Bantah Beli Vila Pakai Uang Korupsi, Edhy Prabowo: Silakan KPK Telusuri

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu, 3 Februari 2021. Edhy diperiksa sebagai tersangka, dalam tindak pidana korupsi kasus menerima hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya Tahun 2020.TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo membantah membeli vila dengan uang korupsi ekspor benih lobster. Dia mengatakan memang pernah ditawari, namun tak membelinya. "Saya pernah ditawarkan memang untuk itu, tapi saya enggak tindak lanjuti, harganya mahal juga," kata dia seusai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Senin, 22 Februari 2021.

Edhy mempersilahkan KPK menelusuri kepemilikan vila tersebut. Dia mengatakan tak tahu atas nama siapa vila itu dibeli.

Sebelumnya, KPK menyita sebuah vila seluas dua hektar di Desa Cijengkil, Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat. KPK menyebut vila itu milik Edhy yang dibeli dengan uang korupsi ekspor benih lobster.

Ali mengatakan KPK menduga Edhy membeli vila itu menggunakan uang yang terkumpul dari para eksportir yang mendapatkan izin pengiriman benih lobster. "Setelah dilakukan penyitaan, tim penyidik kemudian memasang plang penyitaan pada vila dimaksud," kata Ali.

KPK menetapkan Edhy dan enam orang tersangka lainnya dalam perkara ini. Mereka adalah Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Safri, Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas Andreau Pribadi Misata, Sekretaris Pribadi Menteri Kelautan dan Perikanan Amiril Mukminin.

Baca: KPK Dalami Penggunaan Uang Suap untuk Belanja Edhy Prabowo dan Istri di AS

Selanjutnya, pengurus PT ACK Siswadi, staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan Ainul Faqih, dan Direktur PT Dua Putra Perkasa Suharjito.

PT ACK merupakan satu-satunya perusahaan yang ditunjuk oleh KKP untuk mengangkut benih lobster ke luar negeri. KPK menduga ACK sebenarnya milik Edhy Prabowo. Sebagian keuntungan dari biaya angkut benih yang dipatok sebesar Rp 1.800 per ekor diduga mengalir ke kantong Edhy. Dakwaan Suharjito juga membeberkan bahwa Edhy meminta Rp 5 miliar supaya mendapatkan izin ekspor benih lobster.






Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun

2 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun

Jazilul mengatakan naik turunnya skor Indeks Persepsi Korupsi bukanlah sesuatu yang perlu dijadikan polemik.


Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

5 jam lalu

Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

Bambang Widjojanto menduga kembalinya Fitroh ke Kejaksaan Agung karena adanya intervensi dari pimpinan KPK dalam kasus Formula E.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Bambang Widjojanto: Kinerja Pimpinan KPK Sangat Buruk

6 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Bambang Widjojanto: Kinerja Pimpinan KPK Sangat Buruk

Bambang Widjojanto mengatakan KPK memiliki andil tanggung jawab dalam rendahnya capaian skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tersebut.


Direktur Penuntutan KPK Mundur, IM57+: Dewas Harus Bertindak Aktif

10 jam lalu

Direktur Penuntutan KPK Mundur, IM57+: Dewas Harus Bertindak Aktif

Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto mundur dari jabatannya di tengah kontroversi penyidikan Formula E. Apa kata IM57+?


Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

Jebloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022 disebut karena lemahnya penegakan hukum.


Komnas HAM Tegaskan Tak Ikut Campur Urusan Proses Hukum Lukas Enembe di KPK

2 hari lalu

Komnas HAM Tegaskan Tak Ikut Campur Urusan Proses Hukum Lukas Enembe di KPK

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan, telah menerima tiga laporan soal penanganan KPK terhadap Lukas Enembe.


KPK Dalami Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe

2 hari lalu

KPK Dalami Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe

KPK memanggil 8 saksi yang dianggap mengetahui pencucian uang Gubernur Papua Lukas Enembe.


KPK Ungkap Sulitnya Lakukan Pencegahan Korupsi di Pelabuhan

2 hari lalu

KPK Ungkap Sulitnya Lakukan Pencegahan Korupsi di Pelabuhan

KPK menemukan ada 16 entitas yang hidup di pelabuhan. Dampaknya adalah lambannya proses administrasi barang di pelabuhan.


KPK Panggil Dito Mahendra Jadi Saksi Kasus Nurhadi Pekan Depan: Berharap Kooperatif

2 hari lalu

KPK Panggil Dito Mahendra Jadi Saksi Kasus Nurhadi Pekan Depan: Berharap Kooperatif

KPK menjadwalkan panggilan pada Dito Mahendra sebagai saksi dalam kasus dugaan TPPU yang menjerat eks Sekretaris MA Nurhadi


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, KPK Ajak Semua Pemangku Kepentingan Kolaborasi

2 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, KPK Ajak Semua Pemangku Kepentingan Kolaborasi

KPK mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam memberantas korupsi dan meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.