Ini Alasan MAKI Gugat KPK dalam Kasus Korupsi Bansos Covid-19

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengangkat paket bantuan sosial (bansos) Covid-19 sebelum diserahkan ke KPK, di Jakarta, Rabu, 16 Desember 2020. Boyamin menyerahkan paket bansos tersebut sebagai sampel barang bukti terkait kasus korupsi bansos Covid-19 yang turut menjerat mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara. TEMPO/Imam Sukamto

    Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengangkat paket bantuan sosial (bansos) Covid-19 sebelum diserahkan ke KPK, di Jakarta, Rabu, 16 Desember 2020. Boyamin menyerahkan paket bansos tersebut sebagai sampel barang bukti terkait kasus korupsi bansos Covid-19 yang turut menjerat mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai penanganan kasus korupsi Bansos Covid-19. Salah satu tuntutan MAKI adalah agar KPK memeriksa politikus PDIP Ihsan Yunus.

    "Tidak ada bukti apapun telah terjadi pemanggilan kepada Ihsan Yunus sehingga nampak termohon (KPK) tidak serius dan main-main menangani perkara korupsi penyaluran Sembako," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman lewat keterangan tertulis, Jumat, 19 Februari 2021.

    Boyamin KPK sudah melakukan serangkaian kegiatan terkait Ihsan Yunus, seperti melakukan rekonstruksi hingga menggeledah rumah orang tuanya dan memeriksa adiknya. Dalam rekonstruksi itu, nama politikus PDIP Ihsan Yunus muncul. Namun, Ihsan sendiri belum pernah diperiksa dalam kasus ini.

    Selain memanggil Ihsan, Boyamin juga menggugat karena KPK diduga belum melaksanakan 20 penggeledahan. Padahal, kata dia, Dewan Pengawas telah memberikan izin geledah itu.

    Dalam gugatan itu, MAKI meminta hakim praperadilan menyatakan KPK telah diam-diam menghentikan penyidikan kasus korupsi Bansos Covid-19. MAKI meminta hakim memerintahkan KPK untuk segera melakukan penggeledahan dan memanggil Ihsan Yunus.

    Baca juga: KPK Perpanjang Penahanan Juliari Batubara


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.