YLBHI Duga Pemerintah Lebih Condong Ingin Interpretasi Ketimbang Revisi UU ITE

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati saat melakukan orasi di hadapan massa aliansi GEBRAK di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Oktober 2020. Tempo/M Yusuf Manurung

    Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati saat melakukan orasi di hadapan massa aliansi GEBRAK di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Oktober 2020. Tempo/M Yusuf Manurung

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati menengarai niat pemerintah lebih condong untuk membuat interpretasi ketimbang melakukan revisi Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau revisi UU ITE.

    Hal tersebut, kata Asfi, terlihat mulai dari munculnya Surat Edaran Kapolri nomor SE/2/II/2921 terkait penerapan UU ITE hingga pernyataan Ketua Sub Tim I UU ITE Henry Subiakto yang membandingkan UU ITE dengan kitab suci. Seperti halnya kitab suci, kata Subiakto, UU ITE bisa ditafsirkan bermacam-macam, bahkan dengan penafsiran yang salah, tapi tak lantas kitab diubah.

    "Saya melihatnya kok semakin lama arahnya semakin ke sana (interpretasi, red). Tampaknya niat merevisi sudah direvisi dengan menerbitkan SE itu. Sampai membandingkan UU ITE dengan kitab suci lah," ujar Asfi saat dihubungi Tempo, Selasa, 23 Februari 2021.

    Menurut Asfi, aturan hukum dan kitab suci jelas dua hal yang berbeda. Ihwal SE Kapolri misalnya, lanjut dia, belum tentu pemahaman dan kepatuhan terhadap surat edaran itu sama. Sengkarut penggunaan pasal karet dalam UU ITE, ujarnya, tidak bisa diselesaikan dengan interpretasi saja.

    "Esensi paling dasar kan, apakah penghinaan itu dipenjara atau sebenarnya bisa dengan hukuman lain. PBB sendiri sebenarnya mengarahkan penghinaan begini secara perdata. Kalau pun di pidana, tapi hukumannya bukan di penjara. Misalnya denda, minta maaf secara publik, dan lain-lain," ujar Asfi.

    Diketahui, pemerintah saat ini membentuk dua tim khusus pengkaji UU ITE. Berdasar Keputusan Menkopolhukam Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tim Kajian UU ITE, tim diberi waktu bekerja sampai 22 Mei 2021. Dalam keputusan itu, tim dibagi menjadi dua, yakni; tim pengarah dan tim pelaksana.

    Baca: Kapolri Terbitkan Telegram Pedoman UU ITE, Ujaran Kebencian Diselesaikan Mediasi

    Tim pengarah akan berada di Kemenkopolhukam. Sementara, tim pelaksana dari Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Kementerian Hukum dan HAM. Kominfo akan masuk menjadi sub tim 1 yang disebut Tim Perumus Kriteria Penerapan UU ITE. Tim ini bertugas merumuskan kriteria implementasi terhadap pasal-pasal tertentu yang dianggap karet. Ketua Tim ini adalah Henry Subiakto, yang sebelumnya membandingkan UU ITE dengan kitab suci.

    Sementara, Kemenkumham akan mengisi sub tim 2 bernama Tim Telaah Substansi UU ITE. Sub tim 2 bertugas menelaah sejumlah pasal dalam UU ITE untuk menentukan perlu tidaknya dilakukan revisi UU ITE. "Kami memberi waktu sekitar dua bulan kepada tim ini, jadi nanti tim ini akan laporan ke kami, apa bentuknya, apa hasilnya,” kata Menkopolhukam Mahfud Md dalam konferensi pers daring, Senin, 22 Februari 2021.

    DEWI NURITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPnBM Nol Persen, Cara Mudah Hitung Harga Mobil Baru Honda Brio

    Harga baru berlaku setelah penerapan PPnBM Nol Persen mulai Senin, 1 Maret 2021. Diskon terhadap PPnBM ini berlaku pula untuk Honda Brio.