Satgas Sebut Sanksi Bagi Penolak Vaksinasi Covid-19 Jadi Opsi Terakhir

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas medis memasukkan dosis vaksin COVID-19 ke dalam jarum suntik untuk diberikan kepada Pedagang Pasar Tanah Abang saat menjalani program vaksinasi COVID-19 massal di Pasar Tanah Abang Blok A, Jakarta, Rabu, 17 Februari 2021. Vaksinasi COVID-19 tahap kedua yang diberikan untuk pekerja publik dan lansia itu dimulai dari pedagang Pasar Tanah Abang di blok A, B, F, dan G. Total sasaran vaksinasi tahap kedua ini mencapai 38.513.446 yang terdiri dari 21 juta lebih lansia, dan hampir 17 juta untuk pekerja pelayanan publik. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Petugas medis memasukkan dosis vaksin COVID-19 ke dalam jarum suntik untuk diberikan kepada Pedagang Pasar Tanah Abang saat menjalani program vaksinasi COVID-19 massal di Pasar Tanah Abang Blok A, Jakarta, Rabu, 17 Februari 2021. Vaksinasi COVID-19 tahap kedua yang diberikan untuk pekerja publik dan lansia itu dimulai dari pedagang Pasar Tanah Abang di blok A, B, F, dan G. Total sasaran vaksinasi tahap kedua ini mencapai 38.513.446 yang terdiri dari 21 juta lebih lansia, dan hampir 17 juta untuk pekerja pelayanan publik. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito menegaskan sanksi administratif bagi masyarakat sasaran prioritas yang menolak vaksinasi Covid-19, merupakan pilihan terakhir.

    "Perlu diingat bahwa sanksi administratif adalah opsi terakhir, jika langkah persuasif tidak efektif, dan menghambat secara signifikan rencana operasional vaksin Covid-19 yang mengancam pembentukan kekebalan komunitas," kata Wiku dalam konferensi pers virtual, Kamis, 18 Februari 2021.

    Pada Pasal 13A ayat (4) Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi Covid-19 diatur, penolak vaksin dapat dikenakan sanksi administratif berupa; penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, dan atau denda.

    Baca juga: Ganjar Tolak Beri Hukuman untuk Penolak Vaksin Covid-19

    "Juga telah ditetapkan pengenaan sanksi administratif dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya," tuturnya.

    Menurut Wiku Adisasmito, sampai saat ini pengenaan sanksi belum diperlukan karena masyarakat dianggap masih mendukung kegiatan vaksinasi Covid-19. "Kami melihat masyarakat sementara ini masih patuh dan mendukung program vaksinasi, sehingga sanksi administratif saat ini belum perlu dilakukan," ujarnya.

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Makan di Warteg saat PPKM Level 4 dan 3 di Jawa - Bali

    Pemerintah membuat aturan yang terkesan lucu pada penerapan PPKM Level 4 dan 3 soal makan di warteg. Mendagri Tito Karnavian ikut memberikan pendapat.