Komisi I DPR Batalkan Rencana Kunjungan Kerja ke Qatar, Ini Alasannya

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 12 November 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat membatalkan rencana kunjungan kerja ke Qatar yang sedianya dilaksanakan 28 Februari hingga 6 Maret 2021. Rencana kunker di tengah pandemi Covid-19 ini sebelumnya ramai dikritik.

"Betul dibatalkan, karena protokol kesehatan di negara yang akan dituju itu sangat ketat," kata anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha ketika dihubungi, Selasa, 23 Februari 2021.

Tamliha mengatakan ia sebenarnya tak termasuk dalam rombongan yang akan berangkat. Dia mengaku sebelumnya telah mengirimkan surat kepada Sekretaris Jenderal DPR menyatakan tak ikut serta.

Menurut Tamliha, rencana tujuan kunjungan kerja itu sempat berubah-ubah beberapa kali. Mulai dari ke Mesir, Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab, kemudian Qatar. Perubahan beberapa kali itu karena informasi tentang ketatnya protokol kesehatan di negara tujuan.

Tamliha mencontohkan, Turki mensyaratkan tes PCR lima jam sebelum penerbangan. Jika diketahui positif, maka harus menjalani isolasi di rumah sakit atas biaya sendiri. Peraturan senada disebutnya juga berlaku di Mesir. Adapun Arab Saudi saat ini tengah memperpanjang lockdown.

"Protokol kesehatan yang ketat ini membuat kami (Komisi I) enggak usahlah berangkat," kata politikus Partai Persatuan Pembangunan ini.

Selain itu, Tamliha juga mendengar informasi bahwa Duta Besar RI untuk Qatar, Ridwan Hassan masih dalam tahap pemulihan dari Covid-19. "Beliau masih isolasi mandiri," ujar Tamliha.

Baca: Komisi I DPR akan Kunker ke Qatar, Padahal Dubes Sedang Pemulihan Covid-19

Rencana kunjungan kerja ke Qatar ini sebelumnya diketahui dari salinan surat Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin kepada Duta Besar LBPP RI untuk Qatar.

Dalam surat tertanggal 10 Februari itu, tertulis kunjungan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi I terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah dan APBN, mengetahui pelaksanaan tugas Duta Besar dan perwakilan RI, pelaksanaan tugas perlindungan dan pelayanan terhadap WNI dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri, serta pertemuan dengan Ketua Parlemen Qatar.

Azis sebelumnya mengklaim anggota DPR diperbolehkan kunjungan kerja ke luar negeri sepanjang diterima oleh negara tujuan. "Dalam keputusan Bamus (Badan Musyawarah), sepanjang dari negara tujuan bisa terima dan sesuai prokes (protokol kesehatan)," kata Azis ketika dikonfirmasi.

Rencana kunjungan kerja ini pun dikritik oleh kelompok masyarakat sipil. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai rencana ini sulit dijelaskan urgensinya, baik dari sisi tujuan maupun pemilihan waktu.

"Sulit rasanya memahami bagaimana anggota DPR bisa tanpa beban mengagendakan kunker ke Qatar," kata Lucius ketika dihubungi, Senin, 22 Februari 2021.

Lucius mengatakan pemerintah saat ini berfokus pada penanganan pandemi di dalam negeri. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pun sebagian besar dipakai untuk menangani pagebluk dan dampak ekonomi.

Ia heran wakil rakyat justru sibuk dengan urusan tak mendesak seperti kunjungan kerja di tengah banyaknya persoalan yang lebih urgen. Lucius pun menduga anggota DPR ingin berwisata sehingga mengagendakan kunjungan kerja tersebut. "Pilihan tempat kunjungan lebih terlihat sebagai cara DPR bisa menikmati kawasan indah untuk berlibur," kata dia.

BUDIARTI UTAMI PUTRI






Budiman Sudjatmiko Cerita ke Jokowi soal Keliling Desa hingga Kepala Desa yang Demo

10 jam lalu

Budiman Sudjatmiko Cerita ke Jokowi soal Keliling Desa hingga Kepala Desa yang Demo

Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko menghadapai ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa sore, 17 Januari 2023 lalu.


Batasi Pembelian Solar Subsidi Pakai MyPertamina, Pertamina: Yang Belum Terdaftar, Maksimal Beli 20 Liter

14 jam lalu

Batasi Pembelian Solar Subsidi Pakai MyPertamina, Pertamina: Yang Belum Terdaftar, Maksimal Beli 20 Liter

Pertamina Patra mulai penggunaan aplikasi MyPertamina untuk membatasi pemebelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi.


Soal Coworking Space, Kepala BRIN: Meja Saya Juga Sudah Digusur

1 hari lalu

Soal Coworking Space, Kepala BRIN: Meja Saya Juga Sudah Digusur

Gonjang ganjing BRIN terus bergulir. Ramai reaksi dan keluhan dianggap bukti perubahan berhasil.


IBM Ungkap Dampak Data Buruk dan Perusahaan yang Ragu

1 hari lalu

IBM Ungkap Dampak Data Buruk dan Perusahaan yang Ragu

IBM mencatat sejumlah tren teknologi untuk bisnis 2023. Mulai dari data dan otomatisasi sampai karyawan digital dan keberlanjutan energi.


Begini Jawaban Laksana soal Desakan Mundur dari Kepala BRIN

1 hari lalu

Begini Jawaban Laksana soal Desakan Mundur dari Kepala BRIN

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko merespons desakan agar dirinya mundur dari jabatannya.


Uni Eropa Legalkan Serangga Sebagai Bahan Pangan, Qatar: Haram

1 hari lalu

Uni Eropa Legalkan Serangga Sebagai Bahan Pangan, Qatar: Haram

Uni Eropa melegalkan penggunaan serangga sebagai bahan pangan. Namun menurut Qatar, serangga adalah makanan haram.


Profil Laksana Tri Handoko, Kepala BRIN yang Didesak Mundur oleh DPR

2 hari lalu

Profil Laksana Tri Handoko, Kepala BRIN yang Didesak Mundur oleh DPR

Polemik soal Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko yang dituntut mundur masih terus berlangsung. Bagaimana profil Laksana?


Transmart Tutup Gerai, karena Ikuti Perubahan Pola Belanja Masyarakat?

2 hari lalu

Transmart Tutup Gerai, karena Ikuti Perubahan Pola Belanja Masyarakat?

Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah mengatakan, langkah yang dilakukan Transmart menutup sejumlah gerai adalah strategi bisnis semata.


Kinerja BRIN Jadi Sorotan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto: Itu Karena Sistem Proporsional Terbuka

2 hari lalu

Kinerja BRIN Jadi Sorotan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto: Itu Karena Sistem Proporsional Terbuka

Sekjen PDIP menyingung soal sistem proporsional terbuka saat menjawab kisruh soal kinerja BRIN yang menjadi sorotan.


Muhaimin Sebut PKB Segera Usulkan Kajian Peniadaan Jabatan Gubernur ke Baleg DPR

2 hari lalu

Muhaimin Sebut PKB Segera Usulkan Kajian Peniadaan Jabatan Gubernur ke Baleg DPR

PKB nilai pilkada langsung untuk gubernur sangat tidak efektif. Alasannya kewenangannya dan programnya tidak sebanding dengan lelahnya di pilkada