Sidang MK: Saksi Ungkap Adanya Pelanggaran Penggunaan Bansos di Pilkada Kalsel

Reporter

Pihak pemohon bertanya kepada saksi yang hadir secara daring saat berlangsungnya sidang sengketa perselisihan hasil Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 22 Februari 2021. ANTARA/M Risyal Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Saksi yang dihadirkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Denny Indrayana - Difriadi menjelaskan terjadinya pelanggaran penggunaan bantuan sosial (bansos) dalam Pilkada Kalsel untuk pemenangan pasangan inkumben Sahbirin Noor-Muhidin.

Saksi, Muhammad Yahya dalam sidang lanjutan yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi mengatakan terlibat langsung dalam pengemasan beras untuk bansos sejak 2018 hingga pertengahan 2020.

"Perintah itu disampaikan kepada kami, katanya ini langsung dari Jenderal. Jenderal sebutan Muhammad Ikhsan kepada Gubernur Sahbirin Noor. Muhammad Ikhsan adalah Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalsel," ujar Muhammad Yahya yang berprofesi sebagai pengemudi.

Menurut dia, pengemasan beras bansos per hari hingga tujuh ton (1.800 kemasan) dengan stiker bertuliskan "Bergerak" dan "Paman Birin" disertai foto Sahbirin Noor dilakukan dengan pengerahan pegawai kontrak.

Muhammad Yahya menyebut para pegawai kontrak pernah menyampaikan protes atas perintah pengemasan beras bansos, karena dilakukan siang hingga malam atau bahkan dini hari tanpa memperhatikan jam kerja. "Kami tidak bisa menolak, ada ancaman untuk pemberhentian atau tidak diteruskan lagi kontrak kerja," kata dia pula.

Setelah dikemas, ia mengatakan, beras bansos diantar ke rumah dinas gubernur sebelum dibagikan kepada masyarakat. Saksi lain yang dihadirkan pemohon secara daring, Chandra Adi Susilo membenarkan terjadi penyalahgunaan bansos yang melibatkan ASN untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 1. Menurut dia, distribusi bansos tersebar di 20 kecamatan dan diketahui melalui media sosial.

Ia pun mengaku melihat bahan kampanye pasangan Sahbirin Noor -Muhidin di fasilitas-fasilitas umum, di antara di mobil pengangkut sampah dan tandon.

Adapun Denny Indrayana dan Difriadi mendalilkan di antaranya calon petahana Sahbirin Noor dan Muhidin menyalahgunakan bantuan sosial COVID-19 untuk kampanye dan program pemerintah daerah untuk pemenangan. Hingga berita ini diturunkan belum ada penjelasan dari kubu Sahbirin Noor-Muhidin.

Hasil penghitungan suara yang sudah ditetapkan KPU Kalsel di Pilkada 2020 untuk pasangan Sahbirin-Muhidin sebanyak 851.822 suara atau 50,24 persen. Sementara total perolehan suara pasangan Denny Indrayana - Difri mencapai 843.695 suara atau 49,76 persen. Tercatat total surat suara pemilih yang sah pada pencoblosan Pilkada 2020 pada 9 Desember sebanyak 1.695.517 suara.

Baca: Sidang MK: KPU Kalsel Nilai Permohonan Denny Indrayana dan Difriadi Tak Jelas






PDIP Tetap Usulkan Sistem Proporsional Tertutup, Hasto: Berpolitik Kadang Melawan Arus

1 hari lalu

PDIP Tetap Usulkan Sistem Proporsional Tertutup, Hasto: Berpolitik Kadang Melawan Arus

PDIP menilai sistem proporsional terbuka menyebabkan anggota dewan dipilih hanya karena popularisme dan nepotisme.


Maraknya Raperda Anti-LGBT, Aktivis HAM Sebut Jadi Tren Jelang Tahun Politik 2024

1 hari lalu

Maraknya Raperda Anti-LGBT, Aktivis HAM Sebut Jadi Tren Jelang Tahun Politik 2024

Aktivis Bivitri Susanti menilai isu anti-LGBT, termasuk soal pembahasan raperda ramai digulirkan di beberapa daerah sebagai tren jelang pemilu 2024


Denny Indrayana Blak-blakan Sebut Dukung Anies Baswedan di depan Mahfud Md

2 hari lalu

Denny Indrayana Blak-blakan Sebut Dukung Anies Baswedan di depan Mahfud Md

Denny Indrayana di depan Mahfud Md mengungkapkan soal dukungannya kepada Anies Baswedan di Pilpres 2024. Dia sebut Anies tokoh anti korupsi.


Bertemu Mahfud Md, Denny Indrayana Ungkap Ada Kelompok yang Ingin Sidang Istimewa MPR

2 hari lalu

Bertemu Mahfud Md, Denny Indrayana Ungkap Ada Kelompok yang Ingin Sidang Istimewa MPR

Denny Indrayana bertemu dengan Menkopolhukam Mahfud Md. Ada isu tentang kelompok yang ingin Jokowi 3 periode.


Pakar Hukum Berharap Majelis Kehormatan MK Mampu Kembalikan Kepercayaan Publik

2 hari lalu

Pakar Hukum Berharap Majelis Kehormatan MK Mampu Kembalikan Kepercayaan Publik

MK mengumumkan pembentukan MKMK. Ini untuk mengungkap dugaan pengubahan substansi putusan pencopotan mantan hakim konstitusi Aswanto.


Begini Pertimbangan Hukum MK Tolak Pernikahan Beda Agama

2 hari lalu

Begini Pertimbangan Hukum MK Tolak Pernikahan Beda Agama

MK dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa dalam pernikahan terdapat kepentingan dan tanggung jawab agama dan negara yang saling berkaitan.


Kata Sri Mulyani Soal Anggaran Pengentasan Kemiskinan Rp 500 Triliun Disebut Habis untuk Rapat

3 hari lalu

Kata Sri Mulyani Soal Anggaran Pengentasan Kemiskinan Rp 500 Triliun Disebut Habis untuk Rapat

Sri Mulyani buka suara tentang anggaran pengentasan kemiskinan Rp 500 triliun yang disebut-sebut habis untuk banyak rapat di hotel dan studi banding.


Mahkamah Konstitusi Bentuk Majelis Kehormatan Usut Dugaan Pengubahan Putusan

4 hari lalu

Mahkamah Konstitusi Bentuk Majelis Kehormatan Usut Dugaan Pengubahan Putusan

Komposisi Majelis Kehormatan tersebut akan diisi oleh para hakim yang masih aktif di Mahkamah Konstitusi dan pihak eksternal.


Alasan Muhaimin Iskandar Usul Jabatan Gubernur Dihapus untuk Efisiensi Anggaran

4 hari lalu

Alasan Muhaimin Iskandar Usul Jabatan Gubernur Dihapus untuk Efisiensi Anggaran

Muhaimin Iskandar mengatakan usulan penghapusan jabatan setingkat gubernur bertujuan untuk menciptakan efisiensi anggaran.


Usul Pilgub Ditiadakan, Muhaimin Iskandar: Melelahkan dan Tak Fungsional

5 hari lalu

Usul Pilgub Ditiadakan, Muhaimin Iskandar: Melelahkan dan Tak Fungsional

Muhaimin Iskandar mengusulkan agar pemilihan gubernur secara langsung ditiadakan.