TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat menyiapkan sembilan kader yang digadang-gadang maju Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada DKI Jakarta. Deputi Bappilu Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, partainya tetap mempersiapkan diri kendati revisi UU Pilkada di Dewan Perwakilan Rakyat masih dinamis.
Kamhar menyebut partainya menyiapkan kader dengan pengalaman dan jam terbang memadai, baik di eksekutif, legislatif, atau gabungan keduanya. Ada sembilan nama yang disiapkan partai, mulai dari bekas Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf Macan Effendi hingga Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak atau Emil Dardak.
"Untuk DKI yang merupakan etalase politik nasional, bahkan sebelumnya dikenal sebagai pilkada citarasa pilpres, Partai Demokrat memberi kesempatan kepada sembilan kader terbaik untuk tampil merebut hati dan pikiran rakyat," kata Kamhar dalam keterangannya, Jumat, 19 Februari 2021.
Selain Hinca dan Emil Dardak, nama-nama lain yang digadang-gadang yakni Santoso (anggota Komisi III DPR, Hinca Pandjaitan (Komisi III DPR, mantan Sekretaris Jenderal Demokrat), Ketua DPD Demokrat DKI Jakarta), Didik Mukrianto (anggota Komisi III DPR).
Baca: Kudeta Demokrat, AHY: Nama Presiden Jokowi Dicatut untuk Membuat Takut Kader
Kemudian M. Ridho Ficardo (mantan Gubernur Lampung), Cellica Nurrachadiana (Bupati Karawang), Anwar Hafid (anggota Komisi II DPR, mantan Bupati Morowali), mantan Wakil Gubernur Jawa Barat), dan Iti Octavia Jayabaya (Bupati Lebak, mantan anggota DPR RI).
Kamhar mengatakan, partainya memiliki modal cukup untuk membangun komunikasi politik demi membangun koalisi di DKI Jakarta. Partai berlambang bintang mercy ini mempunyai sepuluh kursi dari total 106 kursi di DPRD DKI. Adapun untuk mengajukan calon gubernur, partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki 20 persen dari total kursi DPRD.
Kamhar mengklaim sembilan nama itu adalah kader terbaik yang diberi kesempatan sama untuk meyakinkan masyarakat Jakarta. "Pada saatnya nanti akan mengerucut dengan memperhatikan figur yang paling bisa merebut hati dan pikiran atau paling dikehendaki masyarakat DKI Jakarta," ujar Kamhar.
Kamhar mengatakan Demokrat mendukung normalisasi pilkada pada 2022 dan 2023 termasuk Pilkada DKI. Dia mengatakan sikap ini sejalan dengan aspirasi masyarakat yang terpotret dari hasil survei sejumlah lembaga. Survei Indikator Politik Indonesia pada 1-3 Februari lalu misalnya, mencatat mayoritas responden menginginkan Pilkada 2022 (54,8 persen) dan 2023 (53,7 persen) digelar sebelum masa jabatan kepala daerah habis di setiap tahunnya. "Meskipun rencana revisi masih dinamis akibat perubahan sikap beberapa partai politik namun Bappilu Partai Demokrat tetap mempersiapkan diri sebagai antisipasi," kata Kamhar.
BUDIARTI UTAMI PUTRI
