Digugat MAKI Soal Korupsi Bansos Covid-19, Ini Respon KPK

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menunjukkan isi paket bantuan sosial (bansos) Covid-19 sebelum diserahkan ke KPK, di Jakarta, Rabu, 16 Desember 2020. Paket bansos Covid-19 yang disalurkan Kementerian Sosial pada masyarakat berisi 10 kilogram beras, dua liter minyak goreng, dua kaleng sarden 188 gram, satu kaleng roti biskuit kelapa 600 gram, dan satu susu bubuk kemasan 400 gram. TEMPO/Imam Sukamto

    Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menunjukkan isi paket bantuan sosial (bansos) Covid-19 sebelum diserahkan ke KPK, di Jakarta, Rabu, 16 Desember 2020. Paket bansos Covid-19 yang disalurkan Kementerian Sosial pada masyarakat berisi 10 kilogram beras, dua liter minyak goreng, dua kaleng sarden 188 gram, satu kaleng roti biskuit kelapa 600 gram, dan satu susu bubuk kemasan 400 gram. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati gugatan praperadilan yang diajukan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) terhadap penanganan kasus korupsi Bansos Covid-19. Menurut KPK, gugatan itu adalah hak masyarakat untuk mengawasi penanganan kasus.

    Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan meski demikian proses penyidikan kasus tersebut masih terus dilakukan. Pemanggilan saksi pun masih berlanjut. "Untuk melengkapi pembuktian unsur pasal  dalam berkas perkara," kata Ali, Jumat, 19 Februari 2021.

    Ali mengatakan penggeledahan merupakan bagian dari strategi penyidikan dalam upaya pencarian kelengkapan alat bukti. Sehingga, kata dia, tempat waktu penggeledahan merupakan informasi yang dikecualikan oleh Undang-Undang.

    "Penggeledahan maupun pemanggilan seseorang sebagai saksi adalah kebutuhan penyidikan bukan karena ada permintaan maupun desakan pihak lain," kata dia. Ali mengatakan KPK tak pernah menghentikan penyidikan korupsi Bansos.

    Baca: KPK Janji Ada Tersangka Baru Korupsi Bansos Covid-19

    Sebelumnya, MAKI mengajukan praperadilan ke PN Jakarta Selatan terhadap penanganan korupsi Bansos Covid-19. MAKI menilai KPK telah menghentikan penyidikan kasus itu. MAKI menyatakan penghentian itu nampak dari dua hal, pertama penyidik diduga menelantarkan 20 izin geledah yang telah diberikan oleh Dewas KPK. Kedua, KPK juga tidak kunjung memeriksa politikus PDIP Ihsan Yunus, kendati namanya sudah muncul pada saat rekonstruksi kasus ini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Dituding Sebarkan Hoaks, Wartawan FNN Hersubeno Dipolisikan PDIP

    DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta resmi melaporkan Hersubeno Arief ke Kepolisian. Hersubeno dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik.