Kasus Bansos Covid-19: KPK Cecar Hotma Sitompul Soal Fee Lawyer

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengacara Hotma PD Sitompul, seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, 29 November 2016. Hotma yang pernah menjadi Pengacara Kementerian Dalam Negeri, dimintai keterangannya dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Pengacara Hotma PD Sitompul, seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, 29 November 2016. Hotma yang pernah menjadi Pengacara Kementerian Dalam Negeri, dimintai keterangannya dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa pengacara senior Hotma Sitompul dalam kasus korupsi Bansos Covid-19. Dalam pemeriksaan, penyidik mendalami mengenai fee lawyer yang diduga diterima oleh Hotma.

    “Didalami oleh tim penyidik KPK mengenai pengetahuannya terkait dengan adanya pembayaran sejumlah uang sebagai fee lawyer karena adanya bantuan penanganan perkara hukum di Kemensos saat itu,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Jumat, 19 Februari 2021.

    Ali tak menjelaskan lebih detail mengenai fee lawyer tersebut. Dia mengatakan fee lawyer itu dibayarkan oleh Adi Wahyono, pejabat pembuat komitmen di Kemensos yang menjadi salah satu tersangka dalam kasus ini.

    Hotma seusai diperiksa menjelaskan bahwa dia diperiksa terkait lembaga bantuan hukum miliknya Mawar Sharon. Dia mengatakan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara pernah meminta bantuan LBH miliknya untuk menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.

    ADVERTISEMENT

    Permintaan bantuan itu terjadi di masa-masa penyaluran bansos Covid-19. “Dimintalah membantu di saat bansos-bansos ini saya mondar-mandir di Kemensos,” kata dia. Hotma Sitompul membantah terlibat dalam kasus korupsi Bansos Covid-19.

    Baca juga: Digugat MAKI Soal Korupsi Bansos Covid-19, Ini Respon KPK


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Warga Tak Punya NIK Bisa Divaksinasi, Simak Caranya

    Demi mencapai target tinggi untuk vaksinasi Covid-19, Kementerian Kesehatan memutuskan warga yang tak punya NIK tetap dapat divaksin. Ini caranya...