Demokrat: Hibah Museum SBY di Pacitan Murni Inisiatif Pemerintah Daerah

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menemui warga Ciangsana, Bogor, Jawa Barat pada Kamis siang tadi, 2 Januari 2020. Kepada warga yang kemarin terimbas banjir akibat arus Sungai Cileungsi itu, SBY menyarankan mereka meminta pemerintah membuat tanggul. Foto: Staf pribadi SBY, Ossy Dermawan.

    Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menemui warga Ciangsana, Bogor, Jawa Barat pada Kamis siang tadi, 2 Januari 2020. Kepada warga yang kemarin terimbas banjir akibat arus Sungai Cileungsi itu, SBY menyarankan mereka meminta pemerintah membuat tanggul. Foto: Staf pribadi SBY, Ossy Dermawan.

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Renanda Bachtar menjelaskan ihwal polemik dana hibah sebesar Rp 9 miliar dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk pembangunan museum kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Pacitan. Renanda mengatakan dana hibah itu murni inisiatif dari Pemerintah Jawa Timur.

    "Itu sepenuhnya inisiatif pemda yang mungkin ingin sedikit berkontribusi pada pembangunan museum kepresidenan," kata Renanda dalam keterangannya, Jumat, 19 Februari 2021.

    Menurut Renanda, Yudhoyono sendiri tak pernah meminta bantuan dari pemerintah daerah mana pun. "Kasihan Bapak yang tak pernah meminta bantuan dari pemda malah digoreng-goreng begini pemberitaannya," kata Renanda.

    Renanda mengatakan pembangunan Museum SBY dan Galeri Ani Yudhoyono itu menggambarkan perjalanan utuh seorang Yudhoyono memimpin Indonesia selama 10 tahun. Ia menyebut museum itu akan menjadi wahana pengenalan sejarah yang berguna.

    Di sisi lain, kata dia, keberadaan museum juga bakal membawa dampak positif pada wisata sejarah pembangunan Indonesia, termasuk menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar. Ia pun meminta semua pihak lebih obyektif melihat dampak positif ini secara luas.

    Menurut Wakil Sekjen Demokrat ini, bantuan pembangunan sebuah museum bukanlah suatu hal yang perlu menjadi isu. Ia mengatakan bantuan itu justru suatu kewajiban sekaligus apresiasi pemerintah atas berdirinya suatu museum.

    Ia merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum. Pasal 50 ayat (1) menyebutkan bahwa pemerintah atau pemerintah daerah dapat memberikan bantuan pendanaan kepada setiap orang atau masyarakat hukum adat yang memiliki museum. Ayat (2) menyatakan, bantuan pendanaan dapat digunakan untuk pembangunan museum, revitalisasi museum, dan/atau peningkatan kualitas sumber daya manusia.

    Renanda mencontohkan, Presiden Joko Widodo pada 2018 yang menyatakan pemerintah siap membantu pembangunan Museum Djalamuddin Adinegoro. Pada 2015, pemerintah pusat juga menjanjikan bantuan Rp 9 miliar untuk kelanjutan proyek pembangunan Museum Keris Solo.

    Baca: Kudeta Demokrat, AHY Yakin Tak Ada Pengkhianat di Pengurus Pusat dan Daerah

    Kemudian tahun 2016, kata dia, Pemerintah Kota Blitar akan mengajukan bantuan anggaran dari APBD Provinsi Jawa Timur dan APBN untuk pembangunan Museum Bung Karno.

    "Bantuan pemerintah untuk museum kepresidenan yang lain dengan nilai yang lebih besar tidak pernah ada yang persoalkan. Di mana salahnya Pak SBY kali ini? Mohon semua pihak lebih bijak dalam berpendapat," ujar Renanda.

    Sebelumnya, beredar tudingan bahwa Yudhoyono Foundation, yayasan yang didirikan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono menerima dana hibah sebesar Rp 9 miliar dari Pemerintah Kabupaten Pacitan. Yudhoyono Foundation juga merupakan pengelola museum SBY. Tudingan itu disampaikan oleh pengguna akun Instagram, @catlady898.

    Bupati Pacitan Indartato kemudian menjelaskan, dana pembangunan museum SBY bersumber dari bantuan keuangan khusus Pemerintah Jawa Timur kepada Pemerintah Kabupaten Pacitan. Dia mengatakan Pemkab Pacitan mengajukan proposal untuk bantuan keuangan khusus kepada Pemprov Jawa Timur. Dana itu pun belum diserahkan kepada Yudhoyono Foundation.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.