DPR Terbuka Bahas Revisi UU Otsus Papua Meski Ada Temuan Penyimpangan Dana

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin. (ANTARA/Puspa Perwitasari)

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Azis Syamsuddin mengatakan Dewan terbuka terhadap revisi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua atau otsus Papua yang diusulkan pemerintah, kendati Kepolisian Republik Indonesia menemukan dugaan penyimpangan dana otsus.

"DPR secara terbuka menerima segala masukan dari berbagai elemen terkait otsus Papua demi membangun Bumi Cenderawasih dalam kerangka NKRI," kata Azis dalam keterangannya, Senin, 22 Februari 2021.

Azis mengatakan, otsus Papua bertujuan menciptakan terwujudnya kesejahteraan dan kesetaraan bagi masyarakat Papua dan Papua Barat secara keseluruhan. Adapun ihwal temuan Polri, Azis meminta agar dugaan penyimpangan dana otsus itu menjadi perhatian bersama.

Politikus Golkar ini juga meminta agar Kepolisian melakukan pengawasan secara ketat mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. Jika perlu, kata dia, Komisi Pemberantasan Korupsi dan penegak hukum lain dapat dilibatkan dalam pengawasan dana otsus.

Baca: Mabes Polri Sebut Ada Penyelewengan Pengelolaan Dana Otsus Papua

"Jika perlu kita ikut sertakan Komisi Pemberantasan Korupsi dan aparat penegakan hukum lainnya dalam mengawasi dana otsus Papua agar tidak ada penyimpangan penggunaan," kata dia.

Pemerintah memang telah mengajukan usulan revisi UU Otsus Papua dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2021. Dana otsus Papua, yang dimulai sejak 2001, memang akan berakhir pada tahun ini.

Ada dua poin revisi UU Otsus usulan pemerintah, yakni perpanjangan dana otsus dan pemekaran wilayah. Besaran dana otsus bakal ditambah dari 2 persen menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional.

Di sisi lain, Markas Besar Polri menyatakan ada temuan dugaan penyelewengan dana anggaran otsus Papua. Kepala Biro Analis Badan Intelijen Keamanan Polri Brigadir Jenderal Achmad Kartiko menyatakan hal ini dengan merujuk temuan Badan Pemeriksa Keuangan ihwal adanya pemborosan dan penggunaan tidak efektif dalam pengelolaan anggaran.

Selain itu, terjadi juga penyimpangan anggaran dengan menggelembungkan harga (mark up) dalam pengadaan sejumlah fasilitas umum di pelaksanaan otsus Papua. "Kemudian pembayaran fiktif dalam pembangunan PLTA sekitar Rp 9,67 miliar. Ditemukan penyelewenangan dana sebesar lebih dari Rp 1,8 triliun," ucap Achmad. Padahal, kata dia, kebijakan Otsus Papua dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

BUDIARTI UTAMI PUTRI | ANDITA RAHMA






Ini Alasan KPK Menambah Personel dari Kepolisian

49 menit lalu

Ini Alasan KPK Menambah Personel dari Kepolisian

Sebanyak 15 orang personel Polri bergabung dengan KPK sebagai penyidik. Mereka telah menjalani serangkaian tahapan seleksi


Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Jadi Tersangka, Politikus NasDem: Polisi Tidak Berempati

2 jam lalu

Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Jadi Tersangka, Politikus NasDem: Polisi Tidak Berempati

Politikus Partai NasDem Taufik Basari menganggap polisi tidak berempati lantaran menetapkan mahasiswa UI yang tewas ditabrak jadi tersangka.


Polri Kirim 15 Orang Personel yang Bertugas Jadi Penyidik KPK

3 jam lalu

Polri Kirim 15 Orang Personel yang Bertugas Jadi Penyidik KPK

Polri telah mengirimkan 15 orang personel untuk menjadi penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama empat tahun ke depan


Program Food Estate Dinilai Gagal, Apa Itu Food Estate?

3 jam lalu

Program Food Estate Dinilai Gagal, Apa Itu Food Estate?

Food estate menjadi Program Strategis Nasional 2020-2024 untuk menjaga ketahanan pangan di dalam negeri.


Dinasti Politik Keluarga Jokowi Mencuat, DPR Disarankan Bikin Aturan Khusus

12 jam lalu

Dinasti Politik Keluarga Jokowi Mencuat, DPR Disarankan Bikin Aturan Khusus

Aturan soal dinasti politik dinilai perlu dibuat setelah putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, menyatakan juga ingin masuk ke dunia politik.


Pelemparan Bus Persis Solo oleh Pendukung Persita, Polda Metro Jaya: Ini Kejadian di Luar

14 jam lalu

Pelemparan Bus Persis Solo oleh Pendukung Persita, Polda Metro Jaya: Ini Kejadian di Luar

Menanggapi insiden pelemparan bus resmi klub sepak bola Persis Solo, Polda Metro Jaya menyatakan sebelumnya Polri sudah membuat antisipasi.


3 Wasiat Titipan Kapolda Fadil Imran soal Tabrakan yang Menewaskan Mahasiswa UI

19 jam lalu

3 Wasiat Titipan Kapolda Fadil Imran soal Tabrakan yang Menewaskan Mahasiswa UI

Merespons kasus tabrakan menewaskan mahasiswa UI, Hasya Atallah Syahputra, Fadil Imran menitipkan tiga pesan kepada masyarakat.


Kasus Mahasiswa UI Ditabrak Pensiunan AKBP Jadi Tersangka: dari Ajakan Damai hingga Pembentukan TPF

21 jam lalu

Kasus Mahasiswa UI Ditabrak Pensiunan AKBP Jadi Tersangka: dari Ajakan Damai hingga Pembentukan TPF

Kapolri memerintahkan pembentukan tim pencari fakta untuk mengusut kasus mahasiswa UI ditabrak pensiunan AKBP. Ajakan damai hingga jadi tersangka.


Hari Ini Sidang Replik, Ini Riwayat Satya Haprabu yang Disebut Richard Eliezer dalam Pleidoi

1 hari lalu

Hari Ini Sidang Replik, Ini Riwayat Satya Haprabu yang Disebut Richard Eliezer dalam Pleidoi

Pada sidang nota pembacaan atau pleidoi, Richard Eliezer sempat mengatakan Satya Haprabu. Pernah pula diucapkan Soekarno.


Wakil Ketua MPR Bilang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Tergantung Kesepakatan Politik

1 hari lalu

Wakil Ketua MPR Bilang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Tergantung Kesepakatan Politik

Perpanjangan masa jabatan kepala desa merupakan bagian dari aspirasi yang ada di tengah masyarakat yang terbuka dibahas oleh DPR.