Pimpinan DPR Sebut Revisi UU ITE Layak Masuk Prolegnas 2021

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPR RI Puan Maharani (kanan) berbincang dengan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin (kiri) saat memimpin Rapat Konsultasi dengan Pimpinan Fraksi-Fraksi DPR RI di Komisi VII DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 7 Oktober 2019. Rapat tersebut membahas pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). TEMPO/M Taufan Rengganis

    Ketua DPR RI Puan Maharani (kanan) berbincang dengan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin (kiri) saat memimpin Rapat Konsultasi dengan Pimpinan Fraksi-Fraksi DPR RI di Komisi VII DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 7 Oktober 2019. Rapat tersebut membahas pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menegaskan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE penting untuk direvisi. Sebab, ia menilai, undang-undang itu telah menimbulkan polemik hukum dalam penerapannya sehingga layak untuk dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas 2021.

    "Pemerintah perlu melakukan revisi terhadap UU ITE serta memasukkan revisi UU tersebut ke dalam Prolegnas 2021," kata Azis mengutip Antara, Selasa, 23 Februari 2021.

    Dia menilai polemik hukum terkait kebebasan berpendapat dan belum baiknya literasi digital masyarakat telah mengindikasikan munculnya kasus-kasus terkait dengan tafsir hukum karet dalam UU ITE. Selain itu, menurut dia, penerapan pasal oleh aparat penegak hukum belum tepat di lapangan dan adanya dampak sosial, sehingga pemerintah perlu untuk segera melakukan revisi UU ITE.

    "Gaduhnya media sosial dikarenakan UU ITE banyak digunakan oleh masyarakat untuk saling lapor ke kepolisian dan mengakibatkan banyak orang yang sebenarnya merupakan korban dan tidak bersalah justru dilaporkan," ujar politikus Partai Golkar ini.

    ADVERTISEMENT

    Azis menilai polemik terhadap UU ITE terlihat pada Pasal 27 ayat 1 dan ayat 3, Pasal 28 ayat 2. Ia menuturkan dalam UUD 1945 Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 28 J, dijelaskan bahwa berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. 

    Azis Syamsuddin menyatakan perlu dipahami secara yuridis normatif perihal penyebaran informasi selain teori hukum. Selain itu juga adanya konvergensi dari empat bidang ilmu, yaitu teknologi, telekomunikasi, informasi, dan komunikasi.

    Hal itu, menurut dia, meliputi UU No.39/1999 Tentang Hak Asasi Manusia; UU No. 11/2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19/2016 (UU ITE); UU No. 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan UU No. 4/2011 Tentang Informasi Geospasial.

    Baca juga: Kapolri Keluarkan Telegram Penanganan UU ITE yang Bisa Selesai dengan Mediasi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Resepsi Pernikahan di PPKM Level 4 dan 3

    Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, atau PPKM, dengan skema level juga mengatur soal resepsi pernikahan. Simak aturannya.