Vaksin Nusantara Dikritik Epidemiolog, PKS Minta Terawan dkk Beri Penjelasan

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Netty Prasetiyani. TEMPO/Prima Mulia

    Netty Prasetiyani. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Kesehatan atau Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Netty Prasetiyani meminta para pengembang Vaksin Nusantara memberi penjelasan terkait dugaan dilewatinya proses izin dari Komite Etik. Vaksin Nusantara dikembangkan oleh mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menggandeng sejumlah institusi.

    "Kami minta pihak yang terlibat harus bisa menjelaskan. Tuntutan masyarakat dan para ahli harus dibuktikan dengan data yang transparan bahwa memang vaksin ini aman dan penelitian serta pengujiannya sesuai standar berlaku," kata Netty dalam keterangannya, Selasa, 23 Februari 2021.

    Dugaan dilewatinya proses oleh Komite Etik ini sebelumnya dilontarkan para pakar. Epidemiolog Universitas Indonesia, Pandu Riono, meminta pemerintah menghentikan Vaksin Nusantara karena metode yang digunakan tidak teruji dan tidak ada izin dari Komite Etik tersebut. Adapun ahli biomolekuler dan vaksinolog Ines Atmosukarto mengatakan Vaksin Nusantara datanya diduga belum terlihat.

    Netty meminta para pengembang membuka data uji klinis, mulai dari kecocokan, keamanan, dan tingkat keampuhan Vaksin Nusantara. Terlebih saat ini, kata dia, publik bertanya-tanya tentang vaksin yang disebut sudah akan masuk uji klinis tahap II itu.

    "Tentu publik bertanya-tanya dan ingin diperlihatkan, serta di-update data uji klinis I-nya, agar ini tidak hanya sekadar klaim tetapi bisa dibuktikan dengan data," ujarnya.

    Baca: Peneliti Klaim Vaksin Nusantara Lolos Penelitian Fase Pertama

    Netty juga meminta semua pihak menahan diri dari berkomentar atau membuat pernyataan yang justru memperkeruh suasana. Menurut Netty, kerapkali dalam percakapan publik terjadi kehebohan dan viral tetapi tak ada perkembangan selanjutnya.

    Ia menyarankan para pengembang vaksin ini fokus dan mengurangi pernyataan-pernyataan berlebihan. "Dan kalau memang perlu untuk memberikan informasi perkembangan harus disertai dengan data yang bisa dibuktikan," kata Wakil Ketua Fraksi PKS ini.

    Meski begitu, Netty mengatakan ia mendukung penuh adanya pengembangan vaksin di Indonesia. Dia menyebut ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan.

    Namun kata dia, wacana vaksin dalam negeri bukanlah yang pertama sebab sebelumnya sudah ada Vaksin Merah Putih yang juga digadang-gadang dan dipromosikan. Jika berhasil, imbuh Netty, Vaksin Nusantara akan menjadi kebanggaan nasional di tengah perlombaan vaksin global. Indonesia akan masuk ke dalam salah satu negara pembuat vaksin dan bukan sekadar pengimpor vaksin Covid-19. "Oleh karena itu, buktikan saja dulu sampai Vaksin Nusantara ini berhasil memenuhi standar dan rekomendasi ilmiah. Jangan hanya riuh pada tataran seremoni dan selebrasi," kata Netty.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.