13 Tersangka dari Korporasi di Kasus Korupsi Jiwasraya Akan Disidangkan

Reporter

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Hari Setiyono (tengah) dan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Ali Mukartono (kanan), dan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Andin Hadiyanto menunjukkan barang bukti berupa uang sitaan di kantor Kejagung, Jakarta, Selasa 7 Juli 2020. Kejagung mengeksekusi kilang LPG PT TLI di Tuban Jawa Timur dan uang senilai Rp 97 miliar hasil korupsi terpidana penjualan kondensat di BP Migas Honggo Wendratno, serta uang sebesar Rp73,9 miliar dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tahun 2008-2018. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

TEMPO.CO, JakartaJaksa penuntut umum dari Jampidsus Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara untuk 13 tersangka perusahaan manajer investasi (MI) dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) telah lengkap atau P-21. Hal itu disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, di Jakarta, Jumat, 19 Februari 2021.

Proses selanjutnya, kata dia, jaksa penyidik akan menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti atau penyerahan tahap II kepada Jaksa Penuntut Umum supaya kasus tersebut bisa segera disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta.

Ke-13 tersangka perusahaan manajemen investasi tersebut adalah PT PAN Arcadia Capital, PT OSO Manajemen Investasi, PT Pinnacle Persada Investama. Lalu PT Millenium Capital Management, PT Prospera Asset Manajemen, PT MNC Asset Management, PT Maybank Asset Management dan PT GAP Capital.

Berikutnya PT Jasa Capital Asset Management, PT Corfina Capital, PT Treasure Fund Investama, PT Sinarmas Asset Management dan PT Pool Advista Asset Management.

Tiga belas perusahaan manajer investasi itu dikenakan pasal primair yakni Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kemudian primair Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, subsidair Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Seluruh perusahaan tersebut diduga menerima aliran dana dari kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya sebesar Rp12,157 triliun. Total kerugian negara dalam kasus Jiwasraya ini mencapai Rp16,81 triliun.

Baca juga: Kasus Korupsi Bansos Covid-19, Ketua PDIP Kendal Bungkam Setelah Diperiksa KPK






Kejagung Selesaikan Berkas Perkara Ferdy Sambo dkk Paling Lambat Akhir Pekan Ini

15 jam lalu

Kejagung Selesaikan Berkas Perkara Ferdy Sambo dkk Paling Lambat Akhir Pekan Ini

Kapuspenkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan jaksa segera menyelesaikan berkas perkara Ferdy Sambo dkk paling lambat akhir minggu ini.


Jokowi Minta Lukas Enembe Hormati Panggilan KPK

1 hari lalu

Jokowi Minta Lukas Enembe Hormati Panggilan KPK

Presiden Joko Widodo atau Jokowi ikut merespons singkat kasus gratifikasi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe. Kepala negara meminta semua pihak, termasuk Lukas, untuk menghormati proses hukum yang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.


KPK Keluarkan Panggilan Kedua ke Lukas Enembe, Polda Papua Siagakan 1.800 Personel

2 hari lalu

KPK Keluarkan Panggilan Kedua ke Lukas Enembe, Polda Papua Siagakan 1.800 Personel

1.800 personel polisi disiagakan mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat setelah KPK mengeluarkan panggilan kedua ke Lukas Enembe


Lukas Enembe Tak Bisa Hadiri Pemeriksaan karena Sakit, KPK: Harus Ada Dokumen Medis

2 hari lalu

Lukas Enembe Tak Bisa Hadiri Pemeriksaan karena Sakit, KPK: Harus Ada Dokumen Medis

KPK buka suara mengenai kabar Gubernur Papua Lukas Enembe tak bisa menghadiri panggilan lembaganya dengan alasan sakit pada Senin, pekan depan.


Hasnaeni 'Wanita Emas' Tersangka Korupsi Waskita Beton: Pernah Nyalon Gubernur DKI dan Bagi-bagi Uang

4 hari lalu

Hasnaeni 'Wanita Emas' Tersangka Korupsi Waskita Beton: Pernah Nyalon Gubernur DKI dan Bagi-bagi Uang

Mischa Hasnaeni Moein atau wanita emas ditetapkan tersangka dalam perkara dugaan korupsi pegadaan proyek fiktif pada PT Waskita Beton Precast, Tbk.


Usai Ditetapkan Tersangka Kasus PT Waskita Beton, Hasnaeni Berteriak: Saya Sakit

4 hari lalu

Usai Ditetapkan Tersangka Kasus PT Waskita Beton, Hasnaeni Berteriak: Saya Sakit

Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Utama PT Misi Mulia Metrikal, Hasnaeni dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan dana PT Waskita Beton Precast Tbk.


Susul Eks Jaksa KPK, Jaksa Depok Ikut Laporkan Alvin Lim karena Sebarkan Narasi Penghinaan

5 hari lalu

Susul Eks Jaksa KPK, Jaksa Depok Ikut Laporkan Alvin Lim karena Sebarkan Narasi Penghinaan

Anggota Kejaksaan Negeri Kota Depok mewakili Persatuan Jaksa Republik Indonesia (Persaja) melaporkan Alvin Lim ke Mapolres Metro Depok.


OJK Terbitkan Aturan Baru Pedoman Manajer Investasi, Investor Reksa Dana Lebih Terlindungi?

5 hari lalu

OJK Terbitkan Aturan Baru Pedoman Manajer Investasi, Investor Reksa Dana Lebih Terlindungi?

OJK baru saja menerbitkan aturan terbaru mengenai pengawasan pasar modal melalui POJK No.17/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi,


Eks Jaksa KPK Laporkan Advokat Alvin Lim Soal Kejaksaan Sarang Mafia, Polisi Sedang Selidiki

5 hari lalu

Eks Jaksa KPK Laporkan Advokat Alvin Lim Soal Kejaksaan Sarang Mafia, Polisi Sedang Selidiki

Polda Metro Jaya mendalami laporan Persatuan Jaksa Republik Indonesia terhadap advokat Alvin Lim dengan tuduhan menyebarkan berita bohong.


Kejaksaan Agung Dalami Dugaan Korupsi Impor Garam di Kemenko Perekonomian

5 hari lalu

Kejaksaan Agung Dalami Dugaan Korupsi Impor Garam di Kemenko Perekonomian

Pada 2018, terdapat 21 perusahaan importir garam mendapatkan kuota persetujuan impor garam industri dengan nilai sebesar Rp2,05 triliun.