5 Aturan Jadi Sorotan di Aturan Turunan UU Cipta Kerja: Ada Soal PHK dan Upah

Reporter

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan naskah pandangan akhir pemerintah atas RUU Cipta Kerja kepada Ketua DPR Puan Maharani disaksikan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, Sufmi Dasco Ahmad, dan Rachmad Gobel dalam rapat paripurna penutupan masa persidangan I tahun sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 5 Oktober 2020. Dalam RUU Cipta Kerja terdapat 11 klaster yang masuk dalam undang-undang ini antara lain Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan Berusaha, Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM, Dukungan Riset dan Inovasi, Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi, Pengadaan Lahan, Kemudahan Investasi dan Proyek Pemerintah, serta Kawasan Ekonomi Khusus. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah telah mengeluarkan aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Sebanyak 45 PP dan 4 Perpres diunggah di JDIH Kementerian Sekretariat Negara, Ahad, 21 Februari 2021.

"Presiden telah menetapkan peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang terdiri atas 45 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden yang diharapkan dapat segera berdampak pada upaya pemulihan perekonomian nasional sekaligus menjadi momentum kebangkitan Bangsa Indonesia," ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara, Eddy Cahyono Sugiarto, dalam keterangan tertulis, Ahad, 21 Februari 2021.

Tempo mencatat sedikitnya ada lima pasal yang menjadi sorotan dalam aturan turunan beleid sapu jagad ini. Berikut ini daftarnya.

1. Perusahaan Bisa PHK Buruh Tanpa Pesangon Penuh

Salah satu aturan turunan UU Cipta Kerja yang diteken Jokowi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). PP ini salah satunya mengatur ketentuan yang memungkinkan perusahaan tidak membayar penuh uang pesangon kepada pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam kondisi tertentu.

Pasal 36 PP 35/2021 ini mengatur bahwa PHK dapat terjadi karena sejumlah alasan. Apabila PHK dilakukan pengusaha wajib membayar uang pesangon atau penghargaan masa kerja. "Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima," demikian bunyi Pasal 40 ayat (1) PP 35/2021.

Namun, pada pasal 43 diatur bahwa dalam hal PHK terjadi karena alasan efisiensi akibat mengalami kerugian, perusahaan dapat membayar pesangon separuh dari ketentuan.

"Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian maka Pekerja/Buruh berhak atas: a. Uang Pesangon sebesar 0,5 kali ketentuan Pasal 40 ayat (2); b. Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar satu kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan c. Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4)," termaktub dalam beleid tersebut.

Dalam aturan turunan UU Cipta Kerja itu juga mengatur hal yang serupa berlaku apabila PHK terjadi karena perusahaan tutup akibat mengalami kerugian secara terus-menerus selama dua tahun; perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa (force majeure); perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang; atau perusahaan pailit. Sisanya, pesangon dibayar penuh.

Baca juga: Jokowi Teken PP Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Bagi Buruh yang Kena PHK






Pertemuan Jokowi - Surya Paloh, Pengamat Sebut Momentum Rekonsiliasi Politik

4 menit lalu

Pertemuan Jokowi - Surya Paloh, Pengamat Sebut Momentum Rekonsiliasi Politik

Adi Prayitno, menyebut pertemuan empat mata antara Surya Paloh dengan Jokowi merupakan pertanda hubungan keduanya baik-baik saja


Pengamat Prediksi Isu Reshuffle dan Anies Jadi Topik Pertemuan Jokowi - Surya Paloh

1 jam lalu

Pengamat Prediksi Isu Reshuffle dan Anies Jadi Topik Pertemuan Jokowi - Surya Paloh

Adi Prayitno, menyebut isu reshuffle dan pencapresan Anies Baswedan diduga jadi pembahasan antara Surya Paloh dengan Presiden Jokowi.


Kaesang Bakal Susul Gibran Masuk Politik, Pengamat Singgung Dinasti Politik hingga Aji Mumpung

1 jam lalu

Kaesang Bakal Susul Gibran Masuk Politik, Pengamat Singgung Dinasti Politik hingga Aji Mumpung

Ubedilah Badrun menyebut masuknya Gibran Rakabuming ke politik merupakan bagian dari praktik dinasti politik yang bersembunyi di balik politik elektoral.


RANS Entertainment Bakal IPO Tahun Ini, Analis Wanti-wanti Sejumlah Hal

1 jam lalu

RANS Entertainment Bakal IPO Tahun Ini, Analis Wanti-wanti Sejumlah Hal

Perusahaan milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, RANS Entertainment, berencana IPO pada tahun ini. Bagaimana prospeknya?


Cara Mudah Menghitung Masa Kerja di Perusahaan

2 jam lalu

Cara Mudah Menghitung Masa Kerja di Perusahaan

Masa kerja dihitung sejak adanya hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang disepakati oleh kedua pihak.


Kaesang Ingin Masuk Politik, Gibran Sebut Jokowi Masih Tidak Percaya atas Keputusan Itu

5 jam lalu

Kaesang Ingin Masuk Politik, Gibran Sebut Jokowi Masih Tidak Percaya atas Keputusan Itu

Gibran menyebut ayahnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak percaya dengan keputusan Kaesang untuk terjun ke dunia politik


Dukung Jokowi 3 Periode Lalu Tuntut 9 tahun Jabatan Kades, Ini Profil Surta Wijaya Ketua Umum DPP Apdesi

6 jam lalu

Dukung Jokowi 3 Periode Lalu Tuntut 9 tahun Jabatan Kades, Ini Profil Surta Wijaya Ketua Umum DPP Apdesi

Surta Wijaya Ketua DPP Apdesi yang juga Kepala Desa Babakan Asem, Teluk Naga, Tangerang periode 2019-2025. Ini kontroversinya dukung Jokowi 3 periode.


Cegah Lonjakan Kasus Covid-19 di Masa Transisi Menuju Endemi, Heru Budi Tetapkan 4 Kegiatan

8 jam lalu

Cegah Lonjakan Kasus Covid-19 di Masa Transisi Menuju Endemi, Heru Budi Tetapkan 4 Kegiatan

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono resmi mencabut aturan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).


4 Fakta Pertemuan Surya Paloh dan Presiden Jokowi di Istana

16 jam lalu

4 Fakta Pertemuan Surya Paloh dan Presiden Jokowi di Istana

Pertemuan Surya Paloh dan Jokowi berlangsung saat isu reshuffle kabinet santer beredar.


Heru Budi Ingin Sekda DKI yang Paham Soal Anggaran

18 jam lalu

Heru Budi Ingin Sekda DKI yang Paham Soal Anggaran

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku tak memiliki kriteria khusus untuk calon Sekda DKI. Dia hanya ingin Sekda yang memahami anggaran.