Bandingkan UU ITE dengan Kitab Suci, Staf Ahli Kemenkominfo Diprotes

Staf Ahli Kemkominfo Henry Subiakto. Twitter/@henrysubiakto

TEMPO.CO, Jakarta-Staf Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika Henry Subiakto mengatakan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tak berarti harus direvisi hanya karena banyak masalah di dalam implementasinya. Ia membandingkan UU ITE dengan kitab suci yang juga ditafsirkan bermacam-macam, bahkan dengan penafsiran yang salah.

"Tidak berarti kalau ada kasus buruk dengan interpretasi yang salah, UU itu harus diubah. Coba Anda lihat kitab suci pun sering ditafsir masing-masing dan salah, tapi kan tidak langsung mau diubah," kata Henry dalam diskusi bertema 'UU ITE Bukan revisi Basa-Basi', Sabtu, 20 Februari 2021.

Ucapan Henry yang membandingkan kitab suci dan UU ITE ini sempat diprotes oleh Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Pratama Persadha yang hadir dalam diskusi. "Kitab suci beda dong Prof Henry dengan undang-undang," kata Pratama.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menilai akan berbahaya jika semua orang dapat menafsirkan undang-undang secara bebas. Adapun Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Imelda Sari meminta Henry tak hanya mengacu pada aspek legal formal.

Henry tak sepakat dengan angggapan bahwa Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama dan Pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian berbasis SARA di dalam UU ITE adalah pasal karet. Ia mengatakan kedua pasal itu telah diuji materi di Mahkamah Konstitusi dan ditolak oleh MK.

Menurut Henry tak masalah dengan revisi, tetapi dia menolak jika kedua pasal itu dihapus dari UU ITE. "Yang penting diperbaiki, bukan normanya dihilangkan," kata dia.

Henry pun menyinggung bahwa UU ITE merupakan produk pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2008 lalu. Namun kata dia, pemerintahan Presiden Joko Widodo yang kemudian melakukan revisi pada tahun 2016 serta menyempitkan penjelasan Pasal 27 ayat (3) bahwa yang dimaksud penghinaan adalah yang menyerang kehormatan seseorang, bukan pemerintah atau lembaga.

"UU yang banyak disalahkan oleh pelaksanaannya jangan dianggap UU ini sangat buruk, ini UU buatan SBY tahun 2008," kata Henry soal UU ITE.

BUDIARTI UTAMI PUTRI

Baca Juga: Kapolri: Pasal Karet di UU ITE Sering Digunakan untuk Kriminalisasi






Migrasi Siaran TV Analog ke Digital Jabodetabek Mundur ke 2 November, Ini Penjelasan Kominfo

1 hari lalu

Migrasi Siaran TV Analog ke Digital Jabodetabek Mundur ke 2 November, Ini Penjelasan Kominfo

Kominfo Tunda implementasi Analog Switch Off (ASO) Jabodetabek dari 5 Oktober 2022 menjadi 2 November 2022.


Tragedi Kanjuruhan, YLBHI Sebut Ada Pelanggaran Penanganan Massa Oleh Polisi

3 hari lalu

Tragedi Kanjuruhan, YLBHI Sebut Ada Pelanggaran Penanganan Massa Oleh Polisi

YLBHI menyebut ada pelanggaran penanganan massa oleh polisi sehingga Tragedi Kanjuruhan memakan korban hingga 129 orang.


AJI Desak Polisi Usut Tuntas Peretasan Terhadap Narasi

4 hari lalu

AJI Desak Polisi Usut Tuntas Peretasan Terhadap Narasi

Aji mendesak agar kasus peretasan dan serangan terhadap media Narasi diusut tuntas untuk memberi efek jera kepada pelaku.


Kejar Terus Bjorka, Polri: Timsus Bekerja Butuh Kecermatan dan Ketelitian

12 hari lalu

Kejar Terus Bjorka, Polri: Timsus Bekerja Butuh Kecermatan dan Ketelitian

Tim khusus masih mencari sosok di balik hacker Bjorka. Koordinasi dengan lembaga di luar negeri pun akan dilakukan.


Adnan Buyung Nasution dalam Kenangan Bambang Widjojanto: Seandainya Hari Ini ABN Masih Ada...

12 hari lalu

Adnan Buyung Nasution dalam Kenangan Bambang Widjojanto: Seandainya Hari Ini ABN Masih Ada...

Bambang Widjojanto ingat betul Adnan Buyung Nasution yang memberinya jalan di LBH dan YLBHI kemudian. Begini kesannya terhadap pendekar hukum itu.


7 Tahun Pendekar Hukum Adnan Buyung Nasution Berpulang, Kisah Mendirikan LBH dan YLBHI

12 hari lalu

7 Tahun Pendekar Hukum Adnan Buyung Nasution Berpulang, Kisah Mendirikan LBH dan YLBHI

Adnan Buyung Nasution sudah 7 tahun berpulang. Pemikiran pendiri LBH dan YLBHI, advokat sekaligus aktivis HAM ini terus bergaung hingga saat ini.


ELSAM : Pengesahan UU PDP Hanya Lahirkan Macan Kertas

14 hari lalu

ELSAM : Pengesahan UU PDP Hanya Lahirkan Macan Kertas

Setelah dinanti 2,5 tahun, kenapa masih ada keraguan UU PDP dapat menjawab berbagai permasalahan perlindungan data pribadi di Indonesia?


Jokowi Telah Kirimkan 15 Nama Calon Dewan Pengawas LPP TVRI ke DPR

16 hari lalu

Jokowi Telah Kirimkan 15 Nama Calon Dewan Pengawas LPP TVRI ke DPR

Johnny G. Plate mengatakan Presiden Jokowi telah mengirimkan 15 nama calon anggota dewan pengawas LPP TVRI ke DPR


Disangka Bantu Bjorka, Pemuda Madiun Dijerat Empat Pasal UU ITE

16 hari lalu

Disangka Bantu Bjorka, Pemuda Madiun Dijerat Empat Pasal UU ITE

Merujuk hasil interogasi pihak kepolisian, motif MAH membantu Bjorka adalah ingin terkenal dan memperoleh banyak uang.


Bantu Bjorka, Pemuda Madiun Dijerat Tiga Pasal UU ITE

16 hari lalu

Bantu Bjorka, Pemuda Madiun Dijerat Tiga Pasal UU ITE

Polri masih belum bisa mengungkap identitas Bjorka. Pria Madiun yang sebelumnya ditangkap dikenakan UU ITE.