Pimpinan DPR Sebut Revisi UU ITE Layak Masuk Prolegnas 2021

Reporter

Ketua DPR RI Puan Maharani (kanan) berbincang dengan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin (kiri) saat memimpin Rapat Konsultasi dengan Pimpinan Fraksi-Fraksi DPR RI di Komisi VII DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 7 Oktober 2019. Rapat tersebut membahas pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menegaskan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE penting untuk direvisi. Sebab, ia menilai, undang-undang itu telah menimbulkan polemik hukum dalam penerapannya sehingga layak untuk dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas 2021.

"Pemerintah perlu melakukan revisi terhadap UU ITE serta memasukkan revisi UU tersebut ke dalam Prolegnas 2021," kata Azis mengutip Antara, Selasa, 23 Februari 2021.

Dia menilai polemik hukum terkait kebebasan berpendapat dan belum baiknya literasi digital masyarakat telah mengindikasikan munculnya kasus-kasus terkait dengan tafsir hukum karet dalam UU ITE. Selain itu, menurut dia, penerapan pasal oleh aparat penegak hukum belum tepat di lapangan dan adanya dampak sosial, sehingga pemerintah perlu untuk segera melakukan revisi UU ITE.

"Gaduhnya media sosial dikarenakan UU ITE banyak digunakan oleh masyarakat untuk saling lapor ke kepolisian dan mengakibatkan banyak orang yang sebenarnya merupakan korban dan tidak bersalah justru dilaporkan," ujar politikus Partai Golkar ini.

Azis menilai polemik terhadap UU ITE terlihat pada Pasal 27 ayat 1 dan ayat 3, Pasal 28 ayat 2. Ia menuturkan dalam UUD 1945 Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 28 J, dijelaskan bahwa berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. 

Azis Syamsuddin menyatakan perlu dipahami secara yuridis normatif perihal penyebaran informasi selain teori hukum. Selain itu juga adanya konvergensi dari empat bidang ilmu, yaitu teknologi, telekomunikasi, informasi, dan komunikasi.

Hal itu, menurut dia, meliputi UU No.39/1999 Tentang Hak Asasi Manusia; UU No. 11/2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19/2016 (UU ITE); UU No. 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan UU No. 4/2011 Tentang Informasi Geospasial.

Baca juga: Kapolri Keluarkan Telegram Penanganan UU ITE yang Bisa Selesai dengan Mediasi






Komisi II DPR Wacanakan Revisi UU Desa Masuk Pembahasan Prioritas 2023

23 jam lalu

Komisi II DPR Wacanakan Revisi UU Desa Masuk Pembahasan Prioritas 2023

Anggota DPR RI Komisi II Herman Khoiran mengatakan revisi UU Desa akan dimasukan ke dalam prolegnas prioritas di 2023


Upaya Peningkatan Literasi Digital Masyarakat Diminta Konsisten

12 hari lalu

Upaya Peningkatan Literasi Digital Masyarakat Diminta Konsisten

Indeks literasi digital Indonesia yang berada pada posisi menengah diharaplan bisa secara konsisten ditingkatkan.


Pentingnya Literasi Digital demi Perlindungan Data Pribadi

15 hari lalu

Pentingnya Literasi Digital demi Perlindungan Data Pribadi

Pemerintah mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan literasi digital demi perlindungan data pribadi.


Microsoft Luncurkan Pelatihan Digital 1 Juta Orang, Skills for Jobs Indonesia

16 hari lalu

Microsoft Luncurkan Pelatihan Digital 1 Juta Orang, Skills for Jobs Indonesia

Setelah lulus untuk mendapatkan sertifikasi Microsoft, peserta dapat bergabung di SATU Talenta.


Ini Alasan Nikita Mirzani Bebas, Begini Bunyi Pasal yang Dituduhkan Kepadanya

23 hari lalu

Ini Alasan Nikita Mirzani Bebas, Begini Bunyi Pasal yang Dituduhkan Kepadanya

Nikita Mirzani dinyatakan bebas oleh PN Serang. Berikut bunyi pasal yang JPU dakwakan kepadanya dalam UU ITE dan KUHP.


UGM dan Tokopedia Rilis Modul Literasi Digital, Pedoman Menggunakan Teknologi

31 hari lalu

UGM dan Tokopedia Rilis Modul Literasi Digital, Pedoman Menggunakan Teknologi

Universitas Gadjah Mada (UGM) bekerja sama dengan Tokopedia merilis modul literasi digital pedoman menggunakan teknologi


RUU Kesehatan Masuk Prolegnas Prioritas 2023

33 hari lalu

RUU Kesehatan Masuk Prolegnas Prioritas 2023

Baleg DPR telah mengundang sejumlah pihak terkait untuk memberikan masukan terhadap RUU Kesehatan yang kini masuk dalam Prolegnas Prioritas 2023.


Dilaporkan ke Polisi, Pesulap Merah Tantang Dukun: Kalau Tumbang karena Santet, Saya...

34 hari lalu

Dilaporkan ke Polisi, Pesulap Merah Tantang Dukun: Kalau Tumbang karena Santet, Saya...

Pesulap Merah tidak tahu letak ujaran kebencian soal definisi dukun yang dia ungkapkan.


Pesulap Merah Diperiksa di Polres Jaksel Atas Dugaan Ujaran Kebencian

34 hari lalu

Pesulap Merah Diperiksa di Polres Jaksel Atas Dugaan Ujaran Kebencian

Pesulap Merah dilaporkan atas dugaan ujaran kebencian.


Lemhanas Akui Ada Regresi Demokrasi di Indonesia

35 hari lalu

Lemhanas Akui Ada Regresi Demokrasi di Indonesia

Lemhanas juga melakukan kajian-kajian soal langkah strategis untuk membawa Indonesia menuju demokrasi digital.