Pejabat dan Pengusaha Paling Sering Pakai UU ITE untuk Laporkan Orang

Ilustrasi pembungkaman kebebasan berpendapat. Shutterstock.com

TEMPO.CO, Jakarta - Paguyuban Korban Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan tiga kelompok yang paling sering menggunakan UU ITE untuk melaporkan ke polisi. Peringkat pertama adalah pejabat pemerintah, pengusaha dan polisi.

“Menurut data yang kami terima orang yang paling banyak menggunakan Undang-undang ITE ini tiga klaster tersebut,” kata Koordinator PAKU ITE, Muhammad Arsyad dalam diskusi daring, Jumat, 19 Februari 2021.

Arsyad mengatakan pejabat pemerintah berada di posisi pertama. Dia mengatakan pejabat banyak yang menggunakan Undang-undang ITE ketika ada warga yang mengkritiknya di media sosial. “Karena banyak masyarakat yang mengkritik program dan kinerja di pemerintah pusat atau daerah,” kata Arsyad.

Sementara, pengusaha ada di peringkat kedua pihak yang paling banyak menggunakan UU ITE dalam laporan ke polisi. Dia mengatakan pengusaha memiliki kekuatan finansial, sehingga lebih mudah memanfaatkan pasal karet di beleid itu.

Dia mencontohkan seorang buruh yang mengkritik perusahaan di media sosial. Lalu, pihak perusahaan melaporkannya ke polisi dengan UU ITE. Laporan itu, kata dia, menjadi alat tawar agar si buruh tidak lagi mengkritik. “Jadi alat tawar agar buruh menurunkan tuntutannya,” kata dia.

Terakhir, kata dia, adalah penegak hukum. Dia mencontohkan kasus jurnalis Dhandy Laksono dan aktivis Ravio Patra yang ditangkap polisi atas aduan dari polisi itu sendiri.

Arysad dan PAKU ITE meminta agar pemerintah dan DPR merevisi UU ITE. Bahkan dia menuntut Undang-undang ITE dicabut. “Kalau UU itu masih ada, maka kemungkinan untuk melakukan diskrimnasi atau pembungkaman itu akan selalu ada,” kata dia.

Baca juga: Aneka Respon Anak Buah Jokowi Soal Revisi UU ITE






Kisah Kehilangan Alat Pantau Gunung Api PVMBG: dari Muncul Lagi sampai Tak Tersisa

3 jam lalu

Kisah Kehilangan Alat Pantau Gunung Api PVMBG: dari Muncul Lagi sampai Tak Tersisa

Media sosial milik PVMBG sendiri pernah mengabarkan beberapa kehilangan peralatan di tahun 2022 ini.


Aturan Anggota Polri Jadi Ajudan

18 jam lalu

Aturan Anggota Polri Jadi Ajudan

Dalam Pasal 8 Ayat 3 Perkap Nomor 4 Tahun 2017 dituliskan bahwa jumlah anggota Polri yang dapat dijadikan ajudan pejabat hanya dua personel.


Pesulap Merah Dilaporkan Persatuan Dukun, Ini Kata Polisi

1 hari lalu

Pesulap Merah Dilaporkan Persatuan Dukun, Ini Kata Polisi

Pesulap Merah, Marcel Radhival, dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan oleh Persatuan Dukun Indonesia.


Mengenal Tim Siber Polri yang Memeriksa 15 Ponsel Terkait Kematian Brigadir J

1 hari lalu

Mengenal Tim Siber Polri yang Memeriksa 15 Ponsel Terkait Kematian Brigadir J

Komnas HAM mengungkap tim siber Polri menyelesaikan pemeriksaan terhadap 15 ponsel yang disinyalir berkaitan dengan kematian Brigadir J.


Tak Suka, tapi tetap Melanjutkan Hubungan, Apa Itu Curving?

2 hari lalu

Tak Suka, tapi tetap Melanjutkan Hubungan, Apa Itu Curving?

Ketika salah satu pasangan merasa tak cocok, tapi tetap melanjutkan hubungan tanpa penolakan menandakan perilaku curving


Bambang Widjojanto Membantah Ditangkap Bareskrim

3 hari lalu

Bambang Widjojanto Membantah Ditangkap Bareskrim

Bambang Widjojanto menilai pemberitaan dirinya ditangkap Bareskrim melanggar UU ITE.


Bendahara Gadaikan dan Jual Saham, Dilaporkan Merugikan Perusahaan Rp 14,3 Miliar

3 hari lalu

Bendahara Gadaikan dan Jual Saham, Dilaporkan Merugikan Perusahaan Rp 14,3 Miliar

Bendahara Umum APNI Antonius Setyadi dilaporkan atas dugaan penggelapan dan/atau penipuan saham ke Polda Metro Jaya.


6 Tips agar Data Pribadi Pengguna Media Sosial Aman

3 hari lalu

6 Tips agar Data Pribadi Pengguna Media Sosial Aman

Berikut enam langkah yang bisa diterapkan pengguna media sosial agar data pribadi terhindar dari potensi pembobolan atau pencurian data.


Menteri Bahlil Sebut Ada yang Menjadi Pengusaha karena Keturunan, Nasib dan By Desain

4 hari lalu

Menteri Bahlil Sebut Ada yang Menjadi Pengusaha karena Keturunan, Nasib dan By Desain

Bahlil mengajak agar anggota PPI yang tersebar di 60 negara tersebut untuk menjadi pelaku wirausaha.


Pasal-Pasal Ini Digunakan Menjerat Roy Suryo dalam Kasus Penistaan Agama

5 hari lalu

Pasal-Pasal Ini Digunakan Menjerat Roy Suryo dalam Kasus Penistaan Agama

Mantan Menpora Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka sejak 22 Juli 2022. Pasal 156A KUHP dan UU ITE akanmenjeratnya dianggap lakukan penistaan agama