YLBHI Duga Pemerintah Lebih Condong Ingin Interpretasi Ketimbang Revisi UU ITE

Reporter

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati saat melakukan orasi di hadapan massa aliansi GEBRAK di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Oktober 2020. Tempo/M Yusuf Manurung

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati menengarai niat pemerintah lebih condong untuk membuat interpretasi ketimbang melakukan revisi Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau revisi UU ITE.

Hal tersebut, kata Asfi, terlihat mulai dari munculnya Surat Edaran Kapolri nomor SE/2/II/2921 terkait penerapan UU ITE hingga pernyataan Ketua Sub Tim I UU ITE Henry Subiakto yang membandingkan UU ITE dengan kitab suci. Seperti halnya kitab suci, kata Subiakto, UU ITE bisa ditafsirkan bermacam-macam, bahkan dengan penafsiran yang salah, tapi tak lantas kitab diubah.

"Saya melihatnya kok semakin lama arahnya semakin ke sana (interpretasi, red). Tampaknya niat merevisi sudah direvisi dengan menerbitkan SE itu. Sampai membandingkan UU ITE dengan kitab suci lah," ujar Asfi saat dihubungi Tempo, Selasa, 23 Februari 2021.

Menurut Asfi, aturan hukum dan kitab suci jelas dua hal yang berbeda. Ihwal SE Kapolri misalnya, lanjut dia, belum tentu pemahaman dan kepatuhan terhadap surat edaran itu sama. Sengkarut penggunaan pasal karet dalam UU ITE, ujarnya, tidak bisa diselesaikan dengan interpretasi saja.

"Esensi paling dasar kan, apakah penghinaan itu dipenjara atau sebenarnya bisa dengan hukuman lain. PBB sendiri sebenarnya mengarahkan penghinaan begini secara perdata. Kalau pun di pidana, tapi hukumannya bukan di penjara. Misalnya denda, minta maaf secara publik, dan lain-lain," ujar Asfi.

Diketahui, pemerintah saat ini membentuk dua tim khusus pengkaji UU ITE. Berdasar Keputusan Menkopolhukam Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tim Kajian UU ITE, tim diberi waktu bekerja sampai 22 Mei 2021. Dalam keputusan itu, tim dibagi menjadi dua, yakni; tim pengarah dan tim pelaksana.

Baca: Kapolri Terbitkan Telegram Pedoman UU ITE, Ujaran Kebencian Diselesaikan Mediasi

Tim pengarah akan berada di Kemenkopolhukam. Sementara, tim pelaksana dari Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Kementerian Hukum dan HAM. Kominfo akan masuk menjadi sub tim 1 yang disebut Tim Perumus Kriteria Penerapan UU ITE. Tim ini bertugas merumuskan kriteria implementasi terhadap pasal-pasal tertentu yang dianggap karet. Ketua Tim ini adalah Henry Subiakto, yang sebelumnya membandingkan UU ITE dengan kitab suci.

Sementara, Kemenkumham akan mengisi sub tim 2 bernama Tim Telaah Substansi UU ITE. Sub tim 2 bertugas menelaah sejumlah pasal dalam UU ITE untuk menentukan perlu tidaknya dilakukan revisi UU ITE. "Kami memberi waktu sekitar dua bulan kepada tim ini, jadi nanti tim ini akan laporan ke kami, apa bentuknya, apa hasilnya,” kata Menkopolhukam Mahfud Md dalam konferensi pers daring, Senin, 22 Februari 2021.

DEWI NURITA






Silmy Karim Bilang Ditjen Imigrasi akan Percantik Indonesia di Mata Luar Negeri

1 hari lalu

Silmy Karim Bilang Ditjen Imigrasi akan Percantik Indonesia di Mata Luar Negeri

Silmy Karim mengatakan Imigrasi mulai menggunakan pendekatan berbeda bagi investor yang ingin menanam modal di Indonesia.


Soal Gerakan Bawah Tanah Membebaskan Ferdy Sambo, Mahfud Md: Tunggu Vonis

1 hari lalu

Soal Gerakan Bawah Tanah Membebaskan Ferdy Sambo, Mahfud Md: Tunggu Vonis

Menurut Mahfud Md, ada yang bergerilya ingin Ferdy Sambo dibebaskan, ada pula yang ingin Sambo dihukum.


26 Narapidana Dapat Remisi Imlek 2023

6 hari lalu

26 Narapidana Dapat Remisi Imlek 2023

Menurut Kemenkumham, pemberian remisi khusus Imlek juga menghemat pengeluaran negara dalam anggaran makan narapidana. Hemat hampir Rp 14,8 juta.


Mahfud Md Bilang Kejaksaan Tak Terpengaruh Gerakan Bawah Tanah soal Ferdy Sambo

8 hari lalu

Mahfud Md Bilang Kejaksaan Tak Terpengaruh Gerakan Bawah Tanah soal Ferdy Sambo

Menurut Mahfud Md, ada yang bergerilya ingin Ferdy Sambo dibebaskan, ada pula yang ingin Sambo dihukum.


Mahfud Md Jawab Tudingan Dirinya Intervensi KPU soal Partai Peserta Pemilu 2024

16 hari lalu

Mahfud Md Jawab Tudingan Dirinya Intervensi KPU soal Partai Peserta Pemilu 2024

Mahfud Md mengklaim dirinya menegur KPU agar berlaku profesional karena ramai beredar isu bahwa ada pesanan-pesanan dari kekuatan luar di KPU.


Mahfud Md Bilang Klaim Sakit Jadi Penghambat Penahanan Lukas Enembe

17 hari lalu

Mahfud Md Bilang Klaim Sakit Jadi Penghambat Penahanan Lukas Enembe

Mahfud Md meminta agar masyarakat jangan terlalu reaksioner terhadap penangkapan Lukas Enembe.


Pemerintah Gandeng Pakar Hukum Lintas Universitas Sosialisasikan KUHP Baru

17 hari lalu

Pemerintah Gandeng Pakar Hukum Lintas Universitas Sosialisasikan KUHP Baru

Sosialisasi KUHP baru ini juga bakal dilakukan kepada para akademisi di kampus dan komunitas yang memerlukan pemahaman soal aturan tersebut.


Menaker Wajibkan Perusahaan Terapkan Perppu Cipta Kerja

20 hari lalu

Menaker Wajibkan Perusahaan Terapkan Perppu Cipta Kerja

Menaker Ida Fauziyah mengklaim pembentukan Perppu Cipta Kerja telah melibatkan semua pemangku kepentingan.


Ini Alasan Nikita Mirzani Bebas, Begini Bunyi Pasal yang Dituduhkan Kepadanya

25 hari lalu

Ini Alasan Nikita Mirzani Bebas, Begini Bunyi Pasal yang Dituduhkan Kepadanya

Nikita Mirzani dinyatakan bebas oleh PN Serang. Berikut bunyi pasal yang JPU dakwakan kepadanya dalam UU ITE dan KUHP.


Perppu Cipta Kerja. Pembangkangan Putusan MK?

27 hari lalu

Perppu Cipta Kerja. Pembangkangan Putusan MK?

Perppu Cipta Kerja yang disahkan Presiden Jokowi menuai banyak kritikan. Mulai dari dianggap membangkang putusan MK hingga dinilai pro pengusaha.