TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md menyatakan telah membentuk dua tim terkait polemik pasal-pasal karet dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Dua tim tersebut masing-masing bertugas membuat pedoman interpretasi dan mengkaji kemungkinan revisi UU Nomor 11 Tahun 2008 itu.
"Satu tim yang bertugas untuk membuat interpretasi yang lebih teknis dan membuat kriteria implementasi dari pasal-pasal yang selama ini sering dianggap pasal karet," kata Mahfud lewat keterangan video, Jumat malam, 19 Februari 2021. Menurut Mahfud, tim pertama ini melibatkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dan kementerian lain di bawah koordinasi Kemenkopolhukam.
Adapun yang kedua adalah tim rencana revisi UU ITE yang akan mendiskusikan kemungkinan revisi. Tugas tim ini, kata Mahfud, sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang mempersilakan agar kemungkinan revisi itu didiskusikan. "Kami akan mendiskusikan itu, mana pasal yg dianggap pasal karet, mana yang dianggap diskriminatif. Kami diskusikan secara terbuka."
Mahfud mengatakan diskusi ini bakal melibatkan para pakar dan kelompok masyarakat sipil prodemokrasi. Ia mengklaim pemerintah akan mendengarkan semua masukan.
"Semua ahli akan didengar, LSM, gerakan prodemokrasi akan didengar untuk mendiskusikan benar enggak bahwa ini perlu revisi. Kalau memang perlu revisi mari kita revisi," kata Mahfud.
Penjelasan Mahfud MD ini dalam rangka menjawab polemik antara interpretasi dan revisi Undang-undang ITE. Presiden Jokowi sebelumnya menyatakan terbukanya peluang revisi UU ITE demi memberikan keadilan bagi masyarakat. Namun, sejumlah anak buahnya menyatakan bahwa yang perlu dibuat adalah pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal yang berpotensi multitafsir.
Baca juga: Jokowi Minta Revisi UU ITE, Ini Respon Anak Buahnya
