Kapolri Keluarkan Pedoman Penerapan UU ITE, Ini 11 Poinnya

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian RI Jenderal atau Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. Surat edaran itu bernomor: SE/2/11/2021 tertanggal 19 Februari 2021 dan ditandatangani langsung oleh Sigit. 

Dalam surat tersebut, Sigit mengeluarkan pertimbangan atas perkembangan situasi nasional terkait penerapan UU ITE yang dinilai kontradiktif dengan hak kebebasan berekspresi masyarakat melalui ruang digital.

"Maka diharapkan kepada seluruh anggota Polri berkomitmen menerapkan penegakan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat," ujar Sigit mengutip pernyataan dalam surat yang diterima Tempo pada Senin, 22 Februari 2021.

Baca: YLBHI Sebut Masalah Kebebasan Berpendapat Bukan Hanya UU ITE

Sigit menjelaskan, dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan, Polri bakal mengedepankan edukasi dan langkah persuasif sehingga dapat menghindari adanya dugaan kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan serta dapat menjamin ruang digital Indonesia agar tetap bersih, sehat, beretika, dan produktif.

Penyidik Polri pun diminta memedomani hal-hal sebagai berikut:

a. Mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital yang terus berkembang dengan segala macam persoalannya

b. Memahami budaya beretika yang terjadi di ruang digital dengan menginventarisir berbagai permasalahan dan dampak yang terjadi di masyarakat

c. Mengedepankan upaya preemtif dan preventif melalui virtual police dan virtual alert yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber

d. Dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil

e. Sejak penerimaan laporan, agar penyidik berkomunikasi dengan para pihak terutama korban (tidak diwakilkan) dan memfasilitasi serta memberi ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan mediasi.

 f. Melakukan kajian dan gelar perkara secara komprehensif terhadap perkara yang ditangani dengan melibatkan Bareskrim/Dittipidsiber (dapat melalui zoom meeting) dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial berdasarkan fakta dan data yang ada

g. Penyidik berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (ultimatum remidium) dan mengedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara.

h. Terhadap para pihak dan atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan restorative justice terkecuali perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme

i. Korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberikan ruang untuk mediasi kembali

j. Penyidik agar berkoordinasi dengan JPU dalam pelaksanaanya, termasuk memberikan saran dalam hal pelaksanaan mediasi pada tingkat penuntutan

k. Agar dilakukan pengawasan secara berjenjang terhadap setiap langkah penyidikan yang diambil dan memberikan reward serta punishment atas penilaian pimpinan secara berkelanjutan.

"Surat edaran ini disampaikan untuk diikuti dan dipatuhi oleh seluruh anggota Polri," kata Kapolri Listyo Sigit






Bus Pemain Persis Solo Dilempari di Tangerang, Gibran Langsung Colek Kapolri

5 jam lalu

Bus Pemain Persis Solo Dilempari di Tangerang, Gibran Langsung Colek Kapolri

Menurut Gibran, pelemparan ke bus pemain Persis Solo terjadi karena polisi tidak tegas dalam kasus Tragedi Kanjuruhan


Kapolri Janji Pantau Kasus Tabrak Lari Mahasiswi di Cianjur

3 hari lalu

Kapolri Janji Pantau Kasus Tabrak Lari Mahasiswi di Cianjur

Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Listyo Sigit Prabowo diminta turun tangan mengusut kematian Selvi.


Curigai Ada yang Biayai Anton Gobay, Kabareskrim: Kami akan Telusuri Duitnya Dari Mana

3 hari lalu

Curigai Ada yang Biayai Anton Gobay, Kabareskrim: Kami akan Telusuri Duitnya Dari Mana

Kabareskrim Komjen Agus Andrianto mengatakan pihaknya menindaklanjuti kasus penangkapan WNI tersebut dengan menelusuri sumber keuangan Anton Gobay.


Jokowi Puji Kapolri di Kasus Ibu Beri Kopi Susu Saset ke Bayi

4 hari lalu

Jokowi Puji Kapolri di Kasus Ibu Beri Kopi Susu Saset ke Bayi

Jokowi memuji kecepatan Kapolri dalam menanggapi kasus pemberian kopi susu saset ke bayi 7 bulan di Gowa. Ia pun menyingung peran Posyandu.


Jokowi Akui Besarnya Kontribusi NU untuk Indonesia

7 hari lalu

Jokowi Akui Besarnya Kontribusi NU untuk Indonesia

Jokowi juga memberikan apresiasi besarnya pada penyelenggaraan Porseni (Pekan Olahraga dan Seni) NU.


Bareskrim Polri Menunggu Status P21 Berkas Ismail Bolong dari Kejaksaan Agung

8 hari lalu

Bareskrim Polri Menunggu Status P21 Berkas Ismail Bolong dari Kejaksaan Agung

Sampai dengan saat ini Bareskrim Polri masih menunggu jawaban dari JPU terkait kelengkapan berkas perkara P21 dari tersangka Ismail Bolong.


Kasus Gagal Ginjal Akut pada Anak, Bareskrim Polri Serahkan Berkas Perkara PT Afi Farma ke Kejaksaan

8 hari lalu

Kasus Gagal Ginjal Akut pada Anak, Bareskrim Polri Serahkan Berkas Perkara PT Afi Farma ke Kejaksaan

Bareskrim Polri telah menyerahkan berkas kasus gagal ginjal akut pada anak ke Kejaksaan Agung dengan tersangka korpasi PT Afi Farma.


Kabareskrim Tegaskan Bakal Lanjutkan Kasus Kekerasan Seksual di Kemenkop UKM

9 hari lalu

Kabareskrim Tegaskan Bakal Lanjutkan Kasus Kekerasan Seksual di Kemenkop UKM

Komjen Agus Andrianto mengatakan Polri melanjutkan penyelidikan kasus dugaan kekerasan seksual yang dialami pegawai Kemenkop UKM


Cegah Jual Beli Program Restorative Justice, Polri Buka Aduan Online

11 hari lalu

Cegah Jual Beli Program Restorative Justice, Polri Buka Aduan Online

Polri mengatakan memiliki sistem pengawasan untuk mencegah praktik jual beli penyelesaian perkara melalui Program Restorative Justice.


Bentrokan Maut Karyawan PT GNI: Begini Kata Kapolri, Menaker, Walhi hingga Partai Buruh

11 hari lalu

Bentrokan Maut Karyawan PT GNI: Begini Kata Kapolri, Menaker, Walhi hingga Partai Buruh

Bentrokan karyawan PT GNI menuai sejumlah respons dari Kapolri hingga Partai Buruh. Walhi Sulteng desak perusahaan tambang tersebut ditutup.