Pejabat dan Pengusaha Paling Sering Pakai UU ITE untuk Laporkan Orang

Ilustrasi pembungkaman kebebasan berpendapat. Shutterstock.com

TEMPO.CO, Jakarta - Paguyuban Korban Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan tiga kelompok yang paling sering menggunakan UU ITE untuk melaporkan ke polisi. Peringkat pertama adalah pejabat pemerintah, pengusaha dan polisi.

“Menurut data yang kami terima orang yang paling banyak menggunakan Undang-undang ITE ini tiga klaster tersebut,” kata Koordinator PAKU ITE, Muhammad Arsyad dalam diskusi daring, Jumat, 19 Februari 2021.

Arsyad mengatakan pejabat pemerintah berada di posisi pertama. Dia mengatakan pejabat banyak yang menggunakan Undang-undang ITE ketika ada warga yang mengkritiknya di media sosial. “Karena banyak masyarakat yang mengkritik program dan kinerja di pemerintah pusat atau daerah,” kata Arsyad.

Sementara, pengusaha ada di peringkat kedua pihak yang paling banyak menggunakan UU ITE dalam laporan ke polisi. Dia mengatakan pengusaha memiliki kekuatan finansial, sehingga lebih mudah memanfaatkan pasal karet di beleid itu.

Dia mencontohkan seorang buruh yang mengkritik perusahaan di media sosial. Lalu, pihak perusahaan melaporkannya ke polisi dengan UU ITE. Laporan itu, kata dia, menjadi alat tawar agar si buruh tidak lagi mengkritik. “Jadi alat tawar agar buruh menurunkan tuntutannya,” kata dia.

Terakhir, kata dia, adalah penegak hukum. Dia mencontohkan kasus jurnalis Dhandy Laksono dan aktivis Ravio Patra yang ditangkap polisi atas aduan dari polisi itu sendiri.

Arysad dan PAKU ITE meminta agar pemerintah dan DPR merevisi UU ITE. Bahkan dia menuntut Undang-undang ITE dicabut. “Kalau UU itu masih ada, maka kemungkinan untuk melakukan diskrimnasi atau pembungkaman itu akan selalu ada,” kata dia.

Baca juga: Aneka Respon Anak Buah Jokowi Soal Revisi UU ITE






Pengusaha Cina Ingin Manfaatkan Pasar Rusia

1 jam lalu

Pengusaha Cina Ingin Manfaatkan Pasar Rusia

Sejumlah pengusaha asal Cina tertarik menanamkan sejumlah investasi di Rusia dan memamerkan produk-produk mereka, khususnya produk teknologi


Markas Twitter Bakal Diperiksa karena Elon Musk Bikin Kamar Tidur

7 jam lalu

Markas Twitter Bakal Diperiksa karena Elon Musk Bikin Kamar Tidur

Elon Musk membangun kamar tidur di markas besar Twitter yang menuai kritik dari pemerintah kota setempat.


Truk ODOL Tak Bisa Beroperasi Tahun Depan, Pengusaha Minta Waktu Transisi

1 hari lalu

Truk ODOL Tak Bisa Beroperasi Tahun Depan, Pengusaha Minta Waktu Transisi

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai pemberlakuan larangan truk bermuatan lebih atau over dimension over loading (ODOL) butuh transisi.


Deretan Pejabat yang akan Hadir dan Terlibat dalam Pernikahan Kaesang Pangarep - Erina Gudono

2 hari lalu

Deretan Pejabat yang akan Hadir dan Terlibat dalam Pernikahan Kaesang Pangarep - Erina Gudono

Sedikitnya ada tiga pejabat negara yang akan hadir dan terlibat langsung dalam akad nikah Kaesang Pangarep dan Erina Gudono.


Facebook Ancam Hentikan Penayangan Berita jika Kongres AS Loloskan RUU Media

2 hari lalu

Facebook Ancam Hentikan Penayangan Berita jika Kongres AS Loloskan RUU Media

Facebook mengancam akan hentikan penayangan berita jika Kongres AS meloloskan RUU untuk mempermudah media berita menuntut pembayaran dari medsos.


Diketok Hari Ini, Aliansi Nasional Reformasi KUHP Jelaskan 12 Alasan Tolak RKUHP

2 hari lalu

Diketok Hari Ini, Aliansi Nasional Reformasi KUHP Jelaskan 12 Alasan Tolak RKUHP

Aliansi Nasional Reformasi KUHP menilai draf akhir Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) masih mengandung pasal-pasal bermasalah.


Larangan Truk ODOL Berlaku Januari 2023, Pengusaha Merespons Negatif

2 hari lalu

Larangan Truk ODOL Berlaku Januari 2023, Pengusaha Merespons Negatif

Berdasarkan hasil penelitian pada Agustus lalu Larangan truk ODOL membuat keuntungan perusahaan menipis. Kebijakan Zero ODOL pun dipersoalkan.


Ditutup Tahun 2023, Apa Itu Aplikasi Zenly?

2 hari lalu

Ditutup Tahun 2023, Apa Itu Aplikasi Zenly?

Aplikasi Zenly akan ditutup pada Februari 2023


Laporan Palsu KDRT Baim Wong & Paula Verhoeven, Polres Periksa 2 Polisi Polsek

3 hari lalu

Laporan Palsu KDRT Baim Wong & Paula Verhoeven, Polres Periksa 2 Polisi Polsek

Polres Metro Jakarta Selatan memeriksa polisi Kepolisian Sektor Kebayoran Baru dan pelapor kasus laporan palsu oleh Baim Wong.


RKUHP Bakal Disahkan dalam Sidang Paripurna DPR Besok

3 hari lalu

RKUHP Bakal Disahkan dalam Sidang Paripurna DPR Besok

Aliansi Reformasi KUHP menggelar aksi tabur bunga di depan Gedung DPR dalam rangka menolak pengesahan RKUHP.