktif dengan pesan yang disampaikan Presiden Jokowi," ujar Rivan saat dihubungi Tempo, Selasa, 23 Februari 2021.

"Kalau UU ITE disebut bisa mengganggu demokrasi, lah ini malah memberi ruang virtual police aktif. Makin takutlah orang komentar," ujar Rivan.

Oleh karena itu, Kontras mengusulkan pemerintah mencabut saja pasal-pasal karet dalam UU ITE. Tidak mesti berputar-putar membuat pedoman interpretasi akan ketentuan tindak pidana terhadap ekspresi. "Sejak awal sangat tidak mungkin mengukur pemenuhan tindak pidana kepada sebuah ekspresi," ujar dia.

Baca: Kapolri Keluarkan Pedoman Penerapan UU ITE, Ini 11 Poinnya

Wacana revisi UU ITE awalnya digulirkan Presiden Jokowi karena keresahan akan banyaknya kasus masyarakat saling lapor. Ia mengaku memahami Undang-undang ITE memiliki semangat untuk menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, sehat, beretika, dan produktif. "Tetapi implementasinya, pelaksanaannya jangan justru menimbulkan rasa ketidakadilan," kata Jokowi dalam acara Pengarahan kepada Pimpinan TNI Polri, Senin, 15 Februari 2021.

Indonesia, kata Jokowi, adalah negara demokrasi yang menghormati kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Indonesia, lanjut dia, merupakan negara hukum yang harus menjalankan hukum seadil-adilnya, melindungi kepentingan yang lebih luas, dan sekaligus menjamin rasa keadilan masyarakat.

"Kalau UU ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya, saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi UU ini, karena di sinilah hulunya, hulunya ada di sini. Revisi," kata Jokowi.

Sebagai tindaklanjut, Menkopolhukam membentuk dua tim khusus pengkaji UU ITE. Berdasar Keputusan Menkopolhukam Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tim Kajian UU ITE, tim diberi waktu bekerja sampai 22 Mei 2021. Sementara tim bekerja, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan surat edaran soal penanganan kasus UU ITE, yang salah satu substansinya mengaktifkan virtual police. Langkah ini, dianggap ironis dan bertentangan dengan pesan Presiden Jokowi.

DEWI NURITA






Menantu Gus Dur Jadi Dewan Pengarah Pemenangan Pemilu PSI, Giring: Tanda Menang di 2024

26 menit lalu

Menantu Gus Dur Jadi Dewan Pengarah Pemenangan Pemilu PSI, Giring: Tanda Menang di 2024

Pengumuman mantu Gus Dur jadi Dewan Pengarah Pemenangan Pemilu PSI dilakukan di depan Presiden Jokowi.


Agenda Jokowi di Rabu Pon: Hadiri Acara Perbankan, Internal, dan Terbang ke Bali

1 jam lalu

Agenda Jokowi di Rabu Pon: Hadiri Acara Perbankan, Internal, dan Terbang ke Bali

Besok Rabu Pon, 1 Februari 2023 disebut-sebut akan jadi momen Jokowi umumkan reshuffle. Istana mengatakan agenda Jokowi besok ke Bali.


Calon Sekda DKI Jakarta, Diseleksi Pansel dan Ditetapkan Jokowi, Siapa Calon Kuat?

2 jam lalu

Calon Sekda DKI Jakarta, Diseleksi Pansel dan Ditetapkan Jokowi, Siapa Calon Kuat?

Tiga nama calon Sekda DKI sudah diserahkan ke Mendagri. Tempo merangkum hal-hal seputar calon Sekda DKI tersebut


Buwas Menghadap Jokowi di Istana Saat Santer Isu Reshuffle, Sinyal Akan Gantikan Menteri Pertanian?

4 jam lalu

Buwas Menghadap Jokowi di Istana Saat Santer Isu Reshuffle, Sinyal Akan Gantikan Menteri Pertanian?

Pertemuan Dirut Bulog Budi Waseso atau Buwas dengan Presiden Jokowi dilakukan di tengah santer isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Ada apa gerangan?


Buwas Hingga Zulhas Temui Jokowi di Istana Saat Santer Isu Reshuffle, Apa Saja yang Dibahas?

5 jam lalu

Buwas Hingga Zulhas Temui Jokowi di Istana Saat Santer Isu Reshuffle, Apa Saja yang Dibahas?

Tak hanya Buwas yang merapat ke Istana Negara hari ini, Selasa, 31 Januari 2023. Ia bersama Mendag dan kepala Bapanas juga diminta menemui Jokowi.


Di Tengah Isu Reshuffle, Menteri LHK Absen dalam Rapat Soal Beras dengan Jokowi

5 jam lalu

Di Tengah Isu Reshuffle, Menteri LHK Absen dalam Rapat Soal Beras dengan Jokowi

Di tengah isu reshuffle, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar tak hadir dalam rapat soal beras dengan Presiden Jokowi di Istana Negara hari ini.


Heru Budi Hartono Patuhi Jokowi Turunkan Stunting DKI, Seturun-turunnya, Kerja, Kerja

5 jam lalu

Heru Budi Hartono Patuhi Jokowi Turunkan Stunting DKI, Seturun-turunnya, Kerja, Kerja

Heru Budi Hartono menargetkan penurunan angka stunting di Ibu Kota serendah-rendahnya. Namun, ia tidak merinci jumlah yang ingin dicapai.


Ditanya Soal Evaluasi Menteri, Bahlil: Sesama Sopir Angkot Dilarang Saling Mendahului

7 jam lalu

Ditanya Soal Evaluasi Menteri, Bahlil: Sesama Sopir Angkot Dilarang Saling Mendahului

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Negara hari ini. Dia mengaku tak tahu soal isu reshuffle.


Janji Kapolda Metro Bentuk TPF Kasus Mahasiswa UI Tewas Tertabrak Ditunggu

7 jam lalu

Janji Kapolda Metro Bentuk TPF Kasus Mahasiswa UI Tewas Tertabrak Ditunggu

Tim kuasa hukum keluarga Hasya Attalah Syaputra tunggu realisasi pembentukan tim pencari fakta untuk mengusut kasus mahasiswa UI yang tewas tertabrak.


Di Tengah Isu Reshuffle Kabinet, Airlangga: Politik Tunggu Rabu

8 jam lalu

Di Tengah Isu Reshuffle Kabinet, Airlangga: Politik Tunggu Rabu

Airlangga meminta media menunggu hari Rabu untuk mendapatkan kabar politik terbaru. Pernyataan ini dilontarkan di tengah isu reshuffle Kabinet